Legislatif Minta Eksekutif Sosialisasikan Fatwa MPU Soal PUBG

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mendukung sepenuhnya fatwa haram yang dikeluarkan MPU Aceh tentang hukum bermain game Player Unknown’s Battle Grounds (PUBG) dan sejenisnya. Jika diperlukan dukungan secara tertulis, maka pihaknya juga akan mengeluarkannya.

“Semua wajib mendukung, yang pertama wajib kita amankan, yang kedua memang kita sudah melihat bahwa game-game online itu banyak membawa mudarat dari pada manfaat, apalagi kami di pesantren, yang namanya gadget itu haram hukumnya, dan itu sudah disetujui oleh para wali santri,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPRA, Musannif, saat dihubungi aceHTrend siang tadi, Senin (24/6/2019).

Dengan keluarnya fatwa MPU ini, Komisi VII wajib mengamankan fatwa ini dan mendukung penuh. Bila dibutuhkan surat dari Komisi VII, apakah itu untuk rekomendasi atau dukungan secara tertulis, pihaknya akan melakukannya.

“Kami siap mengeluarkan surat, saya bersedia menandatangani surat tersebut, dan teman-teman lain di Komisi VII, saya yakin mereka juga setuju bila dibutuhkan,” katanya.

Terkait adanya perlombaan game PUBG di Aceh, setelah fatwa ini menurutnya hal itu tidak bisa dilakukan lagi karena fatwa yang dikeluarkan MPU Aceh sifatnya mengikat.

“MPU Aceh itu sifatnya berbeda dengan MUI pusat, kalau MUI di Jakarta seperti NGO atau LSM, jadi bukan struktur yang ada dalam pemerintah, sementara MPU Aceh itu bagian dari struktur yang ada di dalam Pemerintah Aceh, sehingga mengikat untuk Aceh,” jelasnya.

Malah katanya, MPU bisa memberi nasihat kepada pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif. Begitu juga terkait fatwa ini, bila sudah keluar fatwa dari MPU maka semua kabupaten/kota wajib mematuhinya.

“Kita meminta kepada Pemerintah Aceh segera menyosialisasikan ke seluruh pemerintah kabupaten/kota, maka kita juga mengimbau kepada para orang tua untuk mengawasi setiap anaknya, karena itu sama halnya dengan larangan khamar, perzinahan atau judi, yang kadang-kadang dilakukan di tempat-tempat yang tidak terdeteksi,” katanya.

Tentang fatwa tersebut, lanjutnya, tidak perlu dibuat qanun, karena MPU sudah ada qanunnya sendiri, artinya bahwa dia itu memang sudah mengikat, karena dia diatur dengan qanun juga, jadi tinggal semua pihak mendukung fatwa MPU tersebut.

Soal wacana cambuk untuk pelaku pemain Game PUBG tersebut, pihaknya belum mengetahui wacana itu, sehingga akan dicari tahu dulu nantinya.

“Tentang wacana cambuk bagi pelaku Game PUBG itu saya belum tahu, saya harus cari tahu dulu nanti. Kalau memang nantinya pelaku terbukti kedapatan bermain itu harus dicambuk, yang pertama kita harus baca lagi tentang qanun MPU Aceh tersebut bagaimana, apakah ada diatur hukuman seperti itu, apakah sama hukumannya dengan pelaku khamar atau judi, kita harus duduk lagi dengan MPU,” katanya.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK