ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Aksi massa yang berlangsung pada 22 Mei 2019 menelan sejumlah korban. Pertanyaan yang mencuat kemudian adalah, apakah gerakan 22 Mei bisa dianggap bagian dari mendelegitimasi Pemilu 2019. Menanggapi hal tersebut, Analisa Demokrasi Institute (A.D.I) melakukan diskusi publik di Banda Aceh, Kamis sore (23/5/2019).
“Saya tidak berani menjawab, karena kelihatannya gerakan itu dikarenakan kekecewaan pihak 02 terhadap hasil pemilu. Serta adanya kecurangan sebelumnya,” ujar Direktur Eksekutif Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Aceh (P3KA), Kurniawan S, S.H., LL.M.
Selaku pengamat hukum, ia menilai gerakan turun ke jalan itu bukan jalan konstitusional. Namun lebih kepada, kekecewaan untuk menerima kenyataan. Di lain sisi, juga bukan upaya delegitimasi.
“Saya tidak melihat tuntutan membatalkan pemilu. Hanya saja, menyatakan dengan menolak hasil pemilu. Pelajarannya, menolak adalah hak, tapi tidak (harus) diikuti dengan turun ke jalan karena dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan,” urainya.
Secara hukum, yang beradab adalah melalui jalan konstitusional. Solusi yang bisa ditempuh melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil, karena adanya sejumlah kecurangan. Nantinya, dikatakan Kurniawan, MK akan menilai terbukti atau tidak.
Lebih jauh, ia menilai seandainya terdapat niat mendelegitimasi hasil pemilu, dan menuntut pemilu ulang, tetaplah jalur yang dihadapi adalah MK. Bukan tidak mungkin bila terbukti adanya kecurangan yang sistematis, terstruktur dan massif yang dilakukan penyelenggara seperti Bawaslu, KPU, dan lain-lain, bisa saja MK memutuskan bahwa untuk dilakukan pemilu ulang.
Bila jalur MK tidak ditempuh, dikatakan Kurniawan isu atau narasi pemilu curang itu sama dengan hoax. Alasannya, karena tidak dibuktikan. Apa yang terjadi dari aksi 22 Mei, boleh dibaca sebagai pontensi ancaman demokrasi Indonesia ke depan.
“Anggaplah berpotensi terhadap kedewasaan kita berdemokrasi. Kita belum siap. Mungkin di mulut demokrasi, ketika realitas tidak sesuai harapan, malah tidak mau melalui jalur yang demokrasi yaitu hukum (MK),” pungkasnya.[]
Editor : Irwan Saputra
