Direktorat Otsus: MoU Helsinki Menjadi Pedoman Penyusunan UUPA

ACEHTREND.COM,Jakarta- Dirjen Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Andi Batubara, Kamis (13/6/2019) mengatakan substansi Perjanjian Helsinki menjadi bahan utama yang dikristalkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Ketika diwawancarai oleh aceHTrend, Andi Batubara mengatakan dalam proses penyusunan UUPA, segenap pesan/amanat dalam Perjanjian Helsinski menjadi pokok bahasan dan secara optimal menjadi bagian untuk diintegrasikan ke dalam UUPA dan peraturan pelaksananya.

“Segenap pesan atau amanat dalam Perjanjian Helsinki menjadi pokok bahasan dan secara optimal menjadi bagian yang dimasukkan ke dalam UUPA dan peraturan pelaksananya,” sebut Andi Batubara.

Terkait berkembangnya isu bahwa masih ada 10 poin MoU Helsinki yang sampai saat ini belum direalisasikan oleh Pusat, Andi Batubara mengatakan, Pemerintah Pusat telah melakukan fasilitasi penyelesaian amanat peraturan pelaksana UUPA di antaranya 8 PP, enam di antaranya sudah selesai. Kemudian dari tiga Perpres, semuanya sudah selesai. Selain itu, juga sudah selesai 47 qanun dari 59 qanun.

Secara lebih jelas, Andi mengatakan 2 PP yang belum selesai yaitu RPP tentang Nama dan Gelar Pejabat Pemerintah Aceh. Untuk RPP tersebut belum diajukan oleh Pemerintah Aceh ke Pemerintah Pusat. Satu lagi yaitu RPP tentang Norma, Prosedur dan Pembinaan dan Pengawasan PNS Provinsi, Kabupaten/Kota. RPP tersebut, menurut pandangan para pihak substansinya relatif sama dengan UU Kepegawaian yang sifatnya Nasional.[]

Gambar ilustrasi dikutip dari internet.

KOMENTAR FACEBOOK