FH Unsyiah dan Peradi Banda Aceh Selenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan IV

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dan DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) melaksanakan pembukaan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) tahun 2019 angkatan IV di Aula FH Unsyiah. PKPA diselenggarakan selama 12 hari dalam enam minggu masing-masing selama dua hari tiap minggunya, yakni pada Sabtu dan Minggu dimulai sejak hari ini, 22 Juni 2019 hingga 20 Juli 2019.

Jumlah peserta angkatan IV ini sebanyak 53 peserta yang berasal dari berbagai unsur dan instansi atau personal seperti BUMN, BUMD, instansi pemerintahan daerah, kepolisian, praktisi, pensiunan hakim, paralegal, dan lainnya.

Sementara para pengajar terdapat 21 orang yang berasal dari beragam profesi hukum di antaranya para advokat, akademisi UIN Ar-Raniry dan Syiah Kuala, konsultan hukum pasar modal, kurator, hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, hakim Mahkamah Syar’iah, KPPU Medan, komisioner Komnas HAM Kantor Perwakilan Aceh, dan utusan DPN dan DPC Peradi Banda Aceh.

Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yaitu Dr. Azhari Yahya, S.H., MA., MCL saat membuka kegiatan itu mengatakan, suatu kehormatan bagi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang kembali dipercaya menjadi mitra DPC Peradi Banda Aceh untuk menyelenggarakan PKPA yang keempat kalinya, setelah tiga tahun sebelumnya secara berturut-turut pada 2016, 2017, dan 2018.

“Kemitraan ini tentunya merupakan wadah bagi Universitas Syiah Kuala melalui Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dalam mendedikasikan pengabdian terbaiknya bagi masyarakat Aceh dalam melaksanakan dua darma secara bersamaan dari tiga atau Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu berupa pendidikan sekaligus pengabdian kepada Masyarakat di samping berupa penelitian,” kata Azhari Yahya.

Ia berharap melalui PKPA tahun 2019 ini dapat mencetak para advokat yang memiliki integritas, moralitas, dan profesionalitas tinggi serta berpihak kepada yang lemah khususnya mereka yang buta dan sedikit akses terhadap hukum dan keadilan.

“Harapan kita semua adalah para alumni calon advokat dari PKPA Tahun 2019 Angkatan IV ini, kiranya dapat turut ambil bagian dalam membenahi sekaligus memberikan warna positif dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya di seluruh wilayah Aceh,” ujarnya.

Setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) RI tahun 2018 telah mengatur dan menetapkan bahwa “Pendidikan Advokat” dimasukkan menjadi pendidikan profesi sebagaimana halnya pendidikan profesi lainnya yang ada di lingkungan perguruan tinggi. Implikasinya pendidikan profesi advokat nantinya akan diselenggarakan sepenuhnya oleh perguruan tinggi melalui fakultas hukum dan didasarkan pada sistem dan beban SKS dengan jumlah keseluruhan tertentu dan total 2-4 semester atau 1-2 tahun masa studi.

Namun karena belum ada petunjuk teknis mengenai hal itu, untuk tahun 2019 ini PKPK masih diselenggarakan dengan format diklat dengan total 12 kali pertemuan.[]

KOMENTAR FACEBOOK