Belajar dari Referendum: Ternyata Ia (Bukan) Harga Mati

Saiful Akmal

Wacana referendum yang kembali bergema akhir-akhir ini, khususnya setelah Muzakir Manaf (Mualem) mengatakan itu dalam sebuah kesempatan buka puasa bersama di Banda Aceh akhir Ramadan lalu. Kata-kata yang sama ini juga pernah sangat populer di Aceh, tepatnya 20 tahun lalu di bulan November 1999, ketika dua juta manusia berkumpul di depan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh untuk menyuarakan referendum. Di tengah desingan peluru, dukungan pun mengalir dari berbagai pihak baik dari lokal, nasional sampai internasional, ulama, mahasiswa, bahkan Presiden Gus Dur ikut mendukung. Namun pada akhirnya, referendum tinggal nama, karena silang pendapat dan manuver politik politisi membuat keinginan referendum layaknya Timor Timur belum bisa tercapai. Enam tahun kemudian, tsunami dan MoU Helsinki datang, Aceh memilih damai. Konflik terhenti, damai pun menanti. Di saat yang sama, Timor Timur yang berhasil mendapatkan referendum menjadi negeri sebagaimana yang kita liat sekarang.

Banyak sebab orang meminta referendum dan kebanyakan alasannya adalah keputusan penting atau paling tidak yang dianggap penting di mana hasilnya bersifat final dan harus segera diimplementasikan. Karena referendum memang bukan hanya tentang perpisahan dari negara seperti yang terjadi di Catalonia yang ingin pisah dari Spanyol dan berakhir rusuh. Atau ketika warga Quebec di Kanada kalah dalam referendum dan menyisakan luka perpecahan yang dalam. Terkadang bahkan justifikasi kepentingan elite politik sebagaimana yang terjadi di Mesir dan Pakistan saat Jenderal Sisi dan Perves Musharraf menjadikan referendum sebagai pembenaran rezim diktator militer. Di Filipina, Bangsa Moro akhirnya memilih perluasan otonomi daripada merdeka. Di Turki dan Australia, referendum memastikan bahwa sistem kenegaraan berubah dari parlementer ke presidensial dan perubahaan konstitusi. Di Eropa Barat seperti Austria dan Denmark referendum digunakan untuk internasionalisasi kasus lokal dan melindungi kaum minoritas.

Intinya bagi negara modern yang banyak menggunakan demokrasi langsung kebanyakan mereka sangat terbuka terhadap referendum, khususnya dalam mengkonsultasikan hal fundamental dan sampai hal paling kecil dalam masyarakat. Mulai dari perkara amandemen peraturan lokal sampai boleh tidaknya mendirikan rumah ibadah seperti yang terjadi di Prancis dan Swiss. Di sisi lain, bagi negara yang menganut sistem demokrasi tidak langsung seperti di Jerman dan Finlandia maka mereka jarang melakukan referendum. Kalaupun ada, tidak ke pemilih langsung namun diwakilkan melalui suara partai dan parlemen. Pengecualian dalam kasus ini adalah Amerika Serikat yang menganut pemilihan langsung namun melarang referendum di tingkat negara bagian federal, namun boleh di wilayah yang lebih kecil dalam bentuk petisi dan inisiatif warga seperti di Jerman dan Austria. Sementara itu bagi negara berkembang, pelaksanaan referendum seringkali adalah alat penyalahgunaan kekuasaan yang berlebihan seperti di Mesir dan Pakistan. Meski tidak semuanya berakhir negatif seperti yang terjadi di Filipina atas Bangsa Moro misalnya.

Maka tidak mengherankan pernyataan Mualem yang diliput oleh awak media itu membuat wacana referendum menjadi riuh. Menjadi bahan pembicaraan dan polemik yang direspons secara beragam baik negatif dan positif oleh banyak pihak. Komentar Mualem yang mengatakan bahwa Aceh lebih baik referendum dikarenakan adanya ketidakadilan demokrasi bagi Aceh secara khusus dan Indonesia secara umum. Pernyataan yang dikeluarkan oleh mantan panglima GAM, Ketua Komite Peralihan Aceh, Ketua DPP Partai Aceh sekaligus mantan wakil gubernur sudah lebih dari cukup untuk membuat wacana ini viral dan menasional. Dibalut dengan suasana dan konteks penyampaian yang terjadi usai perhelatan pemilihan presiden 2019, semakin membuat kata-kata referendum menjadi trending topic saat ini. Kekecewaan demi kekecewaan terhadap kondisi terkini demokrasi dan kebebasan pendapat yang semakin tereduksi membuat banyak pihak berpikir ulang untuk mencoba mendialogkan posisinya saat ini, tidak terkecuali Mualem. Bahkan saat berlebaran ini menjadi bahan diskusi banyak pihak di Aceh, terlepas apakah mereka pro ataupun kontra. Tapi yang pasti rasa-rasanya tidak ada jawaban bulat dan seragam.

