LBH Minta Kementerian Hukum dan HAM Investigasi Kerusuhan Lapas di Aceh

Syahrul, S.H., M.H. (Direktur YLBHI-LBH Banda Aceh)

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh meminta Kementerian Hukum dan HAM turun tangan dan bertanggung jawab atas rentetan kejadian kerusuhan di sejumlah lembaga pemasyarakatan di Aceh. Teranyar, kerusuhan di Rutan Kelas II B Sigli siang tadi yang menyebabkan dibakarnya sejumlah fasilitas lapas akibat mengamuknya para tahanan.

“Kemeterian jangan percaya langsung kepada Kanwil Hukum dan HAM Aceh terkait dengan kejadian ini, apalagi terhadap laporan kepala lapas, pusat harus langsung mengambil peran untuk mecari kebenaran,” kata Direktur LBH Banda Aceh, Syahrul, MH kepada aceHTrend melalui siaran pers, Senin (3/6/2019).

Baca: Dispenser Disita Petugas, Napi Bakar Rutan Sigli

Pihaknya juga meminta Kementerian Hukum dan HAM segera membentuk tim investigasi secara menyeluruh terhadap lapas-lapas yang ada di Aceh akibat kejadian-kejadian yang belakangan ini kerap terjadi pada lapas-lapas di Aceh. Bila nanti ditemukan kesalahan yang memang terletak pada kesalahan petugas, maka pihak kementerian jangan sungkan-sungkan mengambil tindakan.

“Tindakan ini tidak hanya pada petugas semata tetapi kepada kepala lapas yang bersangkutan, kepala Kantor wilayah Hukum dan HAM Aceh akibat kelalaiannya. Dan yang paling penting tidak hanya tindakan sanksi tegas, tetapi publikasi hasil tindakan dan hasil investigasi juga harus dilakukan agar masyrakat tidak berasumsi macam-macam,” ujarnya.

Menurut catatan LBH Banda Aceh, sejak beberapa tahun terakhir kerap terjadinya kebakaran dan pengrusakan lainnya pada sejumlah lapas yang ada di Aceh. Pada Januari 2017, terjadi kerusuhan di Lapas Kelas II A Lambaro, Aceh Besar. Hal serupa juga kembali terjadi pada Januari 2018, parahnya lagi saat itu turut ditemukan sejumlah paket narkoba dan tanaman ganja di dalam lapas. Petugas juga menemukan sejumlah handphone dan laptop milik warga binaan pada lapas tersebut.

Selanjutnya, pada November 2018, Lapas Kelas II A, Lambaro Aceh Besar kembali terjadi kerusuhan. Kejadian ini menyebabkan kaburnya 113 narapidana, beberapa di antaranya berhasil ditangkap kembali. Namun, tidak adanya penjelasan konkret mengenai hasil pemeriksaan dari pihak berwenang menjadikan masyarakat berasumsi bahwa kejadian tersebut merupakan upaya meloloskan pelarian salah satu bandar narkoba.

Syahrul merincikan, pada tahun 2016 juga terjadi kebakaran di Lapas Kuala Simpang, Aceh Tamiang akibat napi mengamuk. Dan pada tahun 2014 kejadina serupa juga terjadi di Lhokseumawe.

“Atas kejadian ini kami menduga bahwa ada manajemen yang rusak yang dibangun dan dijalankan pada lapas-lapas di Aceh. Selain itu juga kita menduga bahwa kejadian ini terjadi akibat ada kesenjangan sosial antarwarga binaan serta pelanggaran hak warga binaan yang kemudian berakibat pada amarah, lalu mereka bersatu atas haknya yang tidak dipenui untuk melawan. Saya yakin jika pembinaan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dipahami dengan benar dan dilaksanakn dengan bagus oleh setiap kepala lapas, pasti kejadian ini tidak akan terjadi,” kata Syahrul.

Selain alasan tersebut pihaknya juga menduga bahwa beberapa kejadian pada lapas di Aceh adalah sandiwara untuk meloloskan pelarian bandar-bandar narkoba.

“Ini diduga keras adalah skenario. Kementerian Hukum dan HAM harus segera turun tangan langsung untuk memastikan kebenaran terhadap permasalahan-permasalahan pada lapas di Aceh,” katanya.[]

KOMENTAR FACEBOOK