Memahami Arti Tuha Peut & Tuha Lapan

Oleh Lidra Pratiwi Tandjung*)

Negeri ini dijuluki “Serambi Mekkah” sebuah gelar yang penuh nuansa keagamaan, keimanan, dan ketaqwaan. Aceh merupakan daerah perdana masuk Islam di Nusantara, tepatnya di kawasan pantai Timur, Peureulak, dan Pasai. Aceh adalah sebuah provinsi di Indonesia yang beribukota Banda Aceh. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa dan juga diberi kewenangan otonomi khusus. Aceh terletak di ujung utara Pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Jumlah penduduk provinsi Aceh sekitar 4.500.000 jiwa. Letaknya dekat dengan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan terpisahkan oleh Laut Andaman. Aceh berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan Sumatera Utara di sebelah tenggara dan selatan.

Pada awal abad ke-17, Kesultanan Aceh adalah negara terkaya, terkuat, dan termakmur di kawasan Selat Malaka. Sejarah Aceh diwarnai oleh kebebasan politik dan penolakan keras terhadap kendali orang asing, termasuk bekas penjajah Belanda dan pemerintah Indonesia. Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya, Aceh adalah wilayah yang sangat menjunjung tinggi nilai agama. Persentase penduduk Muslimnya adalah yang tertinggi di Indonesia dan mereka hidup sesuai syariat islam. Berbeda dengan kebanyakan provinsi lain di Indonesia, Aceh memiliki otonomi yang diatur tersendiri karena alasan sejarahnya.

Selanjutnya Dalam sejarah Aceh, sejak zaman kesultanan Sultan Iskandar Muda, Aceh telah memiliki struktur pemerintahan sendiri, mulai dari pemerintahan di tingkat gampong (kampung). Lembaga yang terdapat di dalam gampong setidaknya ada tiga, eksekutif yaitu geuchik dan perangkatnya, legislatif yaitu Tuha Peut dan lembaga pemerintahan bidang agama yaitu imum gampong. Ketiganya setara dalam peran yang berbeda.

Sistem kepemimpinan administrasi dalam gampong di Aceh, tidak terlepas dari latar belakang sejarah, dan perkembangan masyarakat yang bersumber dari hukum adat, yang dikenal dengan teori “adat ngon hukom, lagei zat ngon sifeut” yang artinya adalah “hukum saling terkait dan tidak terpisahkan dalam masyarakat Aceh”.

Di Aceh Gampong ada Tuha lapan, sebagai lembaga adat tingkat dan gampong yang berfungsi membantu keuchik. Tuha Lapan terdiri dari (1) imuem meunasah, memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di gampong yang berkenaan dengan agama Islam. (2) Keujrun blang, pemimpin adat yang membantu pimpinan mukim dan gampong dalam urusan irigasi untuk pertanian, (3) Panglima laot, pemimpin adat yang memimpin urusan bidang pengaturan penangkapan ikan di laut dan sengketa laut, (4) peutua seuneubok, pemimpin adat yang mengatur ketentuan tentang pembukaan lahan, (5) haria peukan, pemimpin adat yang mengatur ketertiban, kebersihan, dan pengutip retribusi pasar (6) Syahbandar, pemimpin adat yang mengatur perihal kapal atau perahu, lalu lintas angkutan laut dan danau.

Selanjutnya, ada juga Tuha Peut yang merupakan lembaga kelengkapan gampong dan mukim, dan memiliki fungsi sebagai pemberi nasehat kepada Keuchik dalam bidang pemerintahan, hukum, adat istiadat, kebiasaan masyarakat dan juga menyelesaikan segala sengketa pada tingkat gampong. Tuha peut sendiri berfungsi sebagai tata pemerintahan gampong dalam hirarki sosial di Aceh.

Berdasarkan Perda Nomor 7 tahun 2000, tuha Peut adalah suatu badan kelengkapan gampong yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur agama, unsur pimpinan adat, unsur cerdik pandai yang berada di gampong, sesuai dengan isi Qanun (undang-undang/peraturan Aceh) nomor 5 tahun 2003, Tuha Peut adalah lembaga adat yang berwenang sebagai legislatif gampong yang membuat aturan hukum di gampong.

Keuchik dan tuha peut dapat membuat keputusan adat sebagai tindakan peradilan berdasarkan dengan musyawarah yang diadakan. Keuchik sebagai pimpinan gampong dari kultur Aceh pada dirinya melekat fungsi “mono trias functions” berarti memiliki 3 fungsi kekuasaan, yaitu fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan tugas pokok “Keureuja Udeip, Ureungtuha/ Tuha Peut”. Undang-undang No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh.

Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, mengatur lembaga-lembaga adat, termasuk mengaktifkan kembali lembaga tuha peut dalam berbagai perangkat aturan dan kebijakan pemerintah Daerah Aceh.

Namun sejak di berlakukannya Peraturan daerah No.7 tahun 2000 tentang penyelenggaraan kehidupan adat, fungsi dan tugas tuha peut tidak berfungsi maksimal sebagaimana mestinya karena tidak adanya dukungan dan keterbukaan dari Keuchik.

Walau begitu tetapi sampai sekarang ini Aceh sendiri tetap menjunjung tinggi dengan adanya peraturan-peraturan daerah yang sudah di tentukan baik peratuan pemerintahan dan tetap menghormati serta mentaati peraturan adat yang sudah ada sejak zaman kerajaan dahulu.

Merujuk kepada tulisan di atas, harapannya semakin banyak orang-orang yang masih awam dengan lembaga pemerintahan adat di Aceh agar bisa mengetahui dan mengenal Aceh lebih dalam lagi, khususnya bagi oranag-orang pendatang, agar sekiranya lebih memahami/mengetahui sejarah serta peraturan perundang-undangan serta lembaga-lembaga adat daerah di Aceh sendiri.

*)Penulis adalah mahasiswi semester 6 Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

KOMENTAR FACEBOOK