Raqan Keterbukaan Informasi Publik Ditargetkan Rampung Sebelum September

Ketua Komisi IV Teungku Anwar @aceHTrend/Taufan Mustafa

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Ketua Komisi IV DPRA menargetkan Rancangan Qanun (raqan) Keterbukaan Informasi Publik bisa selesai sebelum September 2019 ini. Jika tidak, maka akan dilanjutkan oleh anggota dewan periode berikutnya.

“Kalau Raqan Inisiatif Komisi IV DPRA tidak ada, tapi yang diprakarsai eksekutif ada, yang menjadi pembahasan prolega oleh Komisi IV yaitu Rancangan Qanun tentang Keterbukaan Informasi Publik, hanya satu qanun pada tahun ini,” kata Ketua Komisi IV Teungku Anwar kepada aceHTrend, Rabu sore (12/6/2019).

Sementara pembahasannya sedang berjalan oleh tim kecil yang melibatkan unsur DPRA dengan eksekutif, dibantu oleh tenaga ahli masing-masing dan Biro Hukum Pemerintah Aceh untuk melihat draf dari eksekutif yang sangat teknis, dengan naskah akdemiknya.

“Draf yang diajukan sudah sesuai atau belum dengan kebutuhan terkini rakyat Aceh, dengan adat istiadat kita, apakah sesuai dengan kekhususan kita, salah satunya dengan syariat Islam,” sebutnya.

Nanti, sambung Anwar, usai pembahasan awal, akan dibawa lagi dalam tim besar untuk disisir kembali, setelah itu dilanjutkan dengan tahapan berikutnya, apakah langsung ke RDPU atau tidak. Jika drafnya sudah mengerucut nanti akan dilihat apakah perlu dikonsultasikan atau studi banding ke tempat-tempat yang berdekatan kultur masyarakatnya dengan masyarakat Aceh.

“Tahapannya nanti akan kita tindak lanjuti, mana yang duluan dan mana yang ditunda, ini tergantung dari pada rapat berikutnya. Pokoknya semua tahapan itu harus terpenuhi, ini merupakan qanun baru, karena Aceh belum punya aturan tentang keterbukaan informasi publik, yang ada kemarin itu kalau tidak salah saya berupa pergub, secara kelembagaan qanun ini didelegasikan kepada Komisi IV untuk membahas dengan tim pemerintah,” katanya.

Ia menambahkan, qanun ini ditargetkan selesai pada tahun ini sebelum masa jabatan anggota dewan berganti.

“Itu harus dikolaborasikan lagi, memang Aceh beda dengan daerah lain, seperti ada syariat Islam, tentunya tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam, dan agama Islam mewajibkan informasi publik itu dibuka kepada publik,” katanya.

“Kalau kita kejar pengesahan, sementara tidak bisa dijalankan, karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Target penyelesaiannya harus tahun ini, dan di bawah September, karena anggota dewan periode ini akan berakhir 31 September, maka harus selesai sebelum itu, kalau tidak maka harus dilanjutkan pada tahun berikutnya. Sebab anggota dewan yang baru dilantik itu tidak serta merta bisa melanjutkan pembahasan qanun, itu semua ada mekanismenya, seperti harus menyusun tartib dan sebagainya,” katanya.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK