Refleksi Pesta Demokrasi 2019

Oleh Muazzinah, B.Sc, MPA*)

PAda tanggal 22 Mei 2019 adalah puncak dari Pemilu yaitu pengumuman resmi dari Komisi Penyelenggaraan Pemilu untuk menentukan siapa yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke depan. Kita ucapkan selamat kepada yang mendapatkan amanah mandat suara rakyat dan apresiasi bagi semua pihak yang telah menyukseskannya.

Kemenangan bagi penyelenggara yaitu telah sukses menyelenggarakan Pemilu sampai pada tahap puncak dimulai dari pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, penyusunan dan pemutakhiran data pemilih, penetapan daerah pemilihan, penetapan calon presiden dan wakil serta calon legislatif, kampanye, masa tenang, pungut hitung dan rekapitulasi suara. Adapun bagi para kandidat adalah kesuksesan dari buah kerja keras selama pesta demokrasi berlangsung, bagi para tim sukses dan masyarakat adalah telah sukses menentukan pilihan hatinya untuk diwakilkan.

Namun di balik cerita kemenangan tersebut tentunya menyisakan hal yang harus diantisipasi bersama untuk tidak terjadi pada Pemilu masa yang akan datang, dan harapan kita semua untuk adanya perubahan ke arah yang lebih baik.

Beberapa fenomena yang sangat memilukan kita semua dari pesta demokrasi 2019 yaitu pertama, banyaknya korban jiwa seperti meninggalnya penyelenggara (KPPS). Menurut data Kemenkes dari Dinkes Provinsi masing-masing jumlah KPPS yang meninggal Pemilu 2019 yaitu 527 orang sedangkan Pemilu 2014 sebanyak 144 orang. Beban kerja yang bertambah memungkinkan kelelahan menyebabkan kita kehilangan para “pejuang Pemilu” tersebut. Pemilu 2019, petugas harus merekap 5 surat suara yaitu untuk Piplres, DPR RI (tingkat Pusat), DPD, DPRD tingkat provinsi dan DPRD tingkat kabupaten/kota sedangkan pemilu 2014 hanya 4 surat suara yaitu DPR RI (tingkat Pusat), DPD, DPRD tingkat provinsi dan DPRD tingkat kabupaten/kota.

Walau pada dasarnya Peraturan KPU/PKPU sudah mengantisipasi beban kerja KPPS/PPS dengan mengurangi jumlah pemilih per/TPS maksimal 300 orang karena jika menurut UU No./2017 pasal 350 ayat 1 jumlah maksimal pemilih 500 orang/TPS.

Maka menurut hemat saya, pemilu ke depan sebaiknya pemilihan caleg (pileg) DPR RI dan DPD digabung dengan pilpres sedangkan pileg DPRD provinsi/kabupaten/kota digabung dengan pilkada. Hal ini untuk menghindari jatuhnya korban jiwa penyelenggara karena DPRD bukanlah lembaga yang hirarkies dengan DPR RI sehingga pengisisan jabatannya cukup Pemilu level daerah saja.

Kedua, mewabahnya isu hoax atau fitnah. Penyebaran hoax seolah menjadi hal yang lumrah dan pelakunya juga bukan orang awam tetapi orang-orang yang berpendidikan ikut nimbrung dalam praktik yang tidak baik ini. Menurut Kemenkominfo data penyebaran hoaks dalam Pemilu 2019 adalahh 62 konten. Bukan angka yang sedikit untuk membuat gaduhnya pemikiran orang-orang yang tidak mau membaca secara rinci tentunya. Hal sangat membahayakan karena hoax yang tersebar adalah tidak mudah untuk diklarifikasi kembali kebenarannya. Pelaku hoax pun bukan hanya masyarakat awam yang tidak melek literasi namun dilakukan oleh orang berpendidikan misal yang terjadi di Jawa Barat yaitu ditangkapnya dosen berstatus S2 karena menyebarkan isu hoax. (cnnindonesia.com, 10 Mei 2019).

Dalam hal ini Aceh pun “mendapat prestasi” yaitu peringkat ketiga secara nasional sebagai daerah yang banyak penyebaran hoax (serambi.com, 9 Mei 2019).

Rusdi Mathari,2016 menjelaskan fitnah ibarat kapuk yang bertebaran dan berterbangan, tidak mudah untuk dikumpulkan kembali untuk meralatnya, begitulah fitnah bekerja. Menurut saya, untuk menghindari wabah hoax tersebut perlu literasi digital yang masif untuk masyarakat, partai politik juga harus berperan memberikan pendidikan pemilu bukan saja pada saat pemilu. Selain itu media adalah ujung tombak untuk terus-terusan memberitakan hal yang baik bukan “bad news is good news” yang bermakna berita buruk menjadi berita baik hanya karena ingin dibaca secara banyak dan menaikkan rating media tersebut.

Ketiga, munculnya klasifikasi ulama. Hal ini menjadi fenomena unik tersendiri pada Pemilu 2019 ini. Munculnya ijtima’ ulama untuk mendukung salah satu pasangan calon sehingga menimbulkan kesan bahwa yang tidak mendukung pasangan calon tersebut dianggap tidak mengikuti “pesan” dari ulama. Selain itu, jika ada ulama yang mendukung pasangan calon yang bukan dari hasil ijtima maka ulama tersebut dianggap tidak perlu diikuti arahannya. Pada dasarnya definisi ulama adalah tidak berfatwa sembarangan namun secara tindakan dan ucapan harus bersinergi. Jangan sampai ijtima’ ulama hanya menjadi sebuah “fans club” secara istilah bemakna berkumpul berbeda dengan ijma’ yang merupakan kesepakatan persetujuan semuanya untuk memutuskan segala hal yang memiliki konotasi hukum.

Dalam hal ini partai politik juga tidak memberikan definisi ulama tersendiri yaitu sebatas penampilan lahiriyah hanya untuk meningkatkan suara pemilih karena partai tersebut dianggap didukung oleh ulama. Media juga jangan memberikan panggung untuk seseorang dijadikan “ulama dadakan” yang pada dasarnya belum dapat dikatakan mujtahid yaitu orang yang layak memutuskan hukum agama.

Keempat, caleg yang sudah meninggal masih banyak meraih suara. Menurut KPU pusat ada 15 Caleg yang meninggal menjelang pencoblosan. Misal caleg DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil V meraih suara cukup tinggi di internal partai padahal November 2018 caleg tersebut meninggal, hal yang sama juga terjadi pada caleg DPR Aceh Dapil VII yang meraup suara terbanyak kedua, padahal caleg tersebut juga sudah meninggal sebelum hari pencoblosan, dan sebagainya.

Maka pemilih cerdas sangat diharapkan untuk tidak memilih dan tentunya penyelenggara harus lebih bekerja keras dalam mengsosialisasikan jika ada para kandidat yang telah meninggal sehingga suara pemilih tidak sia-sia. Walau secara peraturan KPU No.3/2019 suara caleg yang meninggal tersebut akan diakumulasikan menjadi suara partai. Namun banyak juga terdapat pemilih hanya memilih caleg secara personal bukan karena partainya.

Kelima isu kecurangan hingga seruan power people. Kecurangan bukan saja berfokus pada penyelenggara namun terletak juga pada perilaku kontestan pemilu sebagai orang yang bersaing untuk memperoleh kemenangan, sehingga bisa saja melakukan segala cara untuk menyukseskan kemenangannya. Indikasi kecurangan pada penyelenggara bisa terjadi pada level Panitia Pemilihan Kecamatan ke atasnya karena pengawasan dari lembaga pengawas dan masyarakat pemilih tidak berjalan secara utuh karena proses rekapitulasi suara dari TPS ke TPS dilakukan dalam ruangan yang cenderung tertutup dan kadang jarak dari TPS ke PPK sangat jauh sehingga masyarakat tidak langsung bisa melihat sedangkan dengan proses perhitungan suara di level TPS yang sangat terbuka dan disaksikan oleh masyarakat pemilih secara langsung. Kecurangan oleh para kontestan yaitu bisa terjadi antar sesama caleg pada internal dan yang berbeda partai. Namun kecurangan-kecurangan jika bisa dibuktikan maka secara hukum kita semua diberi ruang untuk melaporkannya dan bisa mengajukan permohonan gugatan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi sebagai mekanisme akhir dalam pemilu 2019 sesuai pasal 474 dan 475 UU No.7/2017 tentang Pemilu.

Maka untuk itu bagi penyelenggara isu kecurangan tersebut harus dimaknai sebagai peningkatan wujud profesionalisme dan berintegritas untuk membuktikan bahwa kinerja penyelenggara sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Bagi para kontestan untuk bisa melakukan kegiatan yang positif dan menahan diri supaya tidak memperkeruh keadaan dengan seruan-seruan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka jalannya yaitu menempuh jalur hukum untuk pembuktian atas kecurangan-kecurangan.

Beberapa fenomena tersebut semoga menjadi iktibar untuk kita bersama. Jangan sampai kita menjadi tidak konsisten dengan “penerimaan” bahwa pemilihan legislatif dianggap sah namun untuk pemilihan presiden dianggap tidak sah.

Salam damai. Mari hormati semua proses dan hargai semua pihak.

*)Penulis adalah dosen FISIP UIN Ar-Raniry, Banda Aceh)* muazzinahyacob@gmail.com

KOMENTAR FACEBOOK