Ini Dasar Hukum Pemecatan Delapan ASN di Abdya

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Cut Hasnah Nur. @acehtrend/Masrian Mizani.

ACEHTREND.COM, Blangpidie – Delapan ASN di Pemkab Abdya telah dipecat secara tidak hormat. Salah satunya mantan asisten pemerintahan Setdakab Abdya, Drs Hanafiah. Tujuh lainnya, yaitu Cut Rinaldi, Rusdi, Muhamamd Nur, Zakaria, Ikhsan, Safrial, dan Darwis. Pemecatan atau pemberhentian tidak terhormat tersebut dikarenakan delapan ASN tersebut melakukan tindak pidana kejahatan jabatan (Tipikor) yang sudah inkracht.

Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Abdya, Cut Hasnah Nur kepada aceHTrend, Jumat (17/5/2019) mengatakan, sebenarnya peraturan untuk memberhentikan ASN yang terkena tindak pidana korupsi jabatan dan penyalahgunaan kewenangan jabatan bukan hanya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014.

Namun, dari Undang-Undang Kepegawaian sebelumnya pun sudah disebutkan, hanya saja ketika itu belum terlalu ada penegasan dari pemerintah pusat. Setelah lahirnya undang-undang ASN dan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menpan, KPK, Kejaksaan, dan BKN RI, maka undang-undang tersebut kembali dipertegas.

“Sebenarnya peraturan tentang pemberhentian ASN yang terkena tindak pidana tipikor sudah diatur dalam Undang-Undang 43 tahun 1999 tentang Pokok Kepegawaian, yang menyebutkan jika ASN menyalahgunakan jabatan, wewenang, maka diberhentikan dengan cara tidak hormat. Kemudian dipertegas kembali dengan lahirnya undang-undang ASN dan SKB tadi,” ungkap Cut Hasnah.

Setelah adanya SKB ini, kejaksaan wajib memberikan seluruh tembusan keputusan ASN yang sudah inkracht ke pihak BKN dan KPK. Atas dasar itulah seluruh ASN yang sudah inkracht tipikor tadi diblokir datanya oleh pihak BKN.

“Termasuk kita di Abdya sudah menerima surat dari Deputi Pengawasan dan Pengendalian(Wasdal) BKN pusat sebanyak delapan orang ASN kita yang harus diberhentikan dengan cara tidak hormat, termasuk salah satunya Pak Hanafiah,” ujarnya.

Ia menyebutkan, atas dasar keputusan yang ditembuskan oleh kejaksaan tersebut, maka BKN RI langsung memblokir seluruh data ASN yang terkena tindak pidana tipikor.

“Kalau BKN sudah memblokir datanya, maka kita tidak bisa proses apapun terkait kepegawaian. Karena manajemen kepegawaian sesuai dengan undang-undang ASN, itu masih dipegang oleh pusat bukan daerah, kita hanya menjalankan wewenang yang sudah dilimpahkan dari BKN,” jelas Cut Hasnah.

Terkait kasus yang membelit Hanafiah, sambung Cut Hasnah, yang bersangkutan inkracht tahun 2012. Walaupun dalam PTUN yang bersangkutan dinyatakan menang, tetapi data ASN-nya hingga kini belum dibuka pemblokirannya oleh BKN.

“Sekarang bagaimana bupati mau mengangkat kembali beliau jika data ASN beliau masih diblokir oleh BKN. Sebab muaranya semua ada di BKN. Tapi kalau BKN sudah membuka blokir tesebut, pak bupati siap kapan pun mengangkat kembali beliau,” paparnya.

Berita terkait: Penegakan Hukum ASN di Abdya Dinilai Dipermainkan

Setelah keluarnya hasil PTUN, Pemerintah Kabupaten Abdya menyurati kembali BKN bahwa hasil putusan PTUN tersebut, yang bersangkutan sudah mengajukan permohonan untuk diaktifkan kembali sebagai ASN. 
Untuk itu, kata Cut Hasnah, mohon pendapat hukum atas putusan yang dimaksud sehingga langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Abdya dapat sejalan dengan kebijakan BKN pusat dalam fungsinya.

Pemkab sendiri sudah berupaya semaksimal mungkin dalam kasus ini. Bahkan, surat yang mereka kirim juga mendapat balasan dari BKN yang menyebutkan bahwa dari hasil putusan PTUN tersebut menginstruksikan pihak BKN untuk memperbaiki SK bukan mengembalikan. Artinya, melakukan pergantian dasar hukum dari undang-undang ASN ke undang-undang 43 tahun 1999.

“Jadi SK lama dicabut maka dikeluarkan SK baru, yang namun tidak disuruh angkat kembali. Data Pak Hanafiah tetap diblokir oleh BKN pusat,” katanya.

Sebenarnya kata dia, yang diadili dan dianalisa oleh PTUN adalah administrasi. Maka, katanya, ketika itu dianggap adanya kesalahan dalam mengambil dasar hukum. Sebab yang diambil dasar hukumnya adalah undang-undang ASN. 

Dirinya beralasan, dibuatnya dasar hukum undang-undang ASN, karena setiap surat yang datang dari BKN terkait pemberhentian delapan orang tersebut termasuk Hanafiah, dasar hukumnya adalah undang-undang ASN. Sedangkan Hanafiah merasa undang-undang ASN berlaku di tahan 2014, sedangkan yang bersangkutan inkrachtnya di tahun 2012.

“Maka Pak Hanafiah merasa kok dirinya diberhentikan, padahal di 2012 belum berlakunya undang-undang ASN. Padahal tanpa lahirnya undang-undang ASN, Undang-Undang 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian juga disebutkan hal yang sama,” pungkas Cut Hasnah.[]

KOMENTAR FACEBOOK