Oleh Rifki, SH,M.Kn*)
-
Konteks pasca-penetapan kemenangan pilpres 2019 yang telah dilaksanakan oleh KPU kemarin, memunculkan polemik yang cukup dirasakan telah menggoncang kancah perpolitikan di Indonesia. Hal tersebut mengacu pada lahirnya istilah baru dalam hukum pidana yang mana sebelumnya hanya dikenal dengan sebutan makar dan bukan sebutan dengan istilah people power, seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 104 dan/atau 110 KUHP.
Asal kata makar jika merujuk pada bahasa Belanda sebagaimana dianut oleh hukum Indonesia maka, kata makar berarti menyerang atau “anslag”, dalam arti yang sebenarnya terkait serang atau menyerang adalah terhadap pemerintah yang sah dan konstitusional secara legalitasnya tidak dapat dipungkiri lagi. Hal ini sungguh bertentangan dengan hukum seandainya perbuatan makar dilakukan, makar itu sendiri ialah harus dengan dukungan militer yang menguasai alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan pengerahan massa yang begitu banyak.
Beranjak dari persoalan tentang istilah antara makar dan people power merupakan konteks yang berbeda pemahamannya. Ketika dihadapkan pada kedua istilah tersebut. People power mengandung makna suatu gerakan massa secara besar-besaran dengan tujuan melakukan perubahan kekuasaan atau politik di suatu negara di luar cara konstitusional yang ditentukan dalam konstitusi. Artinya gerakan massa ini tidak dalam artian melaksanakan makar atau serangan langsung kepada pemerintahan yang sah sebagaimana terdapat di dalam KUHP saat ini. Akan tetapi merujuk pada adanya otoritarian atau otoriter dalam kepemimpinan kekuasaan.
Sosio Politik Perubahan
Munculnya istilah people power pasca-pemilu 2019 dirasakan cukup membawa dampak. Secara politik maupun sosio politik perubahan yang dikehendaki oleh masyarakat. Hal ini sungguh membuat berang pemerintahan incumbent dalam pilpress yang telah berlangsung. Misalnya masyarakat menganggap pemerintah saat ini telah tebang pilih terhadap proses hukum di mana semua lawan atau oposisi politik ditangkap secara cepat dan prosesnya juga cepat sedangkan koalisi tidak kunjung diproses oleh kepolisian ketika terjadi hal serupa yang dilakukan oleh oposisi ketika mengkritik pemerintah.
Sosio politik perubahan yang menuntut keadilan yang sama terhadap perlakuan hukum saat ini, telah melatar belakangi lahirnya people power seperti yang telah didengungkan belakangan ini di kancah perpolitikan bangsa Indonesia.
Istilah Makar dan People Power
Makar dapat dikatakan bahwa sama dengan kudeta sedangkan people power hanya berkumpulnya massa yang menuntut keadilan atas adanya otoriter penguasa tanpa melibatkan militer atau senjata. Resiko makar adalah penjara seumur hidup atau diadili dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Istilah people power tidak ditemukan rujukan hukum didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu tidak tepat untuk membandingkan atau menyamakan istilah people power dengan Istilah makar yang selama ini berkembang di tengah masyarakat atau hukum pidana KUHP adalah sama pengertiannya.
Menurut hemat saya, selama people power murni hanya seperti berkumpulnya massa tanpa anarki menuntut keadilah dan mengancam pemerintahan yang sah dan konstitusional. Namun ketika terjadi perbuatan tersebut dengan tujuan menjatuhkan pemerintahan atau penggulingan maka tepatlah disamakan people power dengan makar. Sebaliknya maka tidaklah tepat untuk disebutkan sebagai perbuatan dengan kategori makar ketika penggulingan pemerintah yang sah tidak terjadi.
*)Penulis adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Bireuen.
