Manajemen PDAM Gunong Kila Kena Semprot Dewan

PDAM Gunong Kila @beritakini.co

ACEHTREND.COM, Blangpidie – Tim Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) mengkritik sejumlah instansi Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten (SKPK) Abdya terkait temuan tim pansus beberapa waktu lalu. Kritikan tersebut juga ditujukan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila yang hingga kini dinilai belum mampu bekerja secara maksimal.

“Kami melihat di Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila belum sepenuhnya dioperasionalkan, sebab yang terpakai hanya 60 persen, itupun dikhususkan di Blangpidie saja. Padahal anggaran di perusahaan tersebut dianggarkan mencapai Rp3 miliar,” ungkap anggota DPRK Abdya, Nurdianto, saat membacakan laporan Pansus Komisi A dan C DPRK Abdya dalam rapat paripurna Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Abdya tahun 2018 di Aula DPRK Abdya, Selasa (25/6/2019).

Nurdianto mengatakan, yang menjadi perhatian tim Pansus terhadap perusahaan tersebut adalah membengkaknya jumlah karyawan hingga 33 orang, sehingga per tahunnya menghabiskan anggaran sebesar Rp1,2 miliar hanya untuk membayar gaji para karyawan di PDAM tersebut.

Anehnya lagi kata Nurdianto, Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Gunong Kila tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsi dan juga tidak melakukan koordinasi dengan direktur menyangkut kemajuan pekerjaan PDAM Gunong Kila. Selain itu, karyawan PDAM disebut sering nongkrong di warung kopi saat jam kerja.

“Kalau persoalan ini terus dibiarkan, maka tidak ada setetes pun air akan mengalir. Selama ini sudah diberikan uang miliaran rupiah, kami meminta direktur PDAM agar melaporkan semua kegiatannya agar lebih transparan, karena PDAM di setiap kecamatan hampir semua tidak berfungsi,” ujar Nurdianto.

Selain itu, Nurdianto juga membacakan terkait temuan Tim Pansus yang menemukan pembangunan talut di Gampong Kuta Bak Drien, Kecamatan Tangan-Tangan yang tidak sesuai dengan spek, padahal anggaran pembangunannya mencapai miliaran rupiah.

“Kita juga menemukan banyak aset daerah sudah menjadi milik pribadi, kendaraan roda dua digunakan untuk pribadi. Bahkan di lapangan ditemukan satu unit mobil APV yang terparkir di gedung kampus AKN tidak terawat lagi,” ujar Nurdianto.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK