Dewan Kebut Pembahasan Raqan Perlindungan Satwa Liar

Nurzahri, Ketua Komisi II DPRA. (Taufan/aceHTrend)

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Pembentukan Rancangan Qanun Perlindungan Satwa Liar terus berjalan. Raqan ini untuk mengakomodir pelestarian satwa liar yang dilindungi di Aceh.

Ketua Komisi II DPR Aceh, Nurzahri, mengatakan meskipun sebagian anggota dewan sibuk dengan suasana perpolitikan akhir-akhir ini, tetapi penyempurnaan kebutuhan harapan semua pihak dalam penyelesaian raqan tersebut harus tetap dilakukan.

“Rancangan Qanun Perlindungan Satwa Liar sudah mulai sejak tahun lalu, cuma baru selesai naskah akademiknya, sdangkan pasalnya belum, lagi digodok teman-teman NGO yang kami minta terlibat LSM di bawah koordinasi WWF,” kata Nurzahri, saat kepada aceHTrend, Senin (13/5/2019).

Ia memaparkan, sejauh ini WWF sudah melakukan dua kegiatan sebagai proses penyelesaian raqan ini seperti meminta masukan para ahli karena draf awalnya belum memenuhi harapan semua pihak.

“Karena saat ini baru ada 20 pasal, jadi harapannya dengan ada masukan dari para ahli lingkungan, paling tidak akan memenuhi kebutuhan dan harapan semua pihak,” katanya.

Untuk teknis penyusunan lebih lanjut, Komisi II DPRA memercayakan WWF untuk menyempurnakan, termasuk semua lembaga pemerhati lingkungan, semua dilibatkan, dan mereka sudah beberapa kali melakukan rapat.

“Saya kemarin kebetulan bersama teman-teman lain di DPRA sedang sibuk kampanye, sehingga dalam penyusunan qanun tersebut agak lebih aktif mereka dalam penyusunan,” jelasnya.

Ia menambahkan, untuk tahun ini, Raqan Perlindungan Satwa Liar masuk dalam Prolega 2019, termasuk di Komisi II DPRA yang membidangi lingkungan hidup, ada beberapa lagi rancangan qanun yang menjadi Prolega 2019, termasuk Raqan Rencana Pembangunan Kawasan Industri, Raqan Zonasi Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Terpencil, dan Raqan Ketenagalistrikan.

Namun lanjutnya, untuk Raqan Ketenagalistrikan akan di-pansus-kan, meskipun tupoksi komisi II. Dalam pansus juga melibatkan komisi lain seperti komisi IV dan komisi III untuk investasi. Sedangkan satwa liar dan kawasan pesisir khusus dibahas oleh komisi II.

“Untuk semua rancangan qanun ini, yang masuk Prolega 2019, diharapkan bisa tuntas tahun ini. Namun paling tidakbila tidak bisa terkejar masa jabatan kami, paling tidak bisa dilanjutkan sedikit lagi oleh anggota dewan yang baru nanti. Karena lembaga terus berjalan, persoalan ada pergantian jabatan itu hal biasa,” katanya.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK