Sejumlah Anggota Dewan Abdya Terancam Dibui karena Temuan SPPD Fiktif

Kasi Intel Kajari Abdya, Radiman @acehtrend/Masrian Mizani

ACEHTREND.COM,Blangpidie – Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) terancam dibui setelah adanya temuan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif tahun 2018 yang merugikan negara hingga mencapai Rp1 miliar lebih.

Berdasarkan informasi, sebelumnya Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) tahun 2018 menemukan adanya kejanggalan terhadap pertanggungjawaban SPPD 24 anggota DPRK Abdya saat dilakukan pemeriksaan.

“Sekarang kami sedang mengumpulkan keterangan yang berhubungan SPPD fiktif tersebut,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Abdya, Abdur Kadir, melalui Kasi Intel, Radiman, Kamis (16/5/2019).

Radiman menyebutkan, dalam kasus tersebut, kejanggalan yang ditemukan oleh tim BPK terutama pada tiket pesawat terbang yang dilampirkan pada laporan pertanggung jawaban SPPD 24 anggota DPRK Abdya itu tidak terdaftar pada perusahaan penerbangan.

Tidak terdaftarnya tiket pesawat anggota DPRK tersebut diketahui setelah tim melakukan cross cek tiket pesawat SPPD tersebut ke Otoritas Jasa Keuangan. Ternyata keluar nama atas nama orang lain bukan atas nama anggota legislatif Kabupaten Abdya. 

Radiman mengatakan, pihaknya melakukan pengumpulan data dan pengumpulan keterangan saksi terkait kasus dugaan SPPD fiktif anggota DPRK Abdya tersebut bukan laporan hasil audit BPK RI, akan tetapi berdasarkan laporan masyarakat ke pihak kejaksaan.

“Barang bukti awal sudah kita kantongi. Kerugian negara Rp1 miliar lebih. Ada juga dapat data bahwa dari 24 anggota legislatif itu delapan orang di antaranya sudah mengembalikan dana SPPD tersebut,” paparnya.

Sebelumnya kata Radiman, BPK telah memberikan waktu kepada seluruh anggota DPRK Abdya untuk mengembalikan anggaran SPPD fiktif tersebut dengan jangka waktu selama 60 hari setelah tim melakukan pemeriksaan keuangan tahun 2018.

“Bagi yang sudah mengembalikan dana SPPD itu nantinya juga kita kaji hukumnya, yang jelas mereka sudah ada niat baik. Yang tidak mengembalikan itu tentu memiliki niat buruk, harus kita proses sesuai hukum berlaku,” pungkas Radiman.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK