Terkait Temuan Tim Pansus DPRK, Ini Jawaban Bupati Akmal

ACEHTREND.COM, Blangpidie – Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) Akmal Ibrahim menjawab sejumlah pertanyaan atas temuan Tim Pansus I dan II Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Abdya terhadap realisasi APBK 2019. Jawaban itu disampaikan Akmal dalam Rapat Paripurna LKPJ Bupati Abdya di Gedung DPRK, Selasa (25/6/2019).

Akmal menyebutkan, terkait laporan Tim Pansus I terhadap pembangunan talut di Gampong Kuta Bak Drien, Kecamatan Tangan-Tanagan sudah sesuai spek. Hal tersebut sudah diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Abdya dan BPK-RI.

Sementara temuan terhadap bantuan provinsi pada Dinas Koperasi dan UKM yang belum disalurkan, peralatan itu merupakan bantuan/hibah provinsi yang diperuntukkan bagi penguatan sentral industri kecil dan menengah (IKM) dan klaster industri.

“Sentra IKM dan klaster industri itu terletak di komplek perkantoran Pulau Kayu yang akan segera difungsikan sebagai Pusat Industri Kreatif Abdya (PIKA), sebagian lainnya yang tidak digunakan PIKA akan diberikan pada masyarakat,” ujarnya.

Terkait adanya temuan mengenai kendaraan dinas roda empat yang memakai plat hitam dan kendaraan roda dua yang digunakan untuk ke kebun, pihaknya berjanji akan segera menertibkan. Sementara kendaraan roda empat APV BL 157 C yang terbengkalai di kampus AKN, pemerintah daerah akan menarik kendaraan tersebut untuk dilelang.

“Terkait jumlah Dewan Pengawas PDAM sudah dilakukan kajian sesuai dengan kebutuhan dan Qanun Nomor 14 tahun 2014 tentang PDAM. Terkait kinerja dari lima Water Treatment Plant (WTP) atau Instalasi Pengolahan Air yang dikelola PDAM, empat di antaranya sudah dioperasikan, yaitu WTP Jeumpa, Babahrot, Tangan-Tangan, dan Lembah Sabil yang jumlah pelanggan terus kita upayakan peningkatan pelayanannya. Sementara WTP Blangpidie dalam proses perbaikan,” jelasnya.

Sementara terkait kampus AKN, aset di kampus tersebut bukan lagi aset daerah, akan tetapi sudah diserahkan kepada Kementerian Riset dan Pendidikan tinggi yang dicatat sebagai aset Poli Tani Bukit Tinggi. Oleh karena itu, katanya, tanggung jawab pemeliharaan bukan lagi tanggung jawab daerah. Namun, pemerintah daerah hanya mendukung atau sharing pendanaan terhadap sebagian operasional dan proses belajar mengajar.

“Terkait dengan BLK dapat kami sampaikan