ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Lembaga Bantuan Hukum-Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBH-YLBHI) mengajak seluruh masyarakat menahan diri melakukan tindakan yang berpotensi meningkatkan polarisasi masyarakat dan eskalasi kekerasan.
Direktur YLBHI-LBH Banda Aceh, Syahrul, mengatakan melihat perkembangan kekerasan yang terjadi dalam aksi di Jakarta, pihaknya menemukan perkembangan adanya upaya membenturkan antarkelompok masyarakat atau upaya mendorong terjadinya konflik horizontal.
“Jika ini dibiarkan akan sangat berbahaya dan berpotensi meningkatkan eskalasi kekerasan. Kita harus terus berhati-hati serta meningkatkan kewaspadaan dalam menerima dan menyebarkan informasi yang semakin mengentalkan kebencian dan perpecahan,” ujar Syahrul melalui siaran pers yang diterima aceHTrend, Rabu (22/5/2019).
LBH-YLBHI meminta kepada elite politik untuk berhenti mengorbankan manusia/rakyat dan mengupayakan suasana yang menyejukkan dan menyatukan. Komnas HAM juga dinilai perlu segera melakukan pemantauan dan penyelidikan untuk mengungkap aktor intelektual/enterpreneur conflict di balik kejadian ini.
YLBHI juga menyerukan kepada media dan jurnalis untuk berhati-hati menyiarkan dan/atau memberitakan yang menonjolkan unsur kekerasan dan berpotensi menjadi provokasi lebih lanjut sebagaimana diatur dalam UU 32 Tahun 2002. Media diminta mengedepankan semangat jurnalisme damai agar suasana tidak semakin keruh.
“Berdasarkan pantuan LBH-YLBHI melalui berbagai media, terlihat orang-orang yang terluka atau sakit tergeletak di jalan dan tidak ada yang menangani secara cepat. Hak hidup/nyawa manusia adalah yang utama dalam setiap kondisi oleh karena itu perlu segera adanya penanganan cepat tanggap kepada korban-korban yang jatuh tanpa memandang tindakan dan afiliasi politik,” kata Syahrul.
Selain itu, pihak kepolisian juga diminta memiliki kesabaran ekstra serta ketelitian. Jangan sampai memperlakukan sama antara massa aksi damai dengan perusuh yang memang hendak memprovokasi. Polisi juga diminta bertindak secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan TNI tidak melibatkan diri tanpa instruksi dari otoritas sipil.
“Hal tersebut bukan hanya untuk menjaga terpenuhinya hak konstitusional berekspresi massa aksi tetapi juga melindungi keselamatan masyarakat luas,” ujarnya.[]
Editor : Ihan Nurdin
