ACEHTREND.COM, Blangpidie – Anggota DPRK Abdya Yusran mengingatkan agar pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) di Gampong Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot yang menghabiskan anggaran negara hingga puluhan miliar rupiah jangan sampai jadi bangunan tua.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusran saat memberikan pandangan umum anggota DPRK Abdya dalam agenda Rapat Paripurna Laporan Kegiatan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Abdya tahun 2018 di Aula DPRK Abdya, Selasa, (25/6/2019).
“Kami menyarankan kepada pemerintah daerah Abdya mendesak Pemerintah Aceh untuk segera menghibahkan bangunan PKS yang dibangun dengan sumber anggaran Otsus tahun 2010 lalu untuk menjadi aset Pemerintah Kabupaten Abdya untuk dilanjutkan pembangunan PKS tersebut, sehingga bangunan PKS itu tidak menjadi bangunan besi tua nantinya,” papar Yusran.
Politisi NasDem itu mengatakan, sebagai anggota DPRK, pihaknya tidak mempersoalkan kelanjutan pembangunan PKS, apakah nantinya pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak swasta atau dengan BUMD, yang terpenting, tambahnya, sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku.
“Hari ini masyarakat Abdya sangat mengharapkan terbangunnya pembangunan PKS untuk mengatasi keluhan masyarakat yang selama ini membawa tandan buah segar (TBS) ke kabupaten tetangga. Di samping membayar ongkos mobilisasi yang lebih tinggi, ditambah lagi adanya permainan harga dari pengusaha PKS itu sendiri, maka keberlanjutan pembangunan PKS ini sangat diharapakan oleh masyarakat Abdya,” ujarnya.
Dengan turunnya harga TBS kelapa sawit akhir-akhir ini kata dia, sudah sangat mengkhawatirkan dan sangat berdampak bagi perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya menyarankan agar pemerintah daerah memberikan kemudahan kepada investor untuk membangun PKS di Kabupaten Abdya.
“Karena jumlah petani sawit di Abdya setiap tahunnya semakin bertambah dan produksi kebun juga ikut meningkat setiap tahunnya,” sebut Yusran.
Selain itu, dalam pandangan umum anggota DPRK Abdya tersebut juga menyarankan agar pemerintah daerah membuat tapal batas Kecamatan Babahrot dan Kecamatan Kuala Batee, termasuk juga tapal batas desa pemekaran yang ada di Kecamatan Babahrot. Sebab, hal tersebut sangat mengganggu pemerintah desa dan kecamatan dalam membuat administrasi surat akta keterangan tanah.
“Kami juga menyarankan agar pemerintah daerah menganggarkan anggaran infrastruktur daerah pegunungan yang lebih besar, supaya masyarakat bisa menggarap seluruh lahan tidur yang ada di area pegunungan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Abdya,” pungkas Yusran.[]
Editor : Ihan Nurdin
