Cina Semakin Hijau dan Persoalan Sampah Dunia

Ismar Ramadhani

Oleh Ismar Ramadani*

Dunia semakin hijau. Demikian laporan dikeluarkan NASA melalui jurnal Nature Sustainable. Berita ini tidak hanya mengejutkan sebagai kabar baik, tetapi juga dua negara yang berkontribusi terhadap keberhasilan itu: Cina dan India. Menurut ilmuwan NASA sepertiga dari peningkatan kawasan hijau bumi dilakukan dua negara ini melalui proyek penanam pohon dan peningkatan pertanian. Lahan hijau Cina bahkan setara dengan 6,6 persen dari luas lahan hijau dunia. (Kompas, 2019).

Cina dan India adalah dua negara dengan jumlah penduduk yang padat serta tingkat polusi yang tinggi. Anda mungkin masih ingat pelaksaan olimpiade di Beijing pada tahun 2008 dibayang-bayangi kualitas udara yang buruk. Guna memperbaiki hal itu, dilaporkan pemerintah Cina bahkan harus bekerja keras membersihkan udara kota dari polusi dengan menghentikan produksi beberapa pabrik (Kompas. 2008). Karena kualiatas udara yang buruk, sudah menjadi tren bagi orang kaya di Cina untuk membeli udara bersih dari New Zealand (Merdeka.com. 2015). Cina memang sangat gencar meningkatkan produksi barang untuk memenuhi keamanan ekonomi tetapi ini justru mengabaikan keamanan kesehatan dan keamanan lingkungan.

Kabar baik datang dari hasil penelitian dalam buku Green Politics in China: Environmental Governance and State-Society Relations, Joy Y. Zhang dan Michael Barr ( London: Pluto Press, 2013). Digambarkan bagaimana aktivis dan pemerintah Cina melahirkan inisiatif membangun kesadaran dan kepedulian terhadap isu lingkungan. Studi ini merekam jejak Cina yang tengah menggunakan pendekatan hijau dalam proyek pembangunan. Sebagai contoh pembangkit tenaga surya seluas 250ha yang disebut Panda Green Energy. Pembangunan pembangkit listrik terbarukan ini dilakukan untuk menggantikan jutaan ton batu bara sehingga dapat mengurangi emisi karbon sebesar 2,74 juta ton (Kompas, 2017).

Cina melanjutkan obsesi energi terbarukan dengan memasang panel surya di ruang angkasa. Target pelaksanaan sekala kecil pada tahun 2021 dan 2025. Pang Zhihao peneliti proyek mengatakan di masa yang akan datang sumber energi bersih untuk semua umat manusia dapat dihasilkan oleh panel surya stasiun luar angkasa tersebut. Cina juga berhasil mengalahkan Amerika Serikat dalam hal “teknologi hijau” yang mencapai 77% per tahun. Menurut laporan World Wildlife Fund for Nature, di Cina pendekatan hijau bahkan telah menjadi bagian dari kebijakan politik. (Liputan.com. 2011).

Perkembangan politik hijau Cina di bawah kepemimpinan presiden Xi Jinping di atas memberikan gambaran bagaimana kebijakan untuk berhenti melakukan impor sampah pada tahun 2017 sebagai hal yang masuk akal. Namun hal ini justru berdampak buruk bagi negara pengekspor dan negara yang menjadi tujuan ekspor limbah sampah dunia. Bagaimana tidak, hampir 56% limbah plastik dan kertas dunia yang berasal dari negara maju seperti Eropa dan AS yang sebelumnya berakhir di Cina kini menyerbu negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Bagi negara maju setidaknya ada tiga cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi persoalan limbah:  pertama, mengurangi jumlah seperti yang akan dilakukan sebagian negara Uni Eropa dengan mempertimbangkan mengenakan pajak bagi penggunaan plastik. Kedua mengoptimalkan daur ulang sampah. Ketiga,  mencari negara lain sebagai tujuan ekspor limbah. Pilihan ketiga, menyebabkan beberapa bulan setelah larangan impor limbah oleh pemerintah Cina, angka impor sampah di Malaysia meningkat tiga kali lipat. Jumlah peningkatan impor limbah juga terjadi di India, Vietnam, Filipina, dan Indonesia. Setelah melakukan larangan impor limbah, Cina kini lebih memilih untuk mengimpor biji plastik. Hal ini menyebabkan investor Cina beroperasi di negara-negara kawasan Asia untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Meski demikian, ada keraguan negara-negara tujuan limbah dunia tidak akan mampu menampung semua sampah dan melakukan daur ulang sebaik Cina karena ketersediaan fasilitas dan teknologi untuk daur ulang. Selain itu ancaman bahaya kesehatan dari proses daur ulang yang sebelumnya ada di Cina kini juga mengancam negara-negara di Asia. Selain itu pegiriman sampah ilegal juga menjadi persoalan. Beberapa pengusaha curang secara diam diam memasukkan sampah ke negara-negara Asia. Ada juga praktik mencampur sampah plastik dengan sampah kertas seperti yang dilakukan Australia ke Indonesia atau sampah rumah tangga yang dilabel sampah daur ulang seperti yang terjadi di Filipina. Dunia internasional dibuat mengetahui hal ini dengan sikap pemerintah Malaysia melalui Menteri Lingkungan Hidup, Yoe Bee Min dengan mengembalikan 3.300 ton sampah plastik ilegal yang masuk ke negaranya. Filipina di bawah kepemimpinan Duterte memerintahkan pengiriman kembali 1.500 ton sampah ke Kanada. Sampah ini masuk ke Manila pada tahun 2014 dengan label sampah daur ulang, tapi ternyata kontainer berisi sampah rumah tangga. Sempat terdengar kabar Kanada menolak menerima sampah tersebut, Duterte yang dikenal ceplas-ceplos mengatakan agar sampah tersebut dibuang di perairan wilayah Kanada jika mereka tidak mau menerima.

Dari permasalahan di atas terlihat sedang terjadi ketegangan antara negara maju dan negara berkembang terkait dengan persoalan sampah. Cina yang menarik diri dari persoalan ini mau tidak mau menempatkan negara berkembang berhadapan langsung dengan negara maju. Yoe Bee Min, dalam pernyataannya mengatakan, warga di negara maju harus tahu bahwa sampah yang mereka produksi tidak didaur ulang oleh negaranya, tetapi dikirimkan ke negara berkembang.

Sebelum itu sebuah penyelidikan dilakukan oleh Badan Lingkungan Inggris dan menemukan bahwa sampah yang seharusnya didaur ulang ternyata dikirimkan ke negara berkembang secara ilegal dan ini merupakan bisnis gelap yang bernilai jutaan pound. Ini sebuah ironi karena hampir 140 kota di Inggris mewajibkan setiap rumah tangga untuk melakukan memilahan sampah hingga sembilan jenis. Persoalan pengiriman sampah dari negara maju ke negara berkembang ini karena adanya permintaan dan penawaran. Ada pihak yang ingin meraup keuntungan dari bisnis ini.

Sebenarnya, persoalan sampah ini dapat diatasi oleh negara maju dengan upaya daur ulang. Contoh negara yang sangat baik dalam hal daur ulang yaitu, Jerman, Austria, Korea Selatan, dan Wales. Keempat negara ini berhasil mendaur ulang 52 hingga 56 persen sampah kota mereka dan Swiss mendaur ulang setengah dari sampah kotanya. Selain itu, keberadaan Kovensi Basel dapat menjadi kekuatan bagi negara tujuan ekspor limbah, karena konvensi ini mewajibkan negara eksportir mendapatkan  persetujuan dari negara penerima sebelum limbah yang tercemar, bercampur atau sampah palstik yang tidak dapat didaur ulang dikirim ke negara tujuan.[]

Research Fellow, The Aceh Institute dan Dosen Program Studi Hubungan Internasional, Almuslim, Bireuen.

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK