Setnov Kepergok Pelesiran, JARI Desak Kakanwil dan Kadiv PAS Jawa Barat Dicopot

Safaruddin (Foto: Ist)

ACEHTREND.COM, Jakarta – Ketua Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia (JARI), Safaruddin SH, mendesak Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, bersikap tegas mencopot Kanwil Kemenkumham Jawa Barat. Hal itu disampaikan Safaruddin setelah terpidana Korupsi E-KTP, Setya Novanto atau Setnov tepergok sedang pelesiran di sebuah toko bangunan di Padalarang Jawa Barat.

Baca berita terkait : Novanto Tepergok Pelesiran, ICW : Menkumham Wajib Tanggug Jawab

Selain Kanwil, Safaruddin juga meminta Kepala Devisi (Kadiv) Pemasyarakatannya juga dinonjobkan dan juga memecat petugas yang terlibat lanngsung dalam kasus tersebut.

“Kami mendesak agar Pak Menteri mencopot Kanwil dan Kadiv PAS Jawa Barat, serta pecat petugas yang terlibat langsung dalam kasus ini,” tegas Safar, Sabtu (15/6/2019).

Menurut Safaruddin, langkah ini perlu diambil oleh Menteri Hukum dan HAM dalam upaya merevitalisasi pelayanan lempaga pemasyarakata sesuai dengan nilai Nawacita Presiden Jokowi yang ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik. Ketegasan penting agar menjadi contoh bagi pejabat dan pegawai lain di jajaran lembaga pemasyarakat.

“Dalam pantauan JARI, kasus yang terjadi di lembaga pemasyarakat sudah kerap terjadi dan sebagian besar yang terjadi melibatkan pejabat dan pegawainya, tetapi masih saja terjadi berulang-ulang, ini karena minimnya tindakan tegas dari kementerian terhadap pejabat dan pegawai yang melakukan pelanggaran,” imbuhnya.

Safaruddin berharap, kasus pelesiran Setya Novanto harus menjadi pintu masuk bagi Menteri Hukum dan HAM untuk bersih-bersih di lingkungan Direktorat Pemasyarakatan, tindakan tegas seperti mencopot mencopot Kanwil dan Kadiv PAS di Jawa Barat serta jika ata petugas dan pejabat di lembaga pemasyarakatan agar dipecat.

“Tindakan ini agar menjadi pengingat bagi pejabat dan pegawai yang ditugasi menjaga lapas agar bekerja dengan tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam aturan perundang-undangan dan SOP di lingkungan Direktorat Pemasyarakatan,” tutup Safar.[]

KOMENTAR FACEBOOK