YAK: 10 Poin MoU Helsinki Belum Direalisasikan Pemerintah Pusat

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Direktur Yayasan Aceh Kreatif (YAK) Delky Nofrizal Qutni, melalui siaran pers yang dikirim ke redaksi aceHTrend, Kamis (13/6/2019) mengatakan keseriusan upaya realisasi pasal-pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, merupakan jalan tengah untuk mereduksi isu-isu liar yang diwacanakan dari Aceh. Termasuk untuk meredam wacana referendum dan merdeka.

Qutni menyebutkan, lahirnya produk hukum yang sering disebut UUPA tersebut merupakan media implementasi dari Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki yang ditandatangani antara perwakilan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan perwakilan Pemerintah Republik Indonesia, pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

Dalam hal ini Qutni berharap Pemerintah Pusat bersikap lebih bijak menyikapi wacana referendum yang dilontarkan oleh Ketua Komite Peralihan Aceh sekaligus Ketua Dewan Pengurus Aceh (DPA) Partai Aceh, H. Muzakir Manaf alias Mualem. Termasuk tidak mengaitkan pernyataan Mualem sebagai manivestasi kekalahan Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019.

“Pemerintah Pusat mestinya sedikit lebih bijak. Wacana referendum yang sempat dilemparkan oleh Muzakir Manaf itu mestinya tidak serta merta ditafsirkan dan dikaitkan dengan pilpres. Jika kita lihat masifnya respon masyarakat Aceh, maka semestinya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Pusat adalah bagaimana mampu menjawab kegelisahan sejumlah tokoh dan masyarakat Aceh terkait nasib UUPA setelah hampir 14 tahun MoU Helsinki ditandatangani,” kata Qutni.

Menurut mantan pengurus Forum Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda Aceh (FPMPA) tersebut, bilamana pasal-pasal yang termaktub dalam UUPA dan butir-butir MoU Helsinki tidak segera direalisasikan, justeru akan menjadi bom waktu yang bisa menghadirkan gejolak baru di Aceh.

“Tentunya kita menginginkan Aceh tetap aman dan damai. Namun demikian, untuk menjaga itu Pemerintah Pusat dapat menunjukkan kearifan dan kebijaksanaannya dalam merealisasikan butir-butir kesepakatan Helsinki yang menjadi pondasi perdamaian antar para pihak,”

Sejauh ini, setidaknya terdapat 5 pasal UUPA yang dianggap bermasalah. Baik yang telah dibatalkan MK melalui mekanisme judicial review, dicabut oleh DPR melalui proses legislative review, dan ada pula yang diabaikan oleh Pemerintah Pusat.

Kelima pasal tersebut adalah, pertama, Pasal 74 UUPA oleh MK. Satu klausul pasal yang diabaikan sejak undang-undang keistimewaan ini disahkan terkait dengan ketentuan Pasal 74 UUPA yang menentukan bahwa sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah di Aceh diselesaikan melalui Mahkamah Agung (MA). Akan tetapi, MA tidak pernah mengadili sengketa hasil Pilkada Aceh karena MA menilai kewenangan mengadili sengketa pilkada telah dialihkan ke MK.

Kedua, pengangkatan Kepala Badan Registrasi dan Kependudukan Aceh oleh Mendagri yang menimbulkan polemik antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat. Hal ini dikarenakan Pemerintah Aceh mengklaim sesuai Pasal 110 dan 111 UUPA, kepala dinas, badan, dan kantor diangkat dan diberhentikan oleh gubernur dan bupati/wali Kota atas usul sekretaris daerah. Sedangkan Mendagri berpendapat bahwa Pemerintah berwenang mengangkat Kepala Badan Registrasu dan Kependudukan Aceh berdasarkan Pasal 83A UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Permendagri No.76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Ketiga, pencabutan Pasal 256 UUPA yang mengatur calon perseorangan dalam Pilkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d dibatalkan oleh MK yang memberikan peluang bagi daerah lain untuk dapat mengajukan dirinya sebagai calon kepala daerah dari jalur perseorangan. Putusan ini pula yang membuka “keran” demokratisasi di Indonesia, sehingga MK membolehkan calon kepala daerah di provinsi lain mencalonkan diri melalui jalur independen tanpa dukungan partai politik sama sekali. Satu hal yang belum pernah terjadi di Indonesia pada masa-masa sebelumnya.

Keempat, pencabutan Pasal 67 ayat (2) huruf g oleh MK yang mengatur tentang persyaratan calon kepala daerah yang tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan dengan hukuman penjara minimal 5 tahun yang diajukan oleh mantan Gubernur Aceh, Abdullah Puteh. MK menilai pasal tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Terakhir pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 UUPA melalui UU Pemilu yang disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu. Di dalam Pasal 571 huruf D UU Pemilu disebutkan bahwa Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), (2), (3) serta (4) UUPA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keseluruhan pasal yang disebutkan dalam Pasal 571 huruf D itu berkaitan erat dengan penyelenggara pemilu di Aceh, yakni Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan Panwaslih Aceh yang menurut pembentuk harus dicabut dan disesuaikan dengan UU Pemilu, namun akhirnya berhasil digugat kembali oleh sejumlah tokoh Aceh.

“Pencabutan sejumlah pasal itu menjadi katalisator pemicu hadirnya kembali ketidakpercayaan banyak masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat dan menghadirkan ruang argumentasi diwarnai kekhawatiran masyarakat Aceh bahwa satu persatu pasal UUPA akan dicabut dan tragedi Lamteh yang memilukan terulang kembali. Hal-hal seperti itu pula yang menjadi bom waktu bagi hubungan harmonis Aceh dan Indonesia yang telah dirajut kembali sekitar 14 tahun silam,”ujarnya.

Qutni juga mengatakan, dari 71 poin MoU Helsinki, terdapat 10 poin yang sampai saat ini belum terealisasi. Ada yang sudah diupayakan realisasinya oleh Pemerintah Aceh, namun terkendala di tingkat Pemerintah Pusat.

Poin 1.1.3 menyangkut dengan nama Aceh dan gelar pejabat senior yang dipilih akan ditentukan oleh Legislatif Aceh setelah pemilu yang akan datang (2009). Kedua, poin 1.1.4 perbatasan Aceh (dengan Sumatera Utara, pen) merujuk pada perbatasan 1 Juli 1956. Ketiga, poin 1.1.5 Aceh memiliki hak menggunakan simbol-simbol wilayah, termasuk bendera, lambang dan hymne. Keempat, poin 1.3.1 Aceh berhak memperoleh dana melalui utang luar negeri. Aceh juga berhak menentapkan tingkat suku bunga berbeda dengan yang ditetapkan oleh Bank Sentral RI (Bank Indonesia).

Kelima, poin 1.3.8 Pemerintah RI dan Aceh menyetujui auditor luar melakukan verifikasi atas pengumpulan dan pengalokasian pendapatan antara Pusat dengan Aceh. Keenam, poin 1.4.3 suatu sistem peradilan yang tidak memihak dan independen, termasuk pengadilan tinggi dibentuk di Aceh dalam sistem peradilan RI. Ketujuh, poin 1.4.5 semua kejahatan sipil yang dilakukan aparat militer di Aceh akan diadili pada pengadilan sipil (Pengadilan Negeri, pen) di Aceh.

Kedelapan, Pemerintah RI akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana yang memadai kepada Pemerintah Aceh untuk diberikan kepada semua mantan pasukan GAM, semua tahanan politik yang memperoleh amnesti dan rakyat sipil yang dapat menunjukkan kerugian jelas akibat konflik.

Kesembilan, Pemerintah Aceh dan Pemerintah RI akan membentuk Komisi Bersama Penyelesaian Klaim untuk menangani klaim-klaim yang tidak terealisasikan. Kesepuluh, pasukan GAM akan memiliki hak untuk memperoleh pekerjaan sebagai polisi dan tentara organik di Aceh tanpa diskriminasi dan sesuai dengan standar Nasional.[]

KOMENTAR FACEBOOK