Pancacita, Pancasila & Referendum Aceh

Teuku Wahidoel Qahar.

Oleh Teuku Wahidoel Qahar*)

Pancacita merupakan logo Pemerintah Aceh yang dibuat oleh Chairul Bahri (pelukis berdarah Gayo). Sampai saat ini logo Pemerintah Aceh jarang jadi bahasan, karena tidak begitu bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari.

Setelah Damai 2005, Pemerintah Pusat telah menerbitkan PP No.7 tahun 2007 tentang Lambang Daerah sebagai tindak lanjut butir perdamaian. Namun hingga 2019 Rakyat Aceh belum melihat adanya lambang daerah baru, melainkan tetap menggunakan Pancacita sebagai Logo Pemerintah Aceh.

Lambang daerah merupakan simbol kebanggaan yang mestinya nilai-nilai yang terkandung dapat diimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Lima cita yaitu keadilan, kepahlawanan, kemakmuran, kerukunan, dan kesejahteraan. Pada kenyataannya, tidak banyak rakyat Aceh yang tahu latar belakang logo Pemerintah Aceh serta nilai dari Pancacita itu sendiri.

Usulan terhadap lambang Pemerintah Aceh yang meliputi logo, bendera dan hymne disahuti DPR Aceh dengan menyusun Qanun Bendera dan Lambang.

Qanun Bendera dan lambang sudah disahkan pada 22 Maret 2013. Qanun tersebut juga sudah masuk dalam tambahan lembaran Aceh no 49 pada 25 Maret. Hingga hari ini pelaksanaannya masih saja belum mendapat persetujuan Pusat setelah cooling down sebanyak 5 kali, terakhir 16 April 2014.

Pada 12 Oktober 2015, DPR Aceh membentuk panitia khusus untuk mengevaluasi dan implementasi Qanun Bendera dan Lambang Aceh. Bagaimana perkembangan pansus yang dibentuk, belum ada informasi yang dipublikasikan.

Himne Aceh yang sebenarnya masih dalam satu kesatuan Lambang Aceh baru disahkan oleh DPR Aceh pada 28 November 2018 yaitu Qanun No.2 tahun 2018. Terkait pelaksanaannya juga masih dipertanyakan oleh publik, karena “Aceh Mulia” belum bersenandung di setiap acara Pemerintahan.

Lanjut kondisi terkini, hampir setiap sudut Aceh setidaknya membicarakan ‘referendum’ dalam arti sekedar perbincangan, setuju atau tidak setuju, bahkan membedahnya melalui analisa masing-masing. Menariknya tokoh dan elit Jakarta juga mengomentari hal tersebut, baik sekedar mengingatkan maupun menegur yang menyerukan kata tersebut.

Berbagai pandangan terkait ‘referendum’ membanjiri media online dan sebagian media sosial bahkan sempat menjadi trending topic pada twitter. Tepat 00.00 WIB mulai muncul tagar baru yang ikut membanjiri topik pembicaraan di media sosial, #HariLahirPancasila.

Pada 74 tahun lalu, 1 Juni 1995 Soekarno menyampaikan pidato terkait kehidupan berbangsa dan bernegara yang sekaligus menjadi hari Lahirnya Pancasila. Pada 1 Juni 2016, Presiden Jokowi mengeluarkan Keppres no 24 tahun 2016 tentang Hari Lahirnya Pancasila dan menetapkan 1 Juni sebagai Hari Libur Nasional yang berlaku mulai 2017.

Beberapa waktu lalu publik juga ramai memperbincangkan Pancasila, dikarenakan ada tindakan masyarakat yang dianggap tidak pancasilais. Sehingga memunculkan tagline “Saya Pancasila”. Hal tersebut menjadi positif jika dilihat dari sudut membumikan pembahasan terkait nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Baiknya peringatan Hari Pancasila di meriahkan dengan membedah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Sehingga semangat yang ingin diwariskan oleh pendiri bangsa dapat semakin teraktualisasi oleh rakyat Indonesia.

Termasuk dalam proses pergantian pucuk pimpinan Republik Indonesia. Dari setiap pergantian kepemimpinan kita melihat ada yang kurang dari sikap elit pemimpin Indonesia, Kurang pancasilais. Dalam bersikap baik dari sisi penantang pemerintah (kubu oposisi) maupun Pemerintah yang melanjutkan kepemimpinannya, kita melihat keduanya masih belum sepenuhnya menjunjung nilai-nilai Pancasila.

Antara Pancacita dan Pancasila

Adapun Pancacita dan Pancasila keduanya memiliki kandungan nilai yang bisa menggerakkan masyarakat ke arah yang lebih produktif serta mencapai kesejahteraan. Namun bagaimana nilai tersebut menjadi spirit layaknya kode etik yang menjadi pedoman hidup agaknya perlu proses panjang.

Kita mendambakan Pancasila dapat menjadi karakter Nasional bangsa Indonesia seperti masyarakat Jepang menjunjung etika Bushido. Etika bushido secara umum dipahahami sebagai etika yang dapat menjamin stabilitas dan kemandirian bangsa serta diimplementasikan secara menyeluruh oleh masyarakat Jepang dari tingkat masyarakat bawah sampai lapisan atas.

Semoga kita semua menjadi pancacita yang memperkokoh persatuan sesama serta menolak penguasaan sumber daya alam oleh asing dan menjadi pancasilais yang dapat memperkuat persatuan bangsa dan bersama-sama bergotong royong menjadikan Indonesia berdaulat dan bermartabat. Happy Milad Pancasila dari rakyat Aceh yang Pancacita.

*)Penulis adalah Ketua Alumni Ilmu Komunikasi Unsyiah (IKASI Unsyiah)

KOMENTAR FACEBOOK