Murahnya Stempel di Aceh

Oleh Khairil Miswar*

Di tengah gemuruh isu nasional yang terus menggelinding, salah satunya terkait sidang gugatan Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Aceh sebagai salah satu provinsi istimewa, atau setidaknya merasa istimewa, justru memiliki isu-isu tersendiri yang terbilang unik. Seperti kita lihat, beberapa waktu lalu kita dihebohkan dengan aksi “kekerasan” di sebuah masjid di Banda Aceh, tepatnya di Keutapang. Sebelumnya, masyarakat Aceh juga sempat dikejutkan dengan pernyataan mantan Panglima GAM terkait wacana referendum yang kemudian memunculkan perbincangan luas sehingga suara itu pun menyeberang laut dan sampai ke kuping Wiranto, mantan Menhankam/ Pangab di era Orde Baru.

Belum lagi kedua kehebohan itu hilang dari perbincangan, khususnya di pentas media sosial, baru-baru ini, atau lebih tepatnya sekarang ini, kita kembali dibuat tersentak oleh viralnya aksi salah stempel di Kabupaten Pidie.

Beberapa media, di antaranya AceHTrend meriwayatkan bahwa aksi salah stempel tersebut ditemukan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Kabupaten Pidie tahun anggaran 2018 yang dibacakan pada Kamis (20/6/2019), sekira pukul 11.30 WIB. Laporan itu ditandatangani Wakil Bupati Pidie, Fadhullah, tapi stempel yang menancap di sana justru stempel Gubernur Aceh.

Perisitiwa ini tidak hanya mendapat protes dari para anggota dewan di kabupaten itu, tapi juga disambut meriah oleh beragam komentar dari para pakar media sosial yang terkadang memiliki otoritas tanpa batas sebagai penafsir-penafsir ulung yang sulit dibendung.

Seperti kita saksikan sendiri, potongan foto salah stempel ini tersebar luas di media sosial. Bukan tidak mungkin ada beberapa oknum netizen yang tiba-tiba saja mengaktifkan facebooknya setelah pensiun lima tahun lalu hanya untuk menekan tombol share guna meramaikan aksi salah stempel di jagat maya.

Nah, bagaimana kemudian kita menafsirkan aksi salah stempel ini? Apakah insiden konyol ini disebabkan oleh kekeliruan karena ketidakhati-hatian atau justru karena “kebodohan” alias ketidaktahuan? Pertanyaan selanjutnya, dari mana stempel itu berasal; apakah memang titipan dari Gubernur Aceh atau didapat dari jasa pembuatan stempel? Tentu tidak mudah menjawab pertanyaan ini sebelum dilakukan investigasi yang benar-benar serius.

Kemudian, seandainya stempel itu didapat dari gubernur; apakah semua bupati atau walikota di Aceh mendapat stempel serupa? Jika benar begitu, maka jumlah stempel gubernur di Aceh tidak kurang dari 24 stempel. Demikian pula jika seandainya stempel itu bisa dengan mudah didapat dari jasa pembuatan stempel, maka setiap orang Aceh juga bisa membuat stempel yang sama. Akhirnya semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi gubernur di Aceh, setidaknya melalui stempel.

Namun kita masih bisa berhusnudhan alias berbaik sangka atas kejadian ini. Mungkin saja Aceh memiliki keistimewaan tersendiri yang berbeda dengan daerah lain, di mana bupati di Aceh bukanlah bupati biasa, tapi bupati rasa gubernur. Jika teori ini dikembangkan, maka bukan tidak mungkin esok lusa akan muncul pula keuchik rasa camat dan camat rasa bupati hanya dengan modal stempel.

Sementara itu, dalam konteks yang lebih luas, aksi penggunaan stempel secara serampangan di Aceh bukanlah hal baru, tapi memiliki akar sejarah yang cukup panjang. Mungkin kesalahan penggunaan stempel secara administratif baru heboh baru-baru ini pasca insiden di Pidie. Tapi lebih dari itu, “kegemaran” menggunakan stempel sosiologis atau teologis justru sudah terjadi ratusan tahun lalu dan masih bertahan sampai detik ini.

Kita tentu masih ingat bagaimana pengikut Nuruddin Ar-Raniry menancapkan stempel sesat di jidat para pengikut Hamzah Fansuri di masa lalu yang kemudian berimplikasi pada pengejaran dan bahkan pemusnahan atas karya-karya Fansuri. Kita juga ingat bagaimana masyarakat tak berdosa pasca tragedi 1965 distempel sebagai PKI hanya karena menerima cangkul yang kemudian berakhir pada kematian mereka di ujung senapan atau tebasan pedang.

Pada saat konflik 1976-2005 kita juga dihebohkan dengan stempel cu’ak yang sedemikian liar sehingga orang-orang tak berdosa pun harus dikubur sebelum waktunya. Demikian pula “stempel simpatisan GAM” yang membuat rumah-rumah orang kampung yang tidak tahu apa-apa dibakar.

Masih belum lekang dari ingatan di mana beberapa waktu lalu masjid yang semestinya menjadi tempat ibadah justru berbalik sebagai arena kerusuhan hanya karena stempel Wahabi. Demikian seterusnya dan seterusnya. Kondisi ini menandakan bahwa stempel di Aceh memang terlalu murah.

Apa yang terjadi di Pidie tentu tidak ada apa-apanya dibanding stempel sosiologis dan teologis sebagaimana telah kita terangkan. Kesalahan dalam menggunakan stempel secara administratif seperti di Pidie tentu tidak memiliki dampak sosial. Paling-paling cuma pelanggaran administrasi atau pelanggaran hukum. Berbeda dengan stempel kafir, sesat, liberal, sekuler, komunis dan seterusnya yang dalam kondisi tertentu dapat bermuara pada tindakan penindasan, perusakan dan bahkan pemusnahan atas nama ideologi dan agama.

Nyan!

*)Penulis adalah seorang guru sekolah rendah. Penulis kajian sosial, politik dan budaya.

KOMENTAR FACEBOOK