Mengembalikan Pidie Jaya sebagai Lumbung Padi Aceh

Oleh Saifullah S*

Sebagai daerah ‘modal’ pendirian negara Republik Indonesia, Provinsi Aceh hingga saat ini belum mampu keluar dari jurang kemiskinan. Meskipun begitu banyak keistimewaan di Aceh, tetapi kebijakan yang tak berpihak kepada masyarakat kerap terjadi. 

Sebut saja misalnya di Kabupaten Pidie Jaya yang dulu dikenal sebagai daerah penyedia logistik Kerajaan Aceh dan menjadi daerah yang tunduk langsung kepada kerajaan Sultan Iskandar Muda, serta menjadi daerah yang bebas dari berbagai aturan kerajaan, tetapi kini begitu terpuruk dari berbagai sektor. Baik itu pendidikan, kesehatan, dan juga kelautannya.

Pemerintah sebagai jembatan kemajuan daerah, dianggap belum mampu untuk setidaknya berbenah menuju ke arah yang lebih baik, yakni dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro kepada masyarakat. Sebab di Pidie Jaya sendiri, sebagaimana diketahui hampir seluruh masyarakatnya menggantungkan pendapatan dari pertanian. Alih-alih mengembalikan Pidie Jaya pada masa keemasan Sultan Iskandar Muda, eh malah kini terpuruk. Tertinggal dan mundur. Ada apa? 

Padahal, selain pertanian, kabupaten Pidie Jaya juga terkenal sebagai daerah penghasil kakao terbaik di samping bidang kelautan yang melimpah. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4683), pada tanggal 2 Januari 2007, rupanya tidak menjadikan daerah ini menjadi lebih baik. 

Saat ini, begitu banyak lahan tidur di Pidie Jaya yang belum tersentuh. Berbagai kebijakan baik yang dikeluarkan oleh legislatif maupun eksekutif belum mampu menunjang kepada arah yang lebih baik. Meskipun data terakhir yang dikeluarkan oleh Distanpang Pidie Jaya menyebutkan produksi beras di Pidie Jaya setiap tahunnya meningkat, tetapi hal tersebut belum ditunjang dengan kebutuhan lainnya oleh para pelaku pertanian di akar rumput. 

Sebagai daerah baru, seharusnya Pidie Jaya punya kebijakan go masyarakat sejahtera, dengan memikirkan bagaimana agar adanya sektor penunjang pada peningkatan pertanian seperti tersedianya pupuk, jaringan irigasi yang bagus, benih unggul, penyuluhan pertanian, dan regulasi yang berpihak pada petani. 

Selain itu, perlu pula salah satu kebijakan untuk menyelamatkan lahan persawahan dengan sanksi atau denda kepada pemilik tanah tersebut jika mendirikan bangunan. Misalnya jika tanah persawahan dipakai 10 meter maka harus diganti 100 meter. Hal itu dianggap perlu dan penting agar lahan persawahan dipertahankan keberadaannya, tidak terganti oleh berbagai pembangunan yang akhirnya menurunkan jumlah produksi beras sebab lahan sudah dipakai untuk pembangunan.

Oleh karena itu, sebagai salah satu putra daerah Pidie Jaya yang berkecimpung dalam dunia jurnalistik, ingin sekali rasanya menjadikan Pidie Jaya sebagai contoh bagi daerah lain, dalam hal ini mengembalikan Pidie Jaya sebagai “Lumbung Padi” Provinsi Aceh sebagaimana saat Aceh diperintah Sultan Iskandar Muda. 

Bukan seperti saat ini. Malah Pidie Jaya adalah daerah termiskin nomor 5 di Provinsi Aceh berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik RI pada 3 Agustus 2017 dan makin terpuruk menjadi nomor 3 termiskin pada data terakhir 3 September 2018 dengan persentase Aceh Singkil sebesar 22,11 persen, Gayo Lues (Galus) 21,97 persen, dan Pidie Jaya (Pijay) 21,82 persen. 

Perlu kiranya berbagai elemen masyarakat saat ini “turun gunung” untuk meninjau kembali kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya. Apakah kebijakan tersebut dapat menyentuh berbagai kondisi terkini, atau malah tidak ada kebijakan sama sekali sehingga Pidie Jaya tertinggal jauh dari kabupaten lain.

