Komisi II Sedikit Terkendala Terkait Dua Raqan Inisiatif 2019

Nurzahri @aceHTrend/Taufan Mustafa

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Komisi II DPRA Aceh menyampaikan satu rancangan qanun usulan inisiatif komisi menjadi raqan usulan inisiatif DPRA agar dapat dibahas dengan pihak eksekutif Pemerintah Aceh. Ditargetkan bisa selesai sebelum pergantian jabatan anggota DPRA periode 2014-2019.

“Dari komisi II, kita mengusulkan rancangan qanun inisiatif komisi, tentang perlindungan satwa liar, menjadi rancangan inisiatif lembaga. Dalam paripurna bulan Mei kemarin sudah diterima menjadi qanun inisiatif lembaga sehingga bisa memenuhi aturan untuk dibahas bersama eksekutif, kita sudah dapat drafnya sehingga sudah menjadi qanun usulan inisiatif lembaga,” kata Ketua Komisi II DPRA, Nurzahri kepada aceHTrend, Selasa (10/6/2019).

Menurutnya, raqan tersebut selama ini sifatnya masih di internal komisi, pihaknya sudah mendapat draf dasarnya dan sudah menjadi draf lembaga. Setelah Lebaran ini bisa dimulai pembahasannya bersama eksekutif.

“Jadi untuk qanun kita ini sebenarnya sudah dilalui tahapannya oleh inisiator di tahun kemarin, sudah ada beberapa pertemuan, kajian FGD, dan studi banding, lebih banyak melibatkan teman NGO dan LSM,” katanya.

Ia tambahkan, di Komisi II sendiri ada dua rancangan qanun yang diusulkan di tahun 2019, selain Raqan Perlindungan Satwa Liar, ada juga Rancangan Qanun Pesisir dan Pulau-pulau Terpencil, yang diusulkan oleh eksekutif. Raqan tersebut tidak perlu lagi dibawa dalam paripurna pengesahan, tetapi langsung dibahas untuk persetujuan, sifatnya nanti baru ada pengesahan final.

“Targetnya sebelum jabatan kami berakhir, rancangan qanun ini sudah disahkan, cuman tadi ada beberapa usulan yang sifatnya progresif yang mungkin perlu kajian yang cukup mendalam, misalkan mengenai tambahan hukuman cambuk bagi pelaku perburuan liar, dan juga mempersenjatai polhut dan pamhut,” jelasnya.

“Itu perlu kajian mendalam, kemudian melihat persiapan seperti apa, melihat aturan aturan, kemudian kewenangan tembak di tempat sehingga perlu kajian mendalamlah,” kata Nurzahri.

Penyelesaian raqan ini menurutnya menjadi tantangan sebab bila tak selesai dalam periode ini, maka anggota Komisi II DPRA periode selanjutnya punya kewajiban untuk menuntaskan. Kecuali bila raqan itu ditolak oleh eksekutif, berarti dibatalkan.

Sementara, terkait Raqan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Terpencil, itu juga ada beberapa perdebatan yang sampai hari ini belum selesai.

“Misalnya kami ingin memasukkan peta kawasan minyak dan gas bumi dalam peta perairan laut Aceh, karena Aceh punya kewenangan itu, tapi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) beranggapan bahwa itu bukan kewenangan,” sebutnya.

Sepertinya, sambung Nurzahri, pemahaman DKP terkait kewenangan Pemerintah Aceh dalam UUPA masih lemah, dan pun jika mereka paham terkait kewenangan hasil minyak dan gas bumi di 12 mil itu merupakan kewenangan Pemerintah Aceh, berarti kendala selanjutnya adalah mencari data minyak dan gas buminya.

“Karena hal itu, selama ini dianggap rahasia negara, sehingga tidak bisa diakses, padahal UUPA dengan tegas mengatakan kewenangan Pemerintah Aceh itu di 12 mil dari daratan sampai laut lepas,” katanya.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK