Polemik Unsyiah dan UIN Ar Raniry: “Jalur Gaza” Baru di Darussalam?

Surat Rektor Unsyiah (Ist)

ACEHTREND.COM, Banda Aceh-Berawal dari catatan Facebook Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad pada Kamis, 9 Mei 2015, mengkritisi tentang surat Rektor Unsyiah Prof. Dr. Insinyur Samsul Rizal, M. Eng, bertarikh 6 Mei 2019. Publik Aceh pun kembali menaruh perhatian terhadap pengelolaan Kopelma Darussalam yang selama ini ditempati oleh tiga lembaga pendidikan tinggi yaitu UNiversitas Syiah Kuala, Universitas Islam Ar Raniry dan Sekolah Tinggi Teungku Chiek Pante Kulu.

Surat bernomor: B/5309/UN11/RT.04.01/2019, dengan perihal: Pemberitahuan kedua kepada pengelola asrama putri UIN Ar Raniry di Darussalam.

Dalam surat itu, inti yang ingin disampaikan bahwa Asrama Putri UIN Ar Raniry berada di dalam kawasan yang diperuntukkan untuk Unsyiah. Karena lembaga pendidikan tinggi tersebut sedang melakukan perluasan gedung percetakan, maka mereka memberitahukan, bila sewaktu-waktu diperlukan, mereka harus mengosongkannya, dan tidak boleh dilakukan pengembangan apapun di atas tanah tersebut.

Menurut Rektor Unsyiah, sesuai dengan isi surat tersebut, tanah tempat berdirinya Asrama Putri UIN Ar Raniry, merupakan aset tanah milik Universitas Syiah Kuala, sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai (SHP) nomor: 01.01.04.12.4.1.00001, Kelurahan Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Kodya Banda Aceh, Provinsi Daerah Istimiewa Aceh, tanggal 14 Desember 1992.

Surat Rektor Unsyiah yang ditujukan kepada UIN Ar Raniry (Ist)

Dalam status Facebooknya, Kamaruzzaman Bustamam Ahmad yang juga akademisi UIN Ar Raniry menuliskan:

Apakah UIN Ar-Raniiry, menjadi “Jalur Gaza” baru di Darussalam?
Tembok, Gembok, Logo semakin “mengkerdilkan” kampus UIN Ar Raniry.
Sekarang asrama pun mau dibenamkan. Kalau asrama di Yogya dapat dipertahankan oleh rakyat di Aceh, mohon sahabat bantu supaya asrama ini tidak ditenggelamkan.
Kalau jalan dipasangi tembok dan dan gembok, semoga Warga Darussalam utk memahaminya dan meresponinta. Semakin mahal angin di Darussalam skrg. Pagar ada dimana mana…

Status Facebook tersebut diposting dengan disertai postingan gambar surat dari Rektor Unsyiah.

Pada hari yang sama, lelaki yang akrab disapa KBA itu juga memposting status yang masih berkenaan dengan “Jalur Gaza” baru di Darussalam.

Ini adalah contoh “Jalur Gaza”, akses dibuka dan ditutup. Padahal ini jalan rakyat di jalan Inong Bale. Belum lagi dari arah Limpok ke Masjid Jamik, Kecamatan Darussalam.
Dulu semua merakyat. Tanah milik Rakyat. Kenapa Semarang seolah-olah Rakyat tidak dihargai hak mereka.
Semoga “Jalur Gaza” bisa menjadi Spt sediakala.

Ruas jalan Inong Bale, yang disebut-sebut ditutup oleh pihak Unsyiah. (dikutip dari Fb KBA)

Status Facebook KBA tersebut dalam waktu singkat menarik perhatian netizen. Unsyiah pun diserbu komentar miring. Kampus negeri tersebut dianggap sebagai kapitalis gaya baru, yang merangsek menguasai dengan bukti-bukti surat “keramat” tanpa melihat latar belakang kelahiran Kopelma Darussalam.

Perilaku pengelola Unsyiah yang juga menutup jalan Inong Bale, turut dipersoalkan oleh netizen dan “pemerhati” Darussalam.

Pada salah satu komentarnya, KBA menyebutkan: Dulu saat susah bisa meu jeut jeut, jinoe pakon kalage “Jalur Gaza” kampus UIN. Mandoom hanjeut meu jeut jeut jinoe..

Klarifikasi Unsyiah

Kepala Humas Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Chairil Munawir MT, SE, MM., mengklarifikasi polemik terkait dengan beredarnya surat pemberitahuan kepada Pengelola Asrama Putri UIN Ar Raniry untuk mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu gedung tersebut digunakan untuk pengembangan pusat penelitian kebencanaan (TDMRC) dan pusat pengembangan atsiri yang akan menjadi Science Technology Park (STP).

Dalam rilis yang diterima aceHTrend, Jumat sore (10/5/2019) Chairil menjelaskan bahwa imbauan itu pada prinsipnya mengacu pada Sertifikat Hak Pakai Nomor: 01.01.04.12.4.00001 Kelurahan Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala pada tanggal 14 Desember 1992. Dalam sertifikat itu disebutkan Unsyiah menempati lahan seluas 1.324.300 M2. Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) itu juga dijelaskan batas-batas kepemilikan lahan Unsyiah, dan Asrama Putri UIN Ar-Raniry masuk dalam lingkungan Unsyiah.

Menurut Chairil, hal ini kemudian menjadi temuan tim auditor. Mereka mempertanyakan mengapa ada bangunan lain di lingkungan Unsyiah. Selain Asrama Putri UIN Ar-Raniry, tim auditor juga menemukan beberapa bangunan lainnya.

“Temuan ini menjadi perhatian khusus bagi Unsyiah dan kami berusaha meluruskan perkara ini agar tidak menjadi masalah baru di kemudian hari,” ujar Chairil.

Selain asrama tersebut, ia menyebutkan ada beberapa pengelola bangunan lain yang juga mendapatkan surat imbauan. Mereka diminta bersiap-siap jika suatu saat nanti di lahan tersebut dibutuhkan untuk pengembangan kampus Unsyiah.

Chairil mengatakan imbauan ini bukan berarti meminta para pengelola untuk segera mengosongkan bangunan dalam waktu dekat. Ia hanya menegaskan agar para pengelola untuk tidak melakukan pengembangan apa pun di bangunan itu.

“Semoga pernyataan ini dapat mengklarifikasi polemik tentang Asrama Putri UIN Ar-Raniry, karena pada prinsipnya pengembangan kampus ini juga untuk kemajuan pendidikan Aceh,” katanya.

KOMENTAR FACEBOOK