Begitu pula berbagai sektor lainnya, sebut saja misalnya sektor pariwisata yang belum tergarap sama sekali. Meskipun Pantai Kuthang dan Pantai Manohara hingga saat ini menjadi salah satu destasi wisata masyarakat Pidie Jaya, tapi ada pula yang menganggapnya menjadi tempat mesum dan sebagainya.

Padahal, jika dikelola secara baik, konsisten dan melibatkan banyak pihak, tentu anggapan tersebut tidak akan ada. Sebab semua pihak mengontrol dan didukung oleh kebijakan-kebijakan yang baik pula. Misalnya dengan membuat aturan khusus, atau menempatkan CCTV di berbagai kafe dan sudut-sudut tertentu yang tak dapat dijangkau disertai petugas yang sigap mengontrol dan aturan perlakuan jam buka tutup kafe. 

Bayangkan, dengan aturan ini, para pemilik kafe tentu akan saling menjaga ketertiban. Dengan begitu pula, sektor pariwisata akan berkembang. Ekonomi meningkat. Apalagi, sebagai daerah pesisir, Pidie Jaya hanya memiliki pantai-pantai sebelum menggarap sektor pariwisata lainnya sebut saja misalnya Pantai Pasi Aron di Jangka Buya, Krueng Lhok Gop di Bandar Dua, Air Terjung Gunung Palang di Bandar Dua, Masjid Kuta Batee di Meureudu, Benteng Kuta Batee di Meureudu, Kuburan Malem Dagang di Ulim, Sabana Blang Raweu Air Terjun di Ulim, dan sebagainya.

Selain itu, Pidie Jaya juga harus terus berbenah demi kemaslahatan masyarakat yang berkesinambungan, terukur, dan sistematis dengan menumbuhkan industri-industri rumahan untuk membuat berbagai pernik dan diperjualbelikan di berbagai tempat wisata tersebut di atas. Kiranya kerja khusus Pemkab Pidie Jaya mencakup dan terhubung ke semua lini, tentu saja banyak hal yang dapat dikembangkan di Pidie Jaya.

Dalam Pasal 12 Qanun Al-Asyi Kerajaan Sultan Iskandar Muda disebutkan, apabila uleebalang dalam negeri tidak menuruti hukum, maka sultan memanggil Teungku Chik Muda Pahlawan Negeri Meureudu, menyuruh pukul uleebalang negeri itu atau diserang dan uleebalang diberhentikan atau diusir, segala pohon tanamannya dan harta serta rumahnya dirampas. 

Kutipan sahih di atas tersebut tentu saja masih relavan dipakai jika saat ini Pidie Jaya masih berada di bawah kerajaan. Namun, kita harus sadar bahwa kita tidak lagi diperintah oleh raja melainkan kepala daerah. Sebagai sebuah pemerintahan, tentu Pemkab Pidie Jaya harus mampu mengayomi semua pihak untuk kemajuan bersama dalam melaksanakan segala aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan pertahanan.

Dengan begitu, tidak ada kata tak mungkin Pidie Jaya akan kembali seperti sediakala sebagai lumbung padi Provinsi Aceh. Apalagi ada kabar bahwa 2023 dana otonomi khusus hanya tersisa satu persen dan akan habis pada 2027.

Artinya, sudah sampai pada waktunya Pidie Jaya harus berbenah dari berbagai sektor. Sehingga, andainya saja nanti dana otsus benar-benar dihentikan, maka Pidie Jaya tidak terkejut karena telah mempersiapkan kebutuhan yang diperlukannya. Maka dari saat ini, sudah seharus dana otsus yang sampai ke Pidie Jaya dipergunakan sebaik mungkin, bijak, dan tepat sasaran.[]

Saifullah S adalah warga Blang Baro, Bandar Baru, Pidie Jaya.  Karya tulisnya berbentuk puisi adalah Yusin dan Tenggelamnya Keadilan (2014), Sehelai Daun yang Merindukan Ranting (2016), ARAKUNDOE (2018). Buku terbarunya adalah Cerita Para Saksi segera terbit. Kini tinggal dan bekerja di Jakarta.

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK