Mualem, MoU Helsinki, dan Wacana Referendum

Mualem (Foto : Taufik/aceHTrend )

Oleh Muhajir Ibnu Marzuki*

Penandatanganan MoU Helsinki pada Agustus 2005 merupakan sikap dilemanya para elite Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang mesti mengakui diri bagian dari NKRI di saat bangsa Aceh sedang ditimpa musibah besar gempa dan smong (tsunami) pada Desember 2004 silam.

Dalam perjalanan waktu, poin MoU banyak yang tidak ditunaikan. Baik karena kecurangan Jakarta maupun kesalahan elite GAM itu sendiri.

Setelah belasan tahun berlalu muncullah kabar sang mantang panglima Teuntra Neugara Aceh atau TNA Muzakir Manaf menyerukan referendum.

Banyak yang setuju dan tidak sedikit juga menertawakannya.

Hari berlanjut, muncullah sebuah video lanjutan tentang ucapan referendum yang ia ucapkan.

Ia mengatakan bukan hanya referendum yang akan diserukan jika MoU Helsinki tak ditunaikan Jakarta, menyatakan merdeka secara langsung yang mesti dilakukan. Dan beberapa poin lain juga ia katakan dalam video tersebut.

Beragam tanggapan pun muncul terkait video tersebut. Mulai dari menganggap ia tidak meu-“aneuk agam” hingga nyinyiran yang tiada solusi.

Dari berbagai tanggapan rakyat Aceh tentang peristiwa ini. Hampir bisa disimpulkan bahwa kebanyakan rakyat Aceh tidak mengerti betul permasalahan yang sedang terjadi.

Di mana rentetan peristiwa yang mestinya dipahami mulai dari perjanjian damai, bergabungnya kembali elite GAM menjadi WNI yang mengakibatkan matinya roda organisasi GAM. Bahkan ada yang beranggapan organisasi GAM itu sudah dibubarkan setelah damai itu disetujui.

Berlarut-larutnya poin MoU ditunaikan oleh Jakarta yang kini sudah beranjak 14 tahun setelah damai disepakati juga mesti dilihat sebagai faktor pemicu referendum diserukan.

Rentetan peristiwa itu saling terhubung yang membuat sang mantan panglima TNA mesti mengeluarkan pernyataan yang di luar dugaan walau sejatiny bukanlah itu maksud yang ingin ia utarakan. Lebih kepada upaya menggugat Jakarta untuk menunaikan kewajibannya terhadap Aceh.

Namun tidak sedikit pula menertawakan pernyataan sang mantan panglima TNA tersebut. Dengan anggapan pernyataannya merupakan ngingaunya sang politisi, ketua umum partai lokal terbesar di Aceh saat ini.

Betapa tidak, ia juga merupakan salah seorang tim pemenangan salah satu pasangan capres-cawapres Indonesia yang dinyatakan kalah oleh KPU.

Alhasil pernyataan referendumnya sang mantan Panglima TNA itu dianggap selaras dengan kekalahan pasangan capres.

Namun penulis berpendapat, pernyataannya itu lebih condong akibat dari kekecewaannya kepada Jakarta karena banyak kewenangan Aceh yang dipreteli dan banyak poin MoU yang tidak ditunaikan. Walau tidak dipungkiri memang ada juga faktor dukungan pasangan capresnya yang kalah.

Namun sejatinya dukungannya kepada capres juga untuk “kepentingan” Aceh. Kebijakan mendukung pasangan capres Indonesia sudah ia lakukan semenjak 2009. Saat itu ia mendukung pasangan SBY – Boediono. Pasangan yang mampu meraih suara mayoritas di Aceh dan berhasil meraih kemenangan di seluruh Indonesia.

Melihat dukungannya pada pasangan capres, penulis menilai, ini adalah langkah sang mantan Panglima TNA untuk mendekatkan diri dengan Jakarta agar poin MoU itu ditunaikan oleh Jakarta.

Namun yang dilakukannya walau tidak dikatakan sia-sia, bisa dikatakan belum berhasil merayu Jakarta untuk menunaikan hak Aceh sesuai dengan kesepakatan MoU.

Bisa dilihat pada masa rezim SBY-Boediono, pasangan yang didukungnya, tidak terlihat terlihat ada itikad baik untuk menuntaskan poin-poin MoU.

Karena itulah penulis berpendapat dukungan mantan Panglima TNA dan elite GAM kepada Jakarta tidak akan berpengaruh terhadap tindakan dan keinginan mereka menuntaskan poin-poin MoU yang telah disepakati. Mendukung capres dan perpolitikan nasional, hanya akan membuat Aceh seperti kucing yang diangankan dengan ikan enak, yang akhirnya hanya malah mendapatkan tulang ikan saja. Jika dipaksakan untuk dimakan malah menyakiti diri.

Persoalan MoU, sejatinya tidaklah bisa dibebankan kepada mantan Panglima TNA sendiri. Malah bisa dikatakan ia tiada berkewajiban terhadap itu.

Ia punya tugas lain. Yaitu menjaga kekompakan mantan prajurit TNA; memikirkan kesejahteraan para janda dan anak dari mantan prajurit TNA yang sudah tiada dan merawat sisa-sisa senjata prajurit TNA yang tidak diberikan, dipotong dan dihancurkan. Karena sesuai kesepakatan tidaklah semua senjata TNA dilucuti hanya sekitar 840 pucuk saja.

Penuntasan poin MoU merupakan tugas para elite GAM yang tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut. Elite GAM yang menjadi garda utama untuk tujuan ini di antaranya adalah Malik Mahmud, Zaini Abdullah, Zakaria Saman, Nur Djuli, Bakhtiar Abdullah, dan para sesepuh GAM lainnya.

Para elite GAM ini mesti menghidupkan kembali mesin organisasi GAM untuk menuntaskan tiap poin MoU yang telah disepakati.

Setelah poin MoU sudah tuntas. Baru dipikirkan kembali hendak ke mana GAM selanjutnya. Namun, jika hal ini tidak dilakukan sangatlah pantas para elite GAM tersebut tercatat sebagai manusia pengacau yang membuat Aceh terus membara dalam konflik yang tak berkesudahan. Entahlah …[]

*Saksi hidup Aceh dalam Darurat Militer dan simpatisan GAM.

KOMENTAR FACEBOOK