• Tentang kami
  • Redaksi
aceHTrend.com
Tidak Ditemukan Apapun
Lihat Semua Hasil
  • HOME
  • SYARIAH
    • MESJID
  • BERITA
    • POLITIK
    • HUKUM
    • DUNIA
  • WAJAH ACEH
    • WISATA
  • LIFE STYLE
    • HIBURAN
  • SPESIAL
    • BUDAYA
  • OPINI
    • ARTIKEL
    • RESAM
  • EDITORIAL
  • LIPUTAN KHUSUS
  • BUDAYA
  • SOSOK
aceHTrend.com
  • HOME
  • SYARIAH
    • MESJID
  • BERITA
    • POLITIK
    • HUKUM
    • DUNIA
  • WAJAH ACEH
    • WISATA
  • LIFE STYLE
    • HIBURAN
  • SPESIAL
    • BUDAYA
  • OPINI
    • ARTIKEL
    • RESAM
  • EDITORIAL
  • LIPUTAN KHUSUS
  • BUDAYA
  • SOSOK
Tidak Ditemukan Apapun
Lihat Semua Hasil
aceHTrend.com
Tidak Ditemukan Apapun
Lihat Semua Hasil

Pemerintah Aceh Pertahankan WTP Keempat Kali

Taufan MustafaTaufan Mustafa
Kamis, 23/05/2019 - 21:38 WIB
di BERITA, DPR Aceh
A A
@aceHTrend/Taufan Mustafa

@aceHTrend/Taufan Mustafa

Share on FacebookShare on Twitter

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran (TA) 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam Sidang Paripurna Istimewa, Kamis (23/5/2019).

Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Aceh TA 2018 merupakan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) TA 2018.

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh TA 2018 ini diserahkan langsung oleh Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) V BPK, Dr. Bambang Pamungkas, MBA, CA., Ak. kepada Sulaiman, SE., M.S.M. selaku Ketua DPRA dan Plt. Gubernur Aceh, Ir. Nova lriansyah, MT.

Bambang Pamungkas saat memberi sambutan dalam Rapat Paripurna Istimewa di gedung DPRA, mengatakan, pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan.

BACAAN LAINNYA

aceHTrend.com

Komisi VI DPRA Minta Anggaran Rp3,5 Triliun di Dinas Pendidikan Aceh Tepat Sasaran

21/01/2021 - 19:24 WIB
Ketua TP PKK Aceh, Dr. Ir. Dyah Erti Idawati, MT Didampingi oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Jamaluddin saat membagikan nasi serta santunan kepada masyarakat pesisir/FOTO/Disbudpar.

Jelang Peringatan Tsunami, Pemerintah Aceh Bagikan Nasi dan Santunan Untuk Masyarakat Pesisir

26/12/2020 - 14:33 WIB
Anggota DPRA Tgk H Irawan Abdullah @ist

Anggota DPRA Minta Pemerintah Aceh Serius Jalankan Qanun LKS

23/12/2020 - 10:07 WIB
Kordintor MPO Aceh Syakya Meirizal (Kiri) dan Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Rahmad Raden (Kanan)/FOTO/Ist.

Kabar Pembangunan 1.100 Unit Rumah Dhuafa Dibatalkan? MPO Aceh: Pemerintah Aceh Menzhalimi Dhuafa, Baitul Mal Membantah!

17/12/2020 - 13:20 WIB

“Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan,” katanya.

Meski demikian, lanjutnya, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya.

Hal ini kata dia, mungkin memengaruhi opini atau mungkin juga tidak memengaruhi opini atas kewajaran Laporan Keuangan secara keseluruhan.

“Dengan demikian opini yang diberikan oleh pemeriksa termasuk opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan pemyataan profesional pemeriksa mengenai “kewajaran” laporan keuangan bukan merupakan “jaminan” tidak adanya fraud yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraud di kemudian hari,” jelasnya.

Ia menambahkan, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh TA 2018, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh TA 2018.

“Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh telah berhasil mempertahankan Opini WTP selama empat tahun berturut-turut sejak TA 2015,” katanya.

Prestasi ini, sambungnya, akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.

Meski demikian, lanjutnya, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Aceh, BPK masih menemukan beberapa permasalahan. Meskipun permasalahan tersebut tidak memengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan.

Permasalahan tersebut adalah temuan pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SP1) dan Kepatuhan terhadap peraturan oerundang-undangan.

Temuan SP1 antara lain: (1) Pengelolaan Persediaan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) belum didukung dengan sistem informasi yang memadai; (2) Pengelolaan dana zakat untuk asnaf miskin yang disalurkan melalui pengembalian dana zakat kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Baitul Mal Kabupaten/Kota tidak sesuai ketentuan; dan (3) Penatausahaan dan penyelesaian persediaan barang yang akan diserahkan kepemilikannya kepada masyarakat/kabupaten/kota belum optimal.

Sementara, temuan kepatuhan di antaranya: (1) Kelebihan pembayaran atas 31 paket pekerjaan pada delapan SKPA; (2) Terdapat ketidaksesuaian spesifikasi barang atas enam paket pekerjaan pada tiga SKPA; dan (3) Terdapat tiga paket pekerjaan pada tiga SKPA terlambat dan belum dikenakan sanksi keterlambatan.

Besarnya manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini, tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas pimpinan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi, untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK.

“BPK mempunyai keinginan yang kuat agar pimpinan Pemerintah Aceh dapat melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel,” tutup Bambang.[]

Editor : Ihan Nurdin

aceHTrend.com
Tag: DPR Acehpemerintah acehwtp
Share12TweetPinKirim
Sebelumnya

Mobil Kepala SMP Raudatul Fukara Paya Bakong Dirampok

Selanjutnya

ACT Aceh Bagikan Alquran Wakaf untuk Warga Indrapuri

BACAAN LAINNYA

pria berinisial A (48) asal Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara yang dilaporkan ke polisi karena memukul anaknya
BERITA

Seorang Ayah di Aceh Utara Dilaporkan ke Polisi karena Memukul Anaknya dengan Sapu

Jumat, 22/01/2021 - 20:31 WIB
aceHTrend.com
BERITA

Dinas Sosial Aceh Salurkan Bantuan untuk Pesantren Serambi Mekkah Aceh Barat

Jumat, 22/01/2021 - 20:17 WIB
Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Dr H Basri MA, saat melantik sembilan pejabat akademik, Jumat (22/1/2020).
BERITA

Rektor IAIN Langsa Lantik Sembilan Pejabat Pelaksana Akademik

Jumat, 22/01/2021 - 19:53 WIB
Kajati Aceh Dr Drs Muhammad Yusuf SH MH didampingi oleh Kajari Pidie Jaya Mukhzan SH MH menerima Dr. M. Gaussyah, SH MH.
Hukum

Fakultas Hukum USK Apresiasi Kinerja Kejati Aceh Dalam Mengusut Kasus Korupsi

Jumat, 22/01/2021 - 19:36 WIB
Ilustrasi Foto Teroris (iStockphoto)
Hukum

Diduga Teroris, Satu PNS Diringkus Densus 88 di Langsa

Jumat, 22/01/2021 - 19:17 WIB
Dekan terpilih Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK) Dr. M. Gaussyah, SH MH berkunjung ke Kejaksaan Tinggi Aceh, di Ruang Kerja Kajati Aceh, Banda Aceh, Jumat (22/01/21)./FOTO/aceHTrend.
Hukum

Kajati Aceh Sampaikan Gagasan Lembaga Pemasyarakatan Dengan Konsep Syariah Di Aceh

Jumat, 22/01/2021 - 18:02 WIB
@aceHTrend/Masrian Mizani
BERITA

Bupati Akmal Luncurkan Alat Pemecah Batu Ginjal di RSUTP Abdya 

Jumat, 22/01/2021 - 17:05 WIB
aceHTrend.com
BERITA

26 Insinyur Profesional Perdana USK Diambil Sumpahnya

Jumat, 22/01/2021 - 16:44 WIB
Ilustrasi @Radar Mojokerto
BERITA

Diplomat Rusia Diusir dari Albania karena Abaikan Protokol Kesehatan Covid-19

Jumat, 22/01/2021 - 15:31 WIB
Lihat Lainnya
Selanjutnya
aceHTrend.com

ACT Aceh Bagikan Alquran Wakaf untuk Warga Indrapuri

Kolomnis - Ahmad Humam Hamid
  • aceHTrend.com

    Siswa dari Pesantren Tradisional yang Tidak Memiliki NISN Terancam Dikeluarkan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Komisi VI DPRA Minta Anggaran Rp3,5 Triliun di Dinas Pendidikan Aceh Tepat Sasaran

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Diduga Teroris, Satu PNS Diringkus Densus 88 di Langsa

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Dinkes Banda Aceh Buka Penerimaan Tenaga Kontrak, Ini Syaratnya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Waroeng Melayu Abdya Resmi Dibuka, Pemesanan Bisa Melalui Aplikasi Lapak Baroe

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Ikatan Guru Indonesia

UPDATE TERBARU

pria berinisial A (48) asal Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara yang dilaporkan ke polisi karena memukul anaknya
BERITA

Seorang Ayah di Aceh Utara Dilaporkan ke Polisi karena Memukul Anaknya dengan Sapu

Mulyadi Pasee
22/01/2021

aceHTrend.com
BERITA

Dinas Sosial Aceh Salurkan Bantuan untuk Pesantren Serambi Mekkah Aceh Barat

Redaksi aceHTrend
22/01/2021

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa Dr H Basri MA, saat melantik sembilan pejabat akademik, Jumat (22/1/2020).
BERITA

Rektor IAIN Langsa Lantik Sembilan Pejabat Pelaksana Akademik

Syafrizal
22/01/2021

Kajati Aceh Dr Drs Muhammad Yusuf SH MH didampingi oleh Kajari Pidie Jaya Mukhzan SH MH menerima Dr. M. Gaussyah, SH MH.
Hukum

Fakultas Hukum USK Apresiasi Kinerja Kejati Aceh Dalam Mengusut Kasus Korupsi

Teuku Hendra Keumala
22/01/2021

  • Tentang kami
  • Redaksi
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak kami
  • Kebijakan Privasi
  • Sitemap
Aplikasi Android aceHTrend

© 2015 - 2020 - PT. Aceh Trend Mediana.

Tidak Ditemukan Apapun
Lihat Semua Hasil
  • HOME
  • BERITA
  • BUDAYA
  • EDITORIAL
  • LIFE STYLE
  • LIPUTAN KHUSUS
  • MAHASISWA MENULIS
  • OPINI
  • SPECIAL
  • SYARIAH
  • WISATA

© 2015 - 2020 - PT. Aceh Trend Mediana.