Wacana Referendum Bukan Karena Mualem Kecewa

Suadi Sulaiman alias Adi Laweung. Foto: Zyon_Point_Foto.

ACEHTREND.COM, Banda Aceh-Bekas Juru Bicara Partai Aceh Suadi alias Adi Laweung, Rabu (29/5/2019) mengatakan wacana referendum yang dilontarkan oleh Ketua DPP Partai Aceh H. Muzakir Manaf, tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2019. Adi membantah sejumlah pendapat dari berbagai pihak yang mengatakan Mualem kecewa karena Prabowo Kalah.

Menurut Adi Laweung, apa yang disampaikan oleh Mualem murni sebagai bentuk sikap politik, karena Pemerintah Pusat sampai saat ini belum serius melaksanakan butir-butir MoU ke dalam UU. Bahkan banyak aturan yang lahir setelah kesepakatan damai di Helsinki, justru berbenturan dengan MoU Helsinki.

“Kami melihat bahwa apa yang disampaikan Mualem sudah pada tempatnya. Ia sebagai panglima TNA ikut resah dengan tidak maju-majunya penyerapan isi MoU Helsinki ke dalam regulasi Indonesia. Bahkan banyak pula yang saling bertentangan,” ujar Adi Laweung.

Ia mengatakan, sejak era SBY pihak Partai Aceh sudah mencoba memperjuangkan isi MoU Helsinki. Tapi pihak Pemerintah Pusat yang digawangi SBY kala itu seperti tidak serius. Gamawan Fauzi kala itu yang menjadi Menteri Dalam Negeri, tidak menaruh perhatian kepada MoU Helsinki. SBY dalam kondisi demikian juga menerbitkan Perpres Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Lambang Daerah, yang mengakibatkan bendera Bintang Bulan tidak bisa dikibarkan di Aceh. Padahal secara UU bendera tersebut sudah sah.

“Banyak hal yang belum tuntas. Referendum adalah jalan dan ini pilihan serta menjadi sikap Mualem. Jangan ditarik-tarik ke Pilpres 2019, tidak ada itu,” kata Suadi.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Aceh, Muzakir Manaf mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Sosok yang akrab disapa Mualem ini meminta kembali referendum untuk masyarakat Aceh.

Pernyataan itu disampaikan Mualem pada peringatan sembilan tahun (3 Juni 2010 – 3 Juni 2019) Allahyarham Wali Neugara Aceh, Tgk Muhammad Hasan di Tiro meninggal dunia dan sekaligus buka puasa bersama di Amel Convention Hall, Banda Aceh, Senin (27/5/2019).

“Kita memintanya dengan berbagai alasan. Salah satu yang utamanya adalah soal nasib negara kita yang berada di ambang kehancuran di mana soal keadilan dan demokrasi sudah sangat terpuruk sekali,” ujar Mualem kepada aceHTrend di salah satu cafe di Banda Aceh.

Mualem menegaskan, pernyataan yang disampaikannya tersebut berdasarkan atas berbagai hal dan pertimbangan yang matang. Menurutnya, saat ini demokrasi dan rasa keadilan di negara Republik Indonesia diibaratkan seperti “jauh panggang dari api”. Atas dasar itulah, masyarakat Aceh memiliki hak konstitusional sendiri dengan meminta referendum sebagai solusi damai dan sekaligus merintis kembali masa depan rakyatnya sendiri.

“Ini sudah menjadi haknya kita sebagai masyarakat Aceh. Apalagi pasca perdamaian MoU Helsinki, masih banyak nota-nota kesepakatan yang belum direalisasi Pemerintah Pusat. Belum lagi soal ketimpangan ekonomi, kesejahteraan dan marwah bangsa. Sehingga ke depannya secara tidak sadar akan dijajah oleh bangsa asing.Tuntutan referendum yang kita minta itu sudah wajar, sama halnya dengan Timor Leste dulu,” ujar Mualem.

KOMENTAR FACEBOOK