ACEHTREND.COM, Banda Aceh- Teungku Irwansyah alias Teungku Muksalmina, salah seorang pentolan di tubuh Teuntra Neugara Aceh (TNA) yang kini telah bermutasi menjadi Komite Peralihan Aceh (KPA), menyerukan kepada seluruh komponen GAM, baik yang terlibat dalam partai politik, maupun yang berada di luar politik praktis, untuk menahan diri dari pernyataan-pernyataan provokatif.
Hal tersebut disampaikan oleh Irwansyah, Selasa (28/5/2019) menyoal pernyataan Ketua DPP Partai Aceh Muzakir Manaf yang juga Ketua KPA Pusat. Pernyataan lelaki yang akrab disapa Mualem tentang permintaan referendum seperti Timor-Timur, dikemukakan pada saat yang tidak tepat. Sehingga menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat Aceh yang sedang menata kembali fondasi ekonominya setelah dilamun konflik dan tsunami.
“Tidak selamanya kita mengejar populis yang kemudian menerbitkan histeria massa. Pernyatan-pernyataan kita yang telah dipercaya sebagai pemimpin rakyat Aceh haruslah menyejukkan dan dan tidak perlu provokatif,” kata bekas Juru Bicara GAM Aceh Besar itu.
Menurut bekas Tim Ekonomi Keumando GAM, mayoritas rakyat Aceh tidak lagi menginginkan Aceh kembali ke jurang konflik. Pengalaman masa lalu yang menimbulkan trauma, hingga kini belum tuntas diselesaikan. Untuk itu, Muksalmina menghimbau GAM untuk fokus mengadvokasi berbagai isi perjanjian di Helsinki yang kini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Pusat.
![Munzami HS. [Ist]](https://www.acehtrend.com/wp-content/uploads/2020/06/munzami-HS.jpg)
“Pernyataan-pernyataan kita janganlah provokatif. Berilah pernyataan yang memiliki solusi, membangun kebersamaan serta bertujuan untuk membangun Aceh. Kiranya terlalu singkat waktu yang sudah ada untuk membangun Aceh yang sekian lama porak-poranda dilamun konflik dan tsunami,” kata Irwansyah yang pernah ditunjuk sebagai perwakilan militer GAM di lembaga ad hock Aceh Monitoring Mission (AMM).
Irwansyah yang setelah damai kerap pula diundang sebagai narasumber tentang perdamaian, baik dalam negeri maupun mancanegara, mengingatkan bahwa GAM secara institusi masih ada. Organisasi GAM masih utuh dan memiliki jenjang kepemimpinan. Setiap pernyataan-pernyataan menyangkut perdamaian antara RI dan GAM, masihlah di bawah komando pemimpin GAM.
Ia mengaku harus menjelaskan ini agar rakyat tidak dibuat bingung atas berbagai argumen yang dianggap atas nama GAM. Padahal hanya pernyataan pribadi yang tidak ada sangkut pautnya dengan perjuangan.
“Mari kita bicarakan kembali tujuan mengapa kita berdamai. Mari kembali duduk bersama. Jangan jalan sendiri-sendiri. Perdamaian yang lahir 13 tahun lalu adalah upaya semua pihak dan doa rakyat Aceh. Tugas kita adalah merawat perdamaian dan menjaga langgengnya damai di tanah ini,” imbuhnya.
Berita terkait:Apa Karia: Kon Reutak Mualem Jak Peugah Referendum
Indonesia di Ambang Kehancuran, Mualem Minta Referendum
