Sengketa Pilpres, Polarisasi atau Rekonsiliasi via MK?

Saiful Akmal

Usai Pemilihan Umum Presiden dan Wakil residen 2019, sesuai dengan hasil hitung cepat dan hitung sebenarnya sebagaimana yang diumumkan KPU, pasangan 01 dinyatakan memenangkan pilpres  dan mengungguli pasangan 02. Namun kontestasi demokrasi selalu saja menyisakan ketidakpuasan yang kemudian harus disampaikan secara legal formal sesuai dengan aturan yang berlaku. Usai kejadian bentrok 22 Mei 2019 di mana masa yang tidak puas melakukan aksi protes terhadap dugaan kecurangan pemilu, Pilpres 2019 masih menyisakan sejumlah agenda penyelesaian sengketa hasil baik pilpres maupun pileg. Dari total 22 bulan penyelenggaran pesta demokrasi ini, 10 tahapan pemilu harus dilalui sebagaimana yang diamanahkan Peraturan KPU Pasal 356 ayat (3), Pasal 367 ayat (2), Pasal 386 ayat (4) dan Pasal 389 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017.

Namun demikian tetap saja, magnet pilpres tentu jauh lebih besar dibandingkan dengan pileg, di mana pihak 02 pada akhirnya memutuskan untuk sementara mengambil langkah hukum dengan mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pihak 02 menuduh pihak penyelenggara dan juga pihak kubu calon 01 melakukan kecurangan yang sistematis, masif, dan terstruktur (SMT). Efeknya adalah menimbulkan kegaduhan politik sekaligus memberikan kerugian yang luar biasa kepada calon 02 menurut klaim mereka.

Dalam hemat kita, kegaduhan politik tersebut berimbas pada kekerasan fisik yang tidak bisa dielakkan. Jatuh sejumlah korban dan juga ditangkapnya sejumlah mantan perwira dan juga mereka yang dituduh menjadi aktor dan dalang makar, juga sederet tuduhan panjang lainnya. Nama-nama seperti Kivlan Zein dan Sofyan Yakob. Kivlan Zein saat ini sudah ditahan sebagai tersangka dan diselidiki lebih lanjut keterlibatan mereka dalam upayanya terlibat dalam aksi-aksi makar sebagaimana tuduhan pihak keamanan. Dan kesemuanya ditengarai mendukung kubu 02. Hal inilah yang membuat sadar atau tidak sadar polarisasi dan benih sengketa tidak lagi hanya terjadi antara pasangan kubu 02 dan 01, tetapi lebih jauh lagi antara pemerintah saat ini dengan kubu 02. Kesimpulan awamnya, adalah pemerintah jelas memihak kubu 01, padahal banyak pihak berharap respon dan reaksi pemerintah terhadap aksi demikian harus tegas tapi tidak sampai seperti yang kita sama-sama lihat saat ini.

Di sisi lain, proses formal melalui jalur MK terus berlanjut mulai dari 14 Juni sampai dengan keputusan final tanggal 28 Juni sebagaimana yang direncanakan. Banyak pihak memuji kedua belah pihak yang tetap memilih jalur ini sebagai upaya penyelesaian sengketa dalam bingkai mekanisme hukum resmi. Kita sangat berharap bahwa proses di MK yang disaksikan oleh publik bisa memotivasi semua pihak, baik pihak MK, kubu 01 dan kubu 02. Lebih jauh lagi semoga ini juga menjadi ajang rekonsiliasi dalam suasana Syawal dan Lebaran. Harapan ini tentunya bukan tanpa sebab, kita ingin melihat Indonesia aman dan bisa terus melaju ke depan.

Namun ini semua tergantung proses di MK, dan para pelakon di MK, kubu 01 dan kubu 02. MK dan semua proses yang ada di dalamnya adalah tiang terakhir demokrasi. Kehadiran MK adalah upaya rekonsiliasi dan penyelesaian sengketa. Upaya penyelesaian politik secara hukum dan konstitusi di MK. Mantan hakim dan ketua MK, Jimly Asshidiqy juga berharap bila sengketa pemilu di MK usai, tentu proses rekonsiliasi apa pun caranya harus dimulai. Pemenang harus merangkul yang kalah, dan yang kalah harus legawa. Semua tentu harus optimis. Namun sebaliknya MK juga manusia, bisa salah, bisa silap, dan bisa tidak netral. Jadi kita doakan dan biarkan MK bekerja secara profesional.

Oleh karena itu sepanas apa pun kondisi di MK, para elite politik harusnya mampu mendinginkan suasana dengan sikap dan pernyataannya. Jangan malah menjadi sumber kegaduhan politik dan memprovokasi pihak-pihak yang sedang menyelesaikan permasalahan di MK. Di sisi lain, aparat keamanan janganlah terus menambah ketakutan masyarakat, khususnya dengan beredar luasnya kata-kata makar dan penangkapan oleh penegah khukum.

Menurut survey SMRC, setelah bulan Mei, tingkat kekhawatiran masyarakat terhadap pihak keamanan cenderung naik sebanyak 38 persen, masyarakat juga sering lebih takut bicara politik sebanyak 43 persen, dan 28 persen warga menilai bahwa pemerintah sering mengabaikan konstitusi, jumlah yang juga naik dari 23 persen saja di tahun 2014. Secara umum kepuasan masyarakat menurun terhadap indikator kepuasan berdemokrasi. Kita hendaknya mendorong agar masyarakat juga perlu menahan diri dan menjaga rasa saling hormat dan saling melindungi. Perbedaan pilihan tidak harus berlanjut kepada kekerasan fisik horizontal. Begitu juga jangan hanya karena beda pilihan dan opini, langsung dituduh makar, dan disangkakan, atau bahkan dipenjarakan, karena  agregat perbedaan pilihan adalah esensi mendasar dari nilai-nilai demokrasi.[]

*Direktur The Aceh Institute

KOMENTAR FACEBOOK