Bea Cukai Lhokseumawe Musnahkan 70 Ton Bawang Ilegal

@aceHTrend/Mulyadi Pasee

ACEHTREND.COM, Lhokseumawe – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe memusnahkan 70 ton bawang merah ilegal dari Thailand dan Malaysia. Pemusnahan secara simbolis dilakukan di lapangan Gudang Bulog Sub Divre Lhokseumawe dengan cara dibakar, Rabu (15/5/2019). Setelah itu dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Alue Lim, Kecamatan Blang Mangat untuk dimusnahkan dengan cara ditimbun.

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe, Suparyanto, menyebutkan, bawang merah yang dimusnahkan kali ini merupakan hasil penangkapan pada 16 April 2019 di perairan Jambo Aye, Aceh Utara.

“Sebanyak 70 ton bawang merah impor ilegal asal Thailand dimusnahkan. Ini merupakan hasil penindakan yang ditemukan dari dua unit kapal yakni eks KM. Sinar Rahmat Laot GT. 25 No. 3105/PPf dan eks KM. Samudra Al-Mubarakah GT. 45 No. 1385/PPf,” jelasnya.

Selain itu juga ada dua tersangka sudah dititipkan di Lapas Kelas II A Lhokseumawe. Keduanya berinisial M dan SY, warga Aceh Timur yang bertanggung jawab dan sebagai nakhoda kapal tersebut. Berdasarkan uji laboratorium bawang tersebut sudah tidak layak konsumsi karena sudah rusak dan busuk.

Dia merincikan, bawang merah ilegal tersebut masing-masing sebanyak 1.748 karung berukuran 20 kilogram dan 3.872 karung ukuran 10 kilogram. Barang impor itu tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan.

“Kerugian materil berupa potensi penerimaan negara yang tidak tertagih dari bea masuk, pajak dalam rangka impor dan cukai yaitu sebesar Rp713.924.763,” katanya.

Sementara potensi kerugian imateril bila barang ilegal itu masuk tanpa melalui tindakan karantina bisa membahayakan kesehatan konsumen. Juga bisa mengakibatkan penyebaran virus atau bibit penyakit yang mengganggu kelangsungan produksi petani bawang merah dalam negeri.

Menuru Suparyanto, tindakan pidana itu melanggar Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dengan ancaman hukuman penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 10 tahun.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK