Komisi III DPRA Gelar RDPU Raqan Penyertaan Modal Pemerintah Aceh pada BUMA

@aceHTrend/Taufan Mustafa

ACEHTREND.COM, Banda Aceh – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh yang membidangi Keuangan dan Investasi menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Qanun (Raqan) Aceh 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Aceh pada Badan Usaha Milik Aceh (BUMA). RDPU berlangsung di Gedung Utama DPRA, Selasa (25/6/2019).

RDPU ini mendapatkan sejumlah masukan dari peserta di antaranya dari Dekan FEBI UIN Ar-Raniry Dr. Zaki Fuad. Ia memberi tanggapan terkait Bab I Ketentuan Umum Pasal 4 tentang Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Aceh pada BUMA yang dinilai perlu dibuat naskah akademik sebagai acuan konkret pelaksanaan raqan tersebut.

“Ini terlalu sederhana, maka sebaiknya ada beberapa inti terkait naskah akademik, penting sekali, yang petama kalau ada naskah akademik, kita tahu PAD Aceh berapa, sehingga dapat diprediksi berapa jumlahnya, meskipun anggaran ada beberapa triliun, sementara PAD masih rendah sekali, sehingga ke depan kita akan tahu apa yang perlu diperbaiki untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Aceh,” katanya.

Yang kedua tambahnya, Pasal 4 huruf c yang memuat materi tentang mendorong kesempata kerja yang dinilai masih normatif. Tidak ada sesuatu yang bisa dijelaskan secara rinci terhadap persoalan kesempatan kerja untuk menurunkan angka kemiskinan.

“Semua seperti itu, jadi riilnya apa sehingga bisa langsung dibuat, sementara persoalan kemiskinan belum dapat diuraikan, sebagaimana mestinya, saya kira yang perlu ditambah sektor riilnya apa, seperti padi, di berapa daerah banyak padi yang bisa dikirim ke Medan. Namun apa yang bisa dilakukan ke depan, agar dapat menghasilkan beras berkualitas sehingga petani dapat menerima manfaatnya secara langsung,” jelasnya.

Persoalan lain, sambungnya, hasil panen tidak seimbang, peternakan juga sama persoalannya, sehingga bentuk riil terkait peternakan, apa yang harus dilakukan.

“Saya baca di media, terkait banyak ikan dibuang ke laut, kerena tidak ada cold storage, karena tidak ada pabrik es sehingga banyak yang harus dibuang, seharusnya itu sangat bermanfaat untuk sektor perikanan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Bank Aceh Syariah, Haizir Sulaiman, yang turut hadir sebagai peserta RDPU juga memberikan pendapat. Ia menyorot Bab VI tentang Kerja Sama, pada Pasal 12, yaitu kerja sama dilakukan setelah mendapat pernyataan tertulis dari gubernur Aceh. Menurutnya itu akan menyulitkan para pihak, semakin banyak kerja sama maka semakin banyak tanda tangan yang dibutuhkan dan itu memakan waktu.

“Kalau ini diberlakukan kami kira akan sangat menyulitkan, kami harus setiap hari mencari tanda tangan gubernur, apabila ada karja sama dengan bank lain,” katanya.

Begitu juga dengan kerja sama internasional di mana rencana penyaluran dana Baitul Aceh di Arab Saudi akan dikirimkan ke nasabah, menurutnya juga akan menyulitkan bila terlalu banyak membutuhkan tanda tangan.

“Kalau itu harus dilakukan sangat repot, hampir tiap hari kami ada tangan untuk berjalannya kerja sama,” sebutnya.

“Pesetujuan gubernur di luar penerima modal yang sifatnya kerja sama ini tidak perlu persetujuan gubernur, karena kurang efisien dan efektif,” katanya.

Ketua Komisi III Effendi, selaku Pimpinan RDPU saat rapat berlangsung mengatakan, akan menerima semua masukan dan pendapat yang diberikan, tetapi akan dikaji kembali sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada.

“Semua masukan dan pendapat telah kami catat, nantinya ada tahapan berikutnya, setelah RDPU ini akan ada rapat untuk dikoreksi lagi saran dan masukan tersebut,” kata Effendi.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK