1.470 SK Tenaga Kontrak di Abdya Diperpanjang

Kepala BKPSDM Abdya, Cut Hasnah Nur. @aceHTrend/Masrian Mizani

ACEHTREND.COM, Blangpidie – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) memperpanjang Surat Keputusan (SK) untuk 1.470 tenaga kontrak di Abdya. Perpanjangan itu dilakukan setelah Bupati Akmal Ibrahim meminta data hasil evaluasi kedisiplinan dan kinerja tenaga kontrak di unit kerja masing-masing.

“Alhamdulillah pemerintah daerah sudah memperpanjang SK untuk 1.470 orang tenaga kontrak. SK-nya juga sudah diberikan kepada instansi masing-masing untuk dibagikan kepada tenaga kontrak yang diperpanjang SK-nya,” ungkap Kepala BKPSDM Abdya, Cut Hasnah Nur, kepada aceHTrend, Jumat (17/5/2019).

Cut Hasnah merincikan, 1.470 orang tenaga kontrak tersebut dibagi dalam tiga kelompok, yakni kelompok administrasi 485 orang, tenaga pendidikan 492 orang, dan tenaga kesehatan dan teknis lainnya sebanyak 493 orang.

Ia menjelaskan, di tahun 2018 lalu Pemkab Abdya menerima sebanyak 1.565 tenaga kontrak untuk ditempatkan di berbagai instansi. Dalam perjalanannya, pemerintah daerah tetap memantau kinerja mereka.

“Sebelumnya pada bulan Januari 2019, bupati menyurati seluruh kepala SKPK untuk mengevaluasi tenaga kontrak di masing-masing SKPK. Yang dievaluasi itu ada tiga kriteria, yaitu kedisplinan, penguasaan tugasnya masing-masing, dan terakhir penguasaan IT. Dari hasil evaluasi itu maka dilaporkan oleh kepala SKPK sesuai dengan form yang sudah kita berikan,” ujarnya.

Dalam form tersebut, kepala SKPK juga melaporkan terkait tenaga kontrak yang sudah mengundurkan diri, tidak disiplin, dan tidak aktif lagi sebagai tenaga kontrak. Dari hasil laporan tersebut, pemerintah Abdya hanya bisa melakukan perpanjangan SK sebanyak 1.470 orang. Sedangkan sisanya 95 orang terpaksa harus dirumahkan disebakan tidak disiplin dan tidak aktif lagi sebagai tanaga kontrak.

“Dari evaluasi itu, maka datanya kita rekap, ternyata ada yang tidak aktif lagi, mengundurkan diri, tidak disiplin, dan juga ada yang tidak mengusai tupoksi dan IT. Setelah kita konsultasi dengan pimpinan, maka yang tidak disiplin tidak diperpanjangkan lagi SK-nya, apalagi yang sudah tidak aktif dan mengundurkan diri dari tenaga kontrak,” jelas Cut Hasnah.

Sementara yang belum menguasai IT, kata Cut Hasnah, pemerintah daerah akan memberikan kesempatan. Kesempatan itupun akan dievaluasi dalam kurun waktu dua bulan setelah SK dikeluarkan. Jika dalam evaluasi tersebut juga masih belum menguasai IT, maka tenaga kontrak tersebut akan dirumahkan. 

“Kenapa kita buatkan evaluasi, karena banyak kepala SKPK mengeluh terkait banyaknya tenaga kontrak ini yang tidak disiplin di kantornya, ada juga keberadaannya di kantor tapi fungsinya tidak jalan, kemudian tidak bisa menguasai IT, maka dasarlah itu kita menyuruh kepala dinas untuk melakukan evaluasi dan memberikan laporan secara tertulis berdasarkan form yang sudah kita berikan,” jelasnya.

Cut Hasnah mengatakan, perpanjangan SK tenaga kontrak ini berlangsung selama satu tahun. Untuk ke depan pemerintah daerah belum tahu pasti apakah tenaga kontrak tersebut akan dihapus atau tidak. 
Namun, jika merujuk pada peraturan pusat, maka tenaga kontrak ini memang tidak dibolehkan lagi di semua daerah, akan tetapi diberikan kesempatan kepada semua daerah untuk menguranginya secara perlahan-lahan.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK