ACEHTREND.COM< Banda Aceh-Ketua Hrian DPP Partai Nanggroe Aceh (PNA) Samsul Bahri bin Amiren alias Tiyong, Selasa (28/5/2019) mengatakan mendukung wacana referendum Aceh bila Presiden RI Joko Widodo tidak menunaikan janjinya di periode kedua sebagai presiden.Akan tetapi saatnya bukan sekarang.
Dalam rilis yang dikirimkan kepada aceHTrend, Tiyong mengatakan pihaknya memberikan dukungan untuk pelaksanaan referendum di Aceh bila saja Jokowi tidak komit dengan janjinya memperpanjang Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).
“Kami menuntut agar Presiden Joko Widodo menepati janji- janjinya kepada rakyat Aceh. Pertama dan utama adalah janji akan memperpanjang penyaluran Dana Otsus untuk Aceh jika terpilih kembali sebagai Presiden RI 2019 – 2024. Janji tersebut disampaikannya dalam kampanye di hadapan ulama Aceh di Lhokseumawe pada 26 Maret yang lalu. Harapan kami janji tersebut dapat segera direalisasikan pada tahun pertama masa jabatan kedua Presiden Joko Widodo. Satu hari pasca dilantik kami akan mengingatkan agar Pak Jokowi segera menunaikan janjinya tersebut,” kata Tiyong.
Ia juga mengatakan saat ini Pemerintah Pusat masih saja enggan merealisasikan isi MoU Helsinki secara penuh ke dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.
Masih banyak hak-hak Aceh yang belum diberikan sepenuhnya atau dibatasi pelaksanaannya oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu ke depan PNA menuntut agar UUPA direvisi dalam rangka penguatan peran dan fungsinya. Sehingga dalam pelaksanaannya, UUPA tidak lagi tersandera oleh regulasi lain yang selevel dengannya di tingkat nasional seperti beberapa kasus yanglalu. Revisi juga dimaksudkan untuk memasukkan poin-poin MOU Helsinki yang saat ini belum tercantum sepenuhnya dalam UUPA.
“Kami sendiri menyatakan mendukung referendum untuk Aceh. Jika Pemerintah Pusat mencoba untuk mengkhianati hak- hak rakyat Aceh sebagaimana yang tercantum dalam MOU Helsinki dan Undang- Undang Pemerintah Aceh,” katanya.
Dalam kesempatan itu dia juga meminta Pusat menetapkan DOKA permanen, tidak berbatas waktu.
Pun demikian, tambah Tiyong, sejauh ini PNA berpendapat masih harus memberikan kepercayaan sekali lagi kepada Pemerintah Pusat. PNA memberikan kesempatan kepada Presiden Jokowi untuk mewujudkan komitmen politiknya kepada rakyat Aceh.
“Pada saat yang sama kitapun harus terus mengawal agar kepentingan Aceh dapat sepenuhnya terakomodir oleh Pemerintah Pusat. Oleh karenanya referendum belum saatnya menjadi opsi utama dalam perjuangan rakyat Aceh mewujudkan kesejahteraan,” katanya lagi.
Namun jika kelak perjuangan kepentingan Aceh sebagai wilayah berstatus khusus dalam NKRI berujung deadlock, maka referendum adalah jalan paling demokratis bagi rakyat Aceh dalam menentukan nasib sendiri dimasa yang akan datang.
