AHY Serukan Jalan Demokrasi, Prabowo Melawan

Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengakui memiliki lahan ratusan ribu hektare dalam debat putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Foto: ANTARA.

ACEHTREND.COM, Jakarta- Putra mahkota Partai Demokrat yang juga
Direktur The Yudhoyono Institute Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku sudah sejak awal menyampaikan usulan kepada calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, untuk menunggu hasil penghitungan suara yang resmi dari Komisi Pemilihan Umum.

“Sudah, sudah kami sampaikan sejak awal, Partai Demokrat itu Insya Allah akan terus menjaga komitmen, dan juga jati diri kami sebagai partai yang benar-benar Insya Allah akan menggunakan cara-cara yang konstitusional, termasuk dalam kompetisi politik,” kata AHY di Museum Balai Kirti, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 15 Mei 2019.

AHY menjelaskan bahwa Demokrat sejak awal konsisten menyampaikan pernyataan pers pada 17 April untuk memberikan ruang kepada proses penghitungan suara secara resmi KPU. “Kami harus hormati proses itu. Tentunya dengan catatan bahwa kita semua sebagai warga negara pemilik suara, memiliki hak termasuk kewajiban mengawasi proses penghitungan tersebut,” katanya.

Jika ada kejanggalan dan kecurangan, kata AHY, melaporkannya harus menggunakan cara-cara yang konstitusional. AHY mengatakan, pemilu memang tidak pernah sederhana, dan selalu hadir dalam berbagai dinamika dan permasalahan. “Ada yang terima dengan hasilnya ada yang tidak terima,” kata dia.

Menurut AHY, Partai Demokrat menjunjung tinggi norma dan etika dalam berpolitik dan berdemokrasi. Ia juga ingin mencegah keterlibatan kader-kader Demokrat dalam segala bentuk niat atau tindakan yang inkonstitusional atau keluar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, ia menegaskan bahwa semua peserta pemilu harus menunggu keputusan KPU pada 22 Mei mendatang.

Sementara itu, sepertinya Prabowo Subianto tidak ambil pusing dengan seruan yang disampaikan oleh AHY. Norma-norma dan etika berpolitik dan berdemokrasi yang menjadi titik pijak Partai Demokrat, sepertinya dianggap sebatas angin lalu saja oleh bekas menantu Presiden Suharto itu.

Bersama dengan wakilnya yaitu Sandiaga Uno, Prabowo tidak akan menempuh jalur hukum untuk menuntaskan sengketa pilpres 2019. Mereka menilai Mahkamah Konstitusi tidak akan mampu memberikan keadilan bagi mereka.

Menurut koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, mereka tak percaya cara ini akan membuahkan hasil.

Ada dua jawaban Dahnil saat ditanya ihwal apa yang akan dilakukan kubu Prabowo menyikapi hasil pilpres yang mereka anggap penuh kecurangan. “Berdoa kepada Allah SWT,” kata Dahnil di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Mei 2019.

Berikutnya, Dahnil mengatakan Prabowo akan mendengarkan apa yang diinginkan masyarakat terkait hasil pilpres nanti. Prabowo, kata dia, menyatakan siap berjuang bersama masyarakat.

“Apa yang kami lakukan upaya mencari keadilan secara politik, kami serahkan pada masyarakat. Pak Prabowo akan ikuti suara rakyat,” kata Dahnil.

Dahnil mengatakan, kubu Prabowo-Sandiaga tak akan membawa sengketa hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi lantaran telah kehilangan kepercayaan kepada hukum. Dia menyebut telah terjadi makar terhadap hukum secara masif.

“Hukum itu diinterpretasikan oleh siapa yang paling kuat,” kata mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah ini.

Dahnil berujar BPN saat ini masih mencermati perkembangan dalam proses Pemilu 2019 yang masih berlangsung. Namun dia tak menjawab rinci saat ditanya langkah konkret apa yang kemudian akan ditempuh kubunya menyikapi hasil pilpres yang akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum 22 Mei nanti.

Dahnil juga tak berkomentar banyak soal narasi aksi people power, yang belakangan diganti menjadi kedaulatan rakyat, yang digaungkan sejumlah pendukung Prabowo-Sandiaga. Dia tak menjawab saat ditanya apakah Prabowo akan ikut aksi itu. “Itu hak rakyat,” kata dia.

Dahnil mengimbuhkan, Prabowo mengimbau agar masyarakat tak melakukan kekerasan kalau pun nantinya ada aksi massa turun ke jalan. Dia mengatakan keliru jika ada yang menganggap aksi kedaulatan rakyat atau people power gerakan berbahaya.

“Yang jelas seperti disampaikan Pak Prabowo, kalau ada gerakan kedaulatan rakyat harus tetap nonviolence,” ucap Dahnil.

KPU Bantah Pemilu Curang

Tudingan soal pemilu curang berkali-kali dibantah KPU. Ketua KPU Arif Budiman mengatakan adanya tuduhan curang dan tidak adil yang ditujukan kepada KPU itu sangat menyesakkan. “Agak lelah karena bolak-balik dituduh curang dan tidak adil,” kata Arif dalam Seminar Nasional “Prospek Demokrasi Elektoral Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019″ di Semarang, Selasa, 19 Maret 2019.

Menurut Arif Budiman, pekerjaan KPU dalam menyiapkan Pemilu 2019 sudah sangat menumpuk. Jadi, “Mikir curang saja saya sudah tidak sempat.”

Adapun menurut calon presiden inkumben Joko Widodo, jika Prabowo merasa ada kecurangan maka yang seharusnya dilakukan adalah lapor ke pihak yang berwenang. “Kalau ada kecurangan ke Bawaslu, kalau sengketa yang lebih besar ke MK (Mahkamah Konstitusi). Mekanisme itu sudah diatur,” ujarnya.

Jokowi meminta masyarakat mau mengikuti mekanisme yang ada terkait Pemilu 2019. Alasannya penyelenggaraan Pemilu di Indonesia sudah jelas aturan mainnya. “Konstitusinya jelas, undang-undangnya jelas, aturan hukumnya jelas, ya ikuti,” kata dia.

Sumber: Tempo

KOMENTAR FACEBOOK