Qanun Wali Nanggroe Kembali Direvisi

Lembaga Wali Nanggroe (Foto: Merdeka)

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Ketua Komisi I DPR Aceh, Azhari Cage, menyampaikan ada sebanyak 50 persen perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe. Adapun revisi tersebut di titikberatkan pada penguatan Lembaga Wali Nanggroe itu sendiri.

“Qanun Wali Nanggroe hampir 50 persen berubah, ada yang kita hilangkan, dan ada yang berubah, karena untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, jadi benar-benar kita perjelas fungsi Wali Naggroe itu bagaimana,” kata Azhari Cage saat menjawab pertanyaan wartawan usia Rapat Paripurna DPRA 2019, Jumat (24/5/2019).

Salah satunya, seperti majelis fungsional yang akan diserahkan kembali kepada urgensinya kepentingan Wali Nanggroe itu sendiri, kalau dianggap penting itu dibentuk oleh Wali Nanggroe, kalau tidak penting jangan dibentuk.

“seperti sekarang ini tumpang tindih, MAA dan MPD berada di bawah Wali Nanggroe, sedangkan juga berada di bawah gubernur, maka dalam hal ini, kita memberi ruang kepada Wali Nanggroe, dan juga kita tambahkan deputi-deputi yang dikepalai oleh Keurukon Khatibul Wali, untuk menjalankan fungsi-fungsi kepentingan Wali Nanggroe tesebut,” sebut Azhari.

Intinya, lanjut Azhari, dengan perubahan qanun ini, diharapkan agar lembaga WN ini benar-benar berfungsi sebagai lembaga kekususan Aceh.

“sehingga betul-betul menjadi motor pemersatu, independen, dan juga menjaga adat istiadat yang ada di Aceh,” katanya.[]

Editor : Irwan Saputra

KOMENTAR FACEBOOK