Dalam konteks berdemokrasi, sebagaimana yang disampaikan oleh pakar hukum Mawardi Ismail ya sah-sah saja. Namun tentu implikasi dan konsekuensinya harus dipahami secara saksama dan serius. Beliau mengatakan perlu merujuk ulang MoU Helsinki dan turunannya dalam bentuk UUPA.  Menurut penulis, kekosongan narasi referendum yang sudah berlangsung sejak lama sebenarnya bisa dimaknai bahwa Aceh memilih damai dan bukan referendum. Lebih jauh lagi meski wacana referendum dalam bingkai berpendapat harusnya menjadi garansi dalam berdemokrasi, tetapi ada logika terbalik yang harus dipahami. Bahwa Aceh tidak lagi dalam masa konflik dan Aceh tidak sedang bermasalah dengan pusat. Jika pun bermasalah, maka yang bermasalah dengan pusat tidak hanya Aceh, tetapi semua mereka yang kecewa atau yang bermasalah hanya sebagian saja, dan hampir mustahil semua. Hanya saja Mualem di Aceh merespons dan bereaksi dengan cara berbeda. Rasa damai yang sekarang sudah ada memang belum sempurna dan rasa keadilan yang dielukan memang belum sejatinya terpenuhi, namun tetap saja kedamaian adalah cita-cita semua pihak.

Pelajaran selanjutnya adalah jika di negara lain kebanyakan yang menuntut merdeka lewat referendum seperti Catalonia di Barcelona-Spanyol, Bavaria di Jerman, atau Milan di Italia adalah daerah yang sudah duluan maju dan kaya, meski hasil referendum banyak memilih opsi otonomi luas. Sementara di kebanyakan negara berkembang, tuntutan merdeka via referendum digaungkan oleh daerah yang (mengaku) kaya dan benar-benar kaya dengan sumber daya alam, tapi masih butuh waktu panjang untuk mengelola kekayaannya lewat SDM yang ada. Contohnya yang paling jelas untuk Timor Leste. Terakhir meski tidak sepenuhnya relevan, kasus keluarnya Inggris Raya (Brexit) dari Uni Eropa membuktikan dengan jelas, bahwa dilema referendum tidak kemudian selesai setelah menyatakan diri pisah atau tetap bersama. Namun problem dalam hal pelaksanaan menjadi jauh lebih pelik ternyata. Ini berakibat sangat mahal, yakni terpentalnya Perdana Menteri Theresa May dari kursi kepemimpinannya.

Poin penting dari pernyataan Mualem adalah sebenarnya persis seperti yang disampaikan oleh Prof. Ahmad Humam Hamid adalah memperkokoh daya tawar dan kepentingan Aceh di tingkat nasional. Bukannya malah piplres ini membuat kita terjebak pada disparitas ideologi dan kebingungan politik yang diciptakan oleh elite akibat perbedaan pilihan. Setiap orang Aceh harapannya bisa fokus untuk memperkuat bargaining Aceh sebagai daerah penting bagi keberlangsungan Indonesia. Pendekatannya juga tidak tunggal, bisa dari aspek politik, ekonomi, kebudayaan, dan lintas bidang.

Demikian juga referendum, terlepas fakta bahwa sistem tata hukum Indonesia tidak lagi mengenalnya, dan meski secara politik dan barangkali kemudian bisa jadi secara konstitusional bisa diusahakan di masa depan, pelaksanaan referendum tanpa persiapan atau dengan pertimbangan yang sangat matang –apalagi tanpa dukungan yang meluas malah akan menjadi sebuah langkah mundur. Meski ia menjadi salah satu solusi yang bisa diambil, maka belum tentu ia bisa menyelesaikan masalah secara tuntas. Jadi, referendum bukan harga mati. Harga matinya adalah Aceh harus terus dalam dalam kondisi damai dan menjadi jauh lebih baik.

Jadi, pemerintah pusat perlu tetap serius dan terus memperhatikan Aceh dan semua wilayahnya secara adil. Jika ada wacana spektakuler yang muncul, tidak perlu direspons secara berlebihan. Pemerintah harus jeli dan sensitif melihat ini sebagai ujian kedewasaaan berdemokrasi. Pemerintah yang lemah biasanya akan rentan dengan wacana disintegrasi, dan hanya pemerintah yang lebih lemahlah yang akan takluk dengan wacana demokrasi disintegrasi dalam hal ini referendum. Di sisi lain, kita perlu konsentrasi untuk mendorong perbaikan internal di Aceh, fokus untuk merekonsiliasi masyarakat usai pemilu dan serius menyejahterakan kita semua ke depan.[]

Penulis adalah Direktur The Aceh Institute

KOMENTAR FACEBOOK