Presma Unsyiah Nilai Wacana Tim Hukum Nasional seperti Masa Orba

Presiden Mahasiswa Unsyiah Rival Perwira @ist

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Presiden Mahasiswa Unsyiah, Rival Perwira, menilai, rencana pemerintah membentuk Tim Hukum Nasional untuk mengkaji tokoh-tokoh yang dinilai melanggar hukum setelah pemilu tak ubahnya seperti pada masa rezim Orde Baru. Di mana, setiap orang berekspresi dan berpendapat dibatasi, dan ketika ada orang berpendapat harus dikaji terlebih dahulu.

“Hukum haruslah dipelihara dan ditegakkan, tetapi haruslah mengacu pada hukum itu sendiri. Jangan karena suka-tidak suka kemudian dilakukan pengawasan terhadap setiap pendapat orang tersebut,” ujarnya melalui siaran pers, Kamis (9/5/2019).

Rival Perwira juga mengatakan bahwa pembentukan tim hukum nasional ini adalah bentuk membatasi orang lain untuk berpendapat, sementara kita hidup di negara demokrasi.

Rival Perwira juga mempertanyakan sikap pemerintah dalam hal ini, karena negara sudah ada lembaga tersendiri yang berkaitan dengan penegakan hukum dan sudah seharusnya memberdayakan dan maksimalkan fungsinya.

“Terkait penegakan hukum sudah ada kepolisian, sudah ada kejaksaan. Kenapa itu tidak diberdayakan dan dimaksimalkan, untuk melakukan penegakan hukum secara hukum,” ungkapnya.

Menurut Rival, harusnya Menko Polhukam mengembalikan kewenangan penegakan hukum kepada lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan dalam menegakkan hukum. Indonesia merupakan negara hukum.

“Jadi, tidak perlu lagi pembentukan Tim Hukum Nasional sementara kita sudah ada lembaga yang menangani itu,” katanya.

Dalam hal ini kata dia, Menkopolhukam Wiranto dinilai telah membuat suasana perpolitikan di Indonesia semakin otoriter sehingga terkesan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa berpendapat.

Mengutip lansiran kompas.com, Menko Polhukam Wiranto sebelumnya menyatakan pemerintah membentuk tim hukum nasional yang khusus mengkaji berbagai aksi meresahkan pasca-pemilu. Wiranto mengatakan, pasca-pemilu banyak bermunculan tindakan yang telah melanggar hukum. Oleh karena itu, pemerintah membentuk tim hukum nasional untuk mengkaji langkah apa yang akan diambil terkait tindakan yang dinilai melanggar hukum itu.

“Hasil rapat salah satunya adalah kami (pemerintah) membentuk tim hukum. Nasional. Yang akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siapa pun dia. Yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum,” ujar Wiranto usai memimpin rapat tentang keamanan pasca-pemilu di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Wiranto mengatakan, tim tersebut terdiri atas para pakar hukum, praktisi hukum, dan para akademisi yang kompeten.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK