ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran (TA) 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam Sidang Paripurna Istimewa, Kamis (23/5/2019).
Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Aceh TA 2018 merupakan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) TA 2018.
LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh TA 2018 ini diserahkan langsung oleh Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) V BPK, Dr. Bambang Pamungkas, MBA, CA., Ak. kepada Sulaiman, SE., M.S.M. selaku Ketua DPRA dan Plt. Gubernur Aceh, Ir. Nova lriansyah, MT.
Bambang Pamungkas saat memberi sambutan dalam Rapat Paripurna Istimewa di gedung DPRA, mengatakan, pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan.
“Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan,” katanya.
Meski demikian, lanjutnya, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya.
Hal ini kata dia, mungkin memengaruhi opini atau mungkin juga tidak memengaruhi opini atas kewajaran Laporan Keuangan secara keseluruhan.
“Dengan demikian opini yang diberikan oleh pemeriksa termasuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan pemyataan profesional pemeriksa mengenai “kewajaran” laporan keuangan bukan merupakan “jaminan” tidak adanya fraud yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraud di kemudian hari,” jelasnya.
Ia menambahkan, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh TA 2018, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh TA 2018.
“Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh telah berhasil mempertahankan Opini WTP selama empat tahun berturut-turut sejak TA 2015,” katanya.
Prestasi ini, sambungnya, akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.
Meski demikian, lanjutnya, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Aceh, BPK masih menemukan beberapa permasalahan. Meskipun permasalahan tersebut tidak memengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan.
Permasalahan tersebut adalah temuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SP1) dan Kepatuhan terhadap peraturan oerundang-undangan.
Temuan SP1 antara lain: (1) Pengelolaan Persediaan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) belum didukung dengan sistem informasi yang memadai; (2) Pengelolaan dana zakat untuk asnaf miskin yang disalurkan melalui pengembalian dana zakat kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Baitul Mal Kabupaten/Kota tidak sesuai ketentuan; dan (3) Penatausahaan dan penyelesaian persediaan barang yang akan diserahkan kepemilikannya kepada masyarakat/kabupaten/kota belum optimal.
Sementara, temuan kepatuhan di antaranya: (1) Kelebihan pembayaran atas 31 paket pekerjaan pada delapan SKPA; (2) Terdapat ketidaksesuaian spesifikasi barang atas enam paket pekerjaan pada tiga SKPA; dan (3) Terdapat tiga paket pekerjaan pada tiga SKPA terlambat dan belum dikenakan sanksi keterlambatan.
Besarnya manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini, tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas pimpinan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi, untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK.
“BPK mempunyai keinginan yang kuat agar pimpinan Pemerintah Aceh dapat melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel,” tutup Bambang.[]
Editor : Ihan Nurdin
