Wasekjend Partai Aceh Dukung Terbentuknya Tim Advokasi MoU Helsinki dan UUPA

Suadi Sulaiman alias Adi Laweung. Foto: Zyon_Point_Foto.

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah membentuk satu tim khusus dalam rangka mengevaluasi dan mengkaji substansi MoU Helsinki dan UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Wakil Sekjend Partai Aceh, Suadi Sulaiman mengatakan, tim ini tentunya nantinya diwakili oleh para tokoh Aceh yang mempunyai kredibelitas dan loyalitas tinggi terhadap Aceh.

“Kita sangat mendukung tim ini terbentuk, bahkan kita akan memberikan berbagai keterangan dan data dalam memenuhi pokok evaluasi dan kajiannya,” ujar Suadi Sulaiman alias Adi Laweueng kepada AceHTrend, Kamis (20/6/2019).

Menurutnya, tim ini pada pokoknya harus memilah apa saja yang sudah tertuang dalam UUPA yang merupakan jabaran dari MoU itu sendiri. Kemudian, apa saja yang sudah direalisasikan dan apa saja yang belum, sehingga nantinya tim akan menemukan berbagai permasalahan yang masih terkendala, baik secara legal yuridis maupun teknisnya.

Ia juga berharap agar tim ini bisa memecahkan persoalan tentang sumber daya alam Aceh, sebagaimana diketahui tentang migas, hidro karbon, dan lainnya yang sampai hari ini belum terealisasi antara 70% untuk Aceh dan 30% untuk pusat.

Tidak hanya itu, tambah Adi Laweueng, perpajakan juga harus mampu dipecahkan, sehingga Aceh bisa memungut pajak sendiri, seperti pajak bandara, pelabuhan, dan pajak lainnya.

“Di sisi lain, hemat kami bahwa, langkah dan kebijakan tentang perekrutan Aparat Sipil Negara (ASN) juga harus dilepaskan kewenangan kepada Pemerintah Aceh sendiri, yang merupakan bagian dari kekuasaan dan kewenangan Aceh, begitu juga dengan kebijakan jaminan kesehatan,” ujar Adi Laweung.

Tim bentukan DPRA ini juga, diharapkan mampu menyelesaikan polemik bendera, nama dan gelar Aceh serta hal lainnya yang menjadi kewenangan Aceh dan yang wajib diberikan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Aceh.

Jika kita telusuri secara detail kata Adi Laweung, sangat banyak amanat perdamaian yang belum direalisasikan oleh pemerintah pusat, seperti perbatasan Aceh, pertanahan, bahkan bendera sampai sekarang masih dalam status colling down.

“Maka dengan adanya tim tersebut, semua amanah perdamaian Helsinki bisa direalisasikan dengan baik dan sesuai harapan rakyat Aceh khususnya dan rakyat Indonesia umumnya. Juga hasil evaluasi dan kajian tim ini bisa diserahkan langsung kepada pihak Crisis Management Iniciative (CMI) sebagai penjamin perdamaian, kepada pihak pemerintah Indonesia dan pimpinan tertinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM),” ujar Adi Laweung lagi.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK