ACEHTREND.COM, Blangpidie – Juru Bicara Koalisi Rakyat Bersatu (KRB) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) Wahyu Candra, menyesalkan tidak adanya pertanyaan terkait realisasi janji politik Akmal Ibrahim-Muslizar oleh anggota dewan dalam Rapat Paripurna LKPJ Bupati pada pelaksanaan APBK 2018 yang digelar kemarin, Selasa (25/6/2019).
“Mengenai beberapa temuan yang disampaikan oleh dewan dalam Rapat Paripurna Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Abdya tahun 2018 di Gedung DPRK Abdya, kami menyimpan kekecewaan yang besar karena ada kewajiban yang juga merupakan tanggung jawab moral DPRK kepada masyarakat yang seharusnya dipertanyakan mengenai janji-janji politik bupati yang belum terealisasi,” ungkap Wahyu Candra melalui rilis yang diterima aceHTrend, Rabu (26/6/2019).
Wahyu menyebutkan, janji politik bupati dan wakil bupati terpilih sudah dipaparkan kepada DPRK sejak masa pencalonan. Lalu, kenapa janji-janji tersebut tidak dipertanyakan kepada pimpinan eksekutif atau bupati terkait kapan janji itu akan diselesaikan.
“Semestinya setelah dilantik, yang menjadi tugas utama kepala daerah itu adalah memulai semua janji politiknya hingga benar-benar selesai sampai berakhir masa jabatannya. Jika ada janji politik belum terlaksana, maka itu merupakan kejadian aneh. Karena janji politik itu pasti telah dilakukan kajian dari semua sisi sehingga janji-janji tersebut dipresentasikan di hadapan DPRK,” ujarnya.
Tentunya, kata Wahyu, dewan yang pada substansinya merupakan representasi rakyat menjadi sebuah kewajiban dan tanggung jawab moral untuk menuntut janji-janji yang telah dipaparkan oleh pemimpin terpilih. Sebab, janji-janji kampanye tersebut merupakan kontrak politik antara bupati terpilih dengan rakyat yang harus diselesaikan.
“Hari ini hampir 2 tahun masa kepemimpinan Akmal-muslizar memimpin Abdya. Seharusnya dewan mempertanyakan kepada bupati terkait realisasi janji kampanye, seperti bank gala, santunan melahirkan, bantuan kematian diterima tiga hari setelah meninggal, pemanfaatan gunung dan laut, serta peningkatan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang masih jauh dari harapan. Jika janji-janji tersebut belum jalan, maka dewan harus mendesak eksekutif untuk merealisasikan janji-janji tersebut,” pungkas Wahyu.[]
Editor : Ihan Nurdin
