Mahalnya Harga Sebuah Demokrasi

Saiful Akmal

Pesta demokrasi 2019 menyisakan begitu banyak catatan. Besar harapan agar catatan yang tertinggal itu adalah catatan positif. Namun faktanya, yang tersisa dari pesta demokrasi langsung lebih banyak negatifnya. Sebuah kenyataan pahit yang harus kita hadapi bersama. Pembelajaran ini hendaknya tidak hanya tinggal dalam sebuah kata “evaluasi“, tetapi juga harapannya berlanjut ke tahap “advokasi“ yang bisa diterjemahkan sebagai padanan lain dari proses bernama “rekonsiliasi“.

Secara umum, pesta demokrasi langsung terbesar dalam sejarah Indonesia modern kali ini bisa disimpulkan juga sebagai pesta demokrasi termahal dalam sejarah. Termahal dalam semua dimensi pemaknaannya. Mahal dari sisi biaya dan material sudah tentu. Namun pemilu 2019 kali ini juga mungkin menelan biaya yang relatif “mahal“ dalam aspek nonfinansial lainnya. Mahal karena begitu banyaknya energi, pikiran, perasaan, keadilan, kepercayaan, dan persatuan sebagai sebuah bangsa yang dipertaruhkan. Juga bisa disebut mahal dikarenakan begitu banyak korban jiwa yang melayang atas nama demokrasi dan kekuasaan lima tahunan. Menjadi kian mahal karena sepertinya kita tidak siap dalam banyak hal.

Biaya Mahal Tapi Hemat Anggaran?

Secara teknis materi dan finansial, Kementerian Keuangan mengatakan bahwa kali ini pemilu serentak pertama yang dilakukan antara pilpres dan pileg di Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani mengatakan, selama tiga tahun sejak 2017-2019 negara sudah mengeluarkan Rp25,59 triliun untuk hajatan akbar ini. Angka ini, naik 61 persen dari anggaran Pemilu 2014 yang sebesar R15,62 triliun (data Kemenkeu). Sebuah nominal yang fantastis! Di sisi lain, Kepala Biro Perencanaan Data KPU Sumariyadon mengklaim bahwa efisiensi anggaran juga terjadi, dikarenakan pemilu serentak mampu menghemat sebesar 50 persen anggaran dari aspek logistik dengan menggunakan karton kedap air, jumlah kampanye dari 10 kali menjadi hanya 3 kali.

Jumlah yang luar biasa banyak ini sekarang terlihat kontradiktif dengan jumlah posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir Januari 2019 yang berjumlah 383,3 Miliar USD (data Bank Indonesia). Per Februari 2019, data ini beranjak naik menuju posisi Rp5.480 T atau 4, 8 miliar USD (finance.detik.com). Kondisi perekenomian rakyat Indonesia yang melambat sebagai akibat dari perang dagang yang memengaruhi perekonomian dunia secara umum. Kemandirian ekonomi masih jauh dari harapan. Namun biaya yang dikeluarkan untuk pemilu bukannya memberi insentif ekonomi, tapi ketidakstabilan ekonomi yang berkelanjutan akibat aksi protes.

Meninggalnya Petugas KPPS: Kelelahan atau Malapetaka?

Namun demikian, bengkaknya biaya penyelenggaran pemilu serentak 2019, sepertinya tidak sepadan dengan kenyataan bahwa begitu banyak petugas penyelenggara pemilu yang meninggal. Direktur Perludem, Titi Anggraini mengatakan kepada media CNN bahwa tidak ada jaminan kesehatan atau asuransi apa pun bagi petugas KPPS yang bekerja luar biasa lebih dari 12 jam di lapangan. Sebagaimana juga data yang dihimpun Kompas dari Kemenkes dan Dinas Kesehatan per tanggal 16 Mei 2019 ada 527 petugas KPPS meninggal, dan 11.239 orang yang sedang dirawat. Lagi-lagi jumlah yang luar biasa, jika mengingat hanya 3 orang yang meninggal pada Pemilu 2014. Jatuhnya korban jiwa dalam jumlah yang demikian menurut Kontras, tidak bisa diselesaikan hanya melalui ucapan belasungkawa dan santunan saja.

Akuntabilitas negara dan penyelenggara pemilu harus diaudit secara penuh. Komnas HAM bahkan sudah mengerahkan tim audit terkait hal ini. Beban kerja yang berat tanpa jaminan medis dan keamanan yang sepadan membuat para petugas KPPS yang meninggal dianggap martir demokrasi. Sejatinya mereka malah menjadi tumbal kealpaan negara dalam penyelenggaraan. Terlepas apa pun sebab mereka meninggal keberadaan negara dalam melindungi warganya harus selalu muncul dan dirasakan.

Rekonsiliasi Nasional di Tengah Mahalnya Kepercayaan dan Rasa Keadilan

Catatan kelam selanjutnya, kerusuhan 22 Mei 2019 akibat bentrok antara polisi dan demonstran di depan Gedung Bawaslu berujung petaka. Sejumlah sumber menyebutkan setidaknya ada 6 sampai 7 korban tewas dalam peristiwa tersebut. Penggunaan peluru tajam disoroti Komnas HAM sebagai salah satu hal yang harus diusut autopsinya, apalagi jumlah korban luka-luka mencapai angka 700 orang. Ironisnya pihak berwajib menyebut kerusuhan didalangi ISIS dan teroris.

Demikian juga dengan proses pemblokiran media sosial atas dasar menghindari berita palsu terkait kekerasan aparat dalam menangani emosi masa akibat ekses pilpres yang terjadi dalam peristiwa 22 Mei 2019 semakin membuat Pemilu 2019 menjadi pemilu termahal. Informasi menjadi barang mahal, karena hanya dikelola oleh sumber tunggal, atau oleh multisumber dengan mengenyampingkan prinsip “cover both sides“. Jika ada pemberitaan alternatif, sering dianggap hoaks dan berujung penangkapan.

Namun demikian, penyebab lain yang tidak kalah pentingnya mengapa pemilu serentak 2019 menjadi pemilu termahal adalah hilangnya rasa percaya, menjauhnya persatuan, dan makin banyaknya ketidakwarasan yang terjadi. Pelakunya siapa? Ya kita semua. Polarisasi politik membuat dunia yang sudah semakin tua ini terjebak dalam perangkap “big data”, di mana semua jenis data berkumpul tanpa ada polarisasi dan segregasi. Sementara kita yang menjadi penginput data, bingung membedakan mana data yang asli dan mana yang asli palsu (aspal).

Di dunia yang semakin canggih dengan model-model rekayasa dan simulasi, terkadang cita-cita agar penggunaan teknologi bisa meminimalisir kealpaan malah berbalik menjadi bumerang. Kenapa? Karena sumber data itu adalah manusia-manusia. Dan semua manusia bisa salah. Di era big data, semua bisa menjadi data, tapi tidak semua kita mampu membedakan mana data yang benar mana yang tidak benar. Akibatnya hoax merajalela, berita bohong mendominasi, pemblokiran di mana-mana, dan orang menjadi semakin bingung, mana yang benar mana yang salah. Meski terkadang hidup tidak sesederhana benar salah. Ini membuat kita lama kelamaan hidup dalam ketidakwarasan dan ketidakpekaan sekaligus.

Kombinasi keduanya bisa menjadi komplikasi demokrasi akut. Ia bisa menghasilkan virus antipersatuan, sehingga rekonsiliasi nasional memang harus dilakukan oleh kedua pihak sekarang juga. Agar rasa kebangsaan dan kepercayaan kembali terjaga. Terkadang kompetisi bukan sekadar persoalan menang-kalah, tapi soal bagaimana mendewasakan diri untuk tidak berlaku curang dan juga menerima kekalahan. Ini semua bukan tentang sebelah sana dan sebelah sini. Tapi ini semua tentang kita. Tentang Indonesia. Pemilu kali ini memang pemilu termahal dalam sejarah kita. Namun persatuan dan keindonesiaan jauh lebih mahal dari angka-angka. Salam satu bangsa.[]

*Direktur The Aceh Institute

KOMENTAR FACEBOOK