Suksesi Wagub, Antara Ambisi dan Regulasi

Ilustrasi, dikutip dari internet.

Oleh Syakya Meirizal*)

Sebagaimana diketahui publik, Irwandi Yusuf diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Gubernur Aceh pada 7 Juli 2018 pasca penangkapan oleh KPK tiga hari sebelumnya. Irwandi diamankan KPK atas dugaan tindak pidana korupsi.

Pemberhentian sementara Irwandi diikuti dengan pelantikan Nova Iriansyah, Wagub Aceh sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Aceh. Saat ini Irwandi Yusuf sudah divonis bersalah oleh pengadilan dengan hukuman tujuh tahun penjara. Namun proses hukum tersebut belumlah berkekuatan hukum tetap. Mengingat baik Irwandi maupun KPK sama-sama melakukan upaya banding terhadap vonis hakim.

Di tengah proses hukum yang masih berjalan tersebut. Akhir-akhir ini rakyat Aceh disuguhkan oleh berbagai wacana seputar suksesi terhadap jabatan Wagub Aceh sepeninggal Nova Iriansyah, jika kelak yang bersangkutan sudah dilantik sebagai gubernur definitif. Wacana tersebut awalnya hanya tersebar di flatform media sosial. Kemudian ikut diramaikan oleh beberapa portal media lokal. Eksesnya tentu saja menimbulkan berbagai spekulasi di ruang publik terkait publikasi dari nama-nama orang yang disebut-sebut kandidat kuat pengganti wagub.

Di media sosial banyak oknum yang berupaya untuk “menjual” sosok yang dianggap layak untuk mengisi jabatan Wagub. Seakan-akan tokoh yang sedang mereka “endorse” memiliki kapasitas mumpuni untuk menduduki posisi tersebut. Padahal kalau kita amati lebih lanjut. Relasi antara oknum yang berusaha untuk memviralkan tokoh tertentu dengan tokoh itu sendiri, dapat dipastikan kalau mereka memiliki ikatan emosional yang sangat dekat. Istilahnya, “maseng-maseng peulagot barang droe”.

Ini terkait erat dengan pola pikir “jika orang dekat saya yang jadi wagub, saya akan dapat feedback yang menguntungkan”. Oleh karenanya nama-nama yang mereka dukung bukanlah hasil sebuah kajian empirik yang objektif. Padahal untuk menduduki jabatan strategis seperti wagub, ada banyak variabel yang harus dipenuhi sehingga seseorang dianggap layak dan patut untuk mendapat jabatan dimaksud.

Desas-desus di media sosial kemudian seakan disambut oleh beberapa media online lokal. Dalam beberapa pemberitaan kita membaca ada beberapa tokoh yang dinominasikan untuk mengisi posisi wagub tersebut. Baik yang berasal dari koalisi pengusung Irwandi – Nova pada Pilkada 2017 yang lalu, maupun tokoh di luar koalisi. Terbaru ada pemberitaan yang luas mengenai penolakan Ketua Umum Partai Aceh Muzakir Manaf atau Mualem untuk menerima jabatan Wagub.

Ambisi Politik

Dari berbagai diskursus yang muncul ke ruang publik terkait pengisian jabatan Wagub Aceh ke depan. Baik di media sosial maupun di portal media online, tak bisa dipungkiri adanya fakta bahwa ada satu dua oknum yang memiliki hasrat politik tingkat tinggi untuk dapat menduduki jabatan tersebut. Oknum tersebut berusaha membangun relasi dengan pihak manapun yang dianggap mampu memuluskan langkahnya menuju kursi Wagub. Bahkan disinyalir beberapa waktu setelah Bang Wandi atau BW berurusan dengan KPK, tokoh tersebut telah melakukan upaya lobi-lobi dengan elit politik di Jakarta. Pendekatan juga dilakukan kepada beberapa pimpinan institusi negara.

Tak hanya sampai dis itu. Upaya untuk memastikan dukungan dari lingkaran kekuasaan, yang bersangkutan bahkan terlibat langsung dalam tim pemenangan rezim petahana yang kebetulan sedang terlibat dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2019. Tokoh dimaksud mungkin beranggapan, partisipasi aktif dalam tim sukses capres petahana akan mendapatkan kredit poin tersendiri sebagai modal dukungan untuk jadi wagub. Terlibat timses tentu akan membuka jaringan yang lebih luas dan peluang komunikasi yang lebih intens dengan tokoh-tokoh dilingkaran kekuasaan.

Semua ikhtiar yang dilakukan oleh tokoh tersebut tentu saja untuk mewujudkan ambisi politik pribadi yang belum tentu mendatangkan kemaslahatan bagi kepentingan rakyat Aceh. Lobi – lobi politik dalam wujud dan skala yang berbeda kemungkinan juga dilakukan oleh tokoh politik lainnya yang memiliki ambisi yang sama. Ada juga yang merasa “syur” sendiri karena namanya sering disebut-sebut oleh media atau diviralkan oleh para netizen. Namun tidak semua dari nama yang disebut memiliki libido dan interest yang sama pada jabatan Aceh 2. Contohnya, penolakan dari Mualem. Impian untuk menduduki jabatan politik strategis adalah hak setiap orang. Namun kepekaan pada situasi politik serta memahami proses yang terkait dengan tahapan suksesi juga sangat penting.

Memahami Regulasi

Mencermati wacana suksesi Wagub Aceh yang akhir-akhir ini bergulir, ditinjau dari aspek yuridis dan regulasi, secara timing tentu belum relevan untuk dibahas lebih lanjut. Secara yuridis proses hukum terhadap Gubernur Aceh non aktif masih belum berkekuatan hukum tetap (inkraht). Walaupun sudah divonis bersalah di pengadilan tingkat pertama. Namun proses hukum saat ini masih berlanjut ke tingkat banding. Pasca putusan banding pun tidak tertutup kemungkinan bahwa BW akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Maka dari itu tak ada satupun dari kita yang mengetahui berapa lama lagi waktu yang diperlukan sampai keluar putusan hukum inkraht.

Itupun kalau BW tetap diputuskan bersalah oleh MA kelak. Namun sebagai manusia kita tidak boleh mendahului takdir dari Allah yang Maha Penyayang. Walaupun pengalaman empiris mengatakan tak ada “pasien” KPK yang terbebas dari tuntutan hukum, tapi bukan berarti kita bisa memvonis kalau peluang BW untuk bebas sudah tertutup sama sekali. Allah adalah pembuka jalan bagi setiap hamba-Nya yang sedang dalam kesempitan. Kalau ternyata kelak ada “keajaiban” yang bisa membuat BW bebas, tentu diskursus seputar isu pengganti wagub akan terkubur dengan sendirinya.

Pun seandainya kelak BW tetap divonis bersalah, proses suksesi Wagub tentu harus berpedoman pada mekanisme yang telah diatur oleh Undang-undang. Melihat tahapan proses hukum saat ini, sepertinya kita masih harus menapaki jalan panjang menuju ke arah sana. Secara regulasi, suksesi wagub baru bisa dilaksanakan setelah pelantikan Plt Gubernur menjadi Gubernur definitif. Merujuk pada Undang-Undang Pemerintah Aceh (UU No.11 tahun 2006) pengangkatan Gubernur definitif dilakukan melalui keputusan paripurna DPRA untuk kemudian ditetapkan dan dilantik oleh Presiden yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri. Untuk bisa melaksanakan sidang paripurna tersebut DPRA harus terlebih dahulu menerima salinan putusan hukuman terhadap Gubernur non aktif.

Untuk pengangkatan gubernur definitif saja tak ada yang mampu memprediksi kapan waktunya. Apalagi berbicara wacana pemilihan wagub. Oleh Undang-undang diatur, parpol koalisi pengusung gubernur – wakil gubernur terpilih pada pilkada sebelumnya menjaring dua orang kandidat untuk kemudian diserahkan kepada DPRA melalui Gubernur. Kemudian DPRA baru menentukan jadwal sidang paripurna untuk memilih salah satu dari dua kandidat menjadi Wagub Aceh terpilih. Sebelum dua kandidat diserahkan ke DPRA tentu akan melalui mekanisme dan tahapan penjaringan yang tidak bisa dibilang sederhana. Apalagi koalisi berasal dari beberapa parpol. Tarik-menarik kepentingan antar Parpol tentu akan menghadirkan dinamika yang sangat dinamis.

Mengamati dinamika mutakhir, dapat disimpulkan bahwa diskursus tentang suksesi Wagub masih terlalu prematur untuk dijadikan isu mainstream dalam perpolitikan Aceh saat ini. Kitapun baru saja menyelesaikan tahapan Pilpres dan Pileg. Menarik untuk menanti peta perpolitikan baru Aceh mengingat anggota DPRA ke depan akan diisi dengan komposisi yang jauh berbeda dibandingkan saat ini. Begitu pula dengan proses hukum yang sedang dijalani oleh Gubernur Aceh non aktif. Akan lebih baik bagi elit politik lokal untuk fokus pada isu-isu kepentingan publik lainnya yang jadi prioritas untuk dituntaskan. Ketika tiba masanya kelak, wacana pengganti Wagub tentu saja akan lebih relevan dan semakin substantif untuk dibicarakan. Penting juga bagi elit untuk menjaga etika atau fatsoen politik dalam merespon setiap dinamika. Mualem sudah menunjukkan hal tersebut.

Mediapun sebaiknya menghindari berbagai framing politik yang bermuara pada polarisasi elit politik lokal. Gaya politik belah bambu, dimana dua dipijak satu diangkat haruslah dihindari. Apalagi penggiringan opini yang cenderung menyerang pribadi politisi tertentu. Bagaimanapun media adalah kanal pengantar informasi objektif dan faktual bagi publik yang terbebas dari tendensi dan afiliasi politik tertentu. Semoga dengan begitu Aceh akan terhindar dari fragmentasi politik yang cenderung destruktif. Apalagi sampai mengarah pada segregasi sosial sebagaimana ditunjukkan oleh wajah perpolitikan nasional.

*)Peminat isu politik dan keamanan

KOMENTAR FACEBOOK