ACEHTREND.COM, Banda Aceh – DPR Aceh membentuk Tim Kajian dan Advokasi MoU Helsinki dan UUPA No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang berasal dari kalangan akademisi dan para ahli. Ketua DPR Aceh Sulaiman dalam konferensi yang digelar di Ruang Serbaguna DPRA Selasa siang (18/6/2019) mengatakan, tim ini dibentuk karena banyak kesepakatan MoU Helsinki yang belum dipenuhi Pemerintah RI sehingga tidak berjalan maksimal untuk kemakmuran rakyat Aceh.
Berdasarkan keputusan pimpinan DPRA nomor: 16/PMP/DPRA/2019 tanggal 1 Maret 2019, tim ini terdiri atas 13 orang yang berasal dari kalangan akademisi dan ahli.
Baca juga: DPRA Bentuk Tim Kajian dan Advokasi MoU Helsinki dan UUPA
Berikut nama-nama yang tercantum dalam surat lampiran II yang ditandatangani oleh Ketua DPRA Sulaiman tersebut:
- Teuku Kamaruzzaman, S.H (Penanggung jawab), mantan anggota GAM
- Prof. H. Dahlan, SH, MH (Koordinator), akademisi Unsyiah
- Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, MA (Ketua), akademisi UIN Ar-Raniry
- Prof. Dr. Jamaluddin, SH. M.Hum (Wakil ketua), akademisi Unimal
- Zainal Abidin, SH, MS, MH (Sekretaris), akademisi Unsyiah
- Rustam Effendi, SE, M.Econ (Anggota), akademisi Unsyiah
- Dr. Amri, SE, M.Si (Anggota), akademisi Unsyiah
- Dr. SanusiI, SH, MLIS, LLM (Anggota), akademisi Unsyiah
- Muhammad Ya’kub Aiyub Kadir, LLM. PhD (Anggota), akademisi Unsyiah
- Sufyan, SH, MH (Anggota), akademisi Unsyiah
- Dr. Taufik C. Dawood, SE, M.Ec.Dev (Anggota), akademisi Unsyiah
- A Irham Fahmi, SE, M.Si (Anggota), akademisi Unsyiah
- Dr. Irwan Saputra, S.Kep, MKM (Anggota), praktisi kesehatan
Tim ini mulai melakukan kajian sejak Maret 2019 dan penelitiannya dilakukan sejak bulan Mei di sembilan kabupaten di Aceh. Selanjutnya data lapangan dianalisis secara akademik dan menjadi suatu naskah akademik berupa buku, yaitu buku I tentang Kajian Normatif dan Konseptual MoU Helsinki dan UUPA Nomor 11/2006. Kedua buku H tentang Implementasi dan Implikasi dari MoU Helsinki dan UUPA 2006 terhadap Perdamaian dan Kesejahteraan bagi Aceh.[]
