Pembahasan Raqan Prolega 2019 Masih Jalan di Tempat

Iskandar Usman Alfarlaky @Serambi Indonesia

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Sisa masa jabatan yang hanya beberapa bulan lagi akan digunakan oleh anggota DPR Aceh untuk memaksimalkan pembahasan Rancangan Qanun Program Legislasi (Prolega) 2019 yang selama ini masih jalan di tempat. Diharapkan paling tidak bisa berjalan hingga 80 persen.

Anggota Komisi I DPR Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky, kepada aceHTrend Sabtu sore (11/5/2019) mengatakan, tak maksimalnya pembahasan Raqan Prolega 2019 dikarenakan sejumlah anggota dewan yang terlibat di pembahasan kembali mencalonkan diri sebagai caleg dan banyak disibukkan dengan agenda pribadi.

“Kita akui memang belum satu rancangan qanun pun pembahasannya berjalan, secara pribadi saya juga sudah sampaikan kepada ketua DPRA untuk kembali membuat surat kepada taman-teman pembahas, baik itu komisi dan pansus, agar segera memulai pembahasan, sehingga dalam beberapa bulan ke depan ada beberapa rancangan qanun yang bisa dibawa dalam sidang paripurna,” katanya.

Ia menambahkan, beberapa waktu lalu, pihaknya juga sudah menuntaskan pemilihan pimpinan pansus yang sudah ditunjuk, guna melakukan pembahasan beberapa rancangan qanun yang memang sudah di-SK-kan dan dibahas oleh pansus.

“Kita berharap, meski tidak tercapai 100 persen, sebagaimana hasil penetapan prolega, karena mepetnya waktu, karena kesibukan teman-teman selama pileg, maka 70 atau 80 persen di antara yang sudah ditetapkan itu bisa dipacu pembahasannya,” jelasnya.

Untuk Rancangan Qanun Prioritas tahun 2019 kata dia, ada sekitar 15 rancangan qanun usulan inisiatif DPR dan eksekutif. Di antara 15 tersebut, ada yang sudah dimulai lebih awal pembahasannya di Komisi I seperti Raqan Pertanahan, raqan terkait perubahan Qanun Wali Nanggroe, dan Raqan Susunan Perangkat Pemerintah Aceh.

“Pembahasan qanun ini memang butuh waktu, dibahas tidak hanya sepihak, tapi ada beberapa pihak yang terlibat,” sebutnya.

Beberapa sisa raqan tahun 2018 seperti Raqan Perlindungan Satwa, Raqan Rencana Zonasi Wilayah Terpencil dan Pulau-pulau Kecil, Raqan Tata Cara Penyelesaian Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, serta Raqan Pertanahan, kemungkinan akan dimasukkan kembali dalam Raqan Prioritas 2019. Raqan tersebut harus tuntas dan akan dibahas di Komisi II, serta dimasukkan lagi ke prioritas tahun berjalan.

Sementara untuk qanun yang masih cooling down, seperti Qanun Bendera dan Himne, menurut Iskandar, akan dikordinasikan kembali. Hal itu tidak hanya menjadi PR legislatif, tapi juga menjadi PR eksekutif, karena sebelumnya juga sudah ada pembicaraan lanjutan, termasuk DPRA juga sudah mengirimkan surat ke Menteri Dalam Negeri. Mendagri Cahyo Kumolo menruutnya juga memberikan sinyal di media, untuk mengundang kembali DPRA dan Pemerintah Aceh.

“Kita mengirimkan surat kira-kira kapan agenda pertemuan lanjutan terkait bendera dan lambang. Kita juga menginginkan adanya kesimpulan terhadap persoalan ini, supaya tidak berlangsung terus menerus,” katanya.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK