ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar rapat Paripurna Tahun 2019 dengan agenda penetapan dua Rancangan Qanun Usul Inisiatif Anggota DPRA menjadi Rancangan Qanun Inisiatif DPRA. Rapat berlangsung di Gedung Utama DPRA, Jumat siang (24/5/2019).
Rapat tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua I DPRA, Sulaiman Abda, dan dihadiri Ketua DPRA, Sulaiman, dan Wakil Ketua II, T. Irwan Djohan. Rapat ini juga dihadiri Plt Gubernur Aceh yang diwakilkan oleh Asisten III Setda Aceh, Kamaruddin Andalah, diikuti para anggota DPRA dan unsur Forkopimda.
Dalam Rapat Paripurna ini para pengusul Rancangan Qanun Inisiatif DPRA diberikan kesempatan untuk menjelaskan pokok pikirannya.
Pengusul pertama dari Komisi I DPRA, yaitu Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Lembaga Wali Nanggroe. Ketua Komisi I DPRA, Azhari menjelaskan perubahan qanun ini dititikberatkan kepada penguatan Lembaga Wali Nanggroe itu sendiri.
“Diharapkan perubahan regulasi ini dapat mempermudah kinerja lembaga tersebut,” kata Azhari dalam penyampaian Raqan tersebut.
Sementara, pengusul kedua berasal dari Komisi II DPRA, yaitu tentang Rancangan Qanun Aceh Tentang Perlindungan Satwa. Ketua Komisi II DPRA Nurzahri.
“Perubahan qanun ini bertujuan agar hutan Aceh dapat lebih terlindungi serta penguatan regulasi agar konflik satwa liar dengan manusia dapat diminimalisir,” kata Nurzahri saat memberikan penyampaian raqan tersebut.
Setelah mendengar penjelasan dari pihak pengusul raqan inisiatif DPRA, pimpinan DPRA mengetuk palu, sebagai tanda bahwa seluruh anggota DPRA sepakat menetapkan Rancangan Qanun Aceh Usul Inisiatif Anggota DPR Aceh menjadi Rancangan Qanun Aceh Inisiatif DPR Aceh.[]
Editor : Ihan Nurdin
