Penegakan Hukum ASN di Abdya Dinilai Dipermainkan

Hanafiah @dok. Pribadi

ACEHTREND.COM, Blangpidie – Mantan Asisten Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Hanafiah, mengatakan proses penegakan hukum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Abdya terkesan dipermainkan. Para pakar ahli hukum diminta untuk mengkaji hal tersebut demi keadilan. 

Hanafiah menceritakan, dirinya bersama rekan sekantornya, Ihsan A Majid (pejabat pelaksana teknis kegiatan) di tahun 2010 lalu pernah tersandung kasus tindak pidana korupsi semasa menjadi pejabat di Dinas Sosial Abdya. Kemudian mendapat hukuman tiga kali atas kasus yang sama.

“Kami berdua waktu itu bukanlah pelaku utama melainkan terseret karena kelalaian kontraktor tidak siap pekerjaan tepat waktu. Namun pada waktu proses sidang di pengadilan, pekerjaan pembangunan gedung sosial dan rumah jaga tipe-36 sudah selesai dikerjakan,” ungkap Hanafiah, Kamis (16/5/2019).

Bahkan, kata Hanafiah, waktu itu majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tapaktuan melakukan sidang lapangan dan mendapati bahwa pembangunan gudang sosial dan rumah jaga tipe-36 sudah selesai dikerjakan oleh pihak rekanan.

“Apa yang didapati oleh majelis hakim dalam sidang lapangan dan pemeriksaan waktu itu menjadi salah satu konsideran hukum pertimbangan hakim. Ini bisa dilihat dalam vonisnya,” ungkapnya.

Setelah menjalani hukuman penjara sekitar pertengahan tahun 2012, mereka berdua mulai aktif kembali melaksanakan tugas kedinasan sebagai ASN dan tidak pernah dinonaktifkan sampai awal tahun 2017.

“Kira-kira pada awal 2017, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Pusat melalui sistem aplikasi Kepegawaian memblokir NIP kami berdua. Kemudian awal 2018 sekitar akhir bulan Februari kami diberhentikan dari PNS dengan tidak hormat oleh Bupati Abdya,” kata Hanafiah.

Setelah diberhentikan dari ASN oleh kepala daerah. Kedua ASN tersebut keberatan dan mengajukan gugatan ke PTUN Banda Aceh, dengan hasil putusan gugatan mereka berdua dikabulkan bahkan mereka menang dalam perkara tersebut.

Kemudian, sambung Hanafiah, Bupati Akmal Ibrahim selaku tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan, Sumatera Utara dan hasilnya PTTUN Medan memperkuat putusan PTUN Banda Aceh.

“Artinya kami selaku penggugat menang perkara tingkat banding dan putusan tiba waktunya inkrah. Setelah itu kami melapor ke bupati sekaligus menyampaikan permohonan agar kami diaktifkan kembali sebagai ASN sebagaimana hasil keputusan dua pengadilan tersebut,” ujarnya.

Waktu itu, kata Hanafiah, Bupati Akmal Ibrahim langsung mendisposisikan surat permohonan tersebut kepada Sekda. Kemudian Sekda meneruskan surat permohonan tersebut ke pihak BKPSDM Abdya agar diproses sesuai hasil keputusan hakim pengadilan. 

Anehnya, sebut Hanafiah, keputusan hakim pengadilan tersebut sepertinya tidak berlaku di Abdya. Menurut cerita Hanafiah, pihak BKSDM beralasan harus menyurati kembali BKN pusat guna meminta pendapat hukum terhadap pengembalian status PNS kedua abdi negara itu sebagaimana keputusan pengadilan tersebut.

“Jadi, dalam surat jawaban BKN pusat, pada poin 4 huruf A, pihak BKN meminta PPK untuk segera melaksankan putusan pengadilan dimaksud. Anehnya pada huruf lain disebutkan setelah melaksanakan putusan pengadilan, PPK segera menerbitkan SK PTDH yang baru kami,” paparnya.

Atas persoalan tersebut, dirinya memohon agar para pakar hukum untuk mengkaji masalah tersebut.
“Kami mencari keadilan melalui pengadilan, namun yang terjadi dilaksanakan putusan pengadilan oleh pejabat TUN untuk beberapa saat dan dengan kekuasaannya juga menerbitkan surat pemberhentian kembali,” kata Hanafiah.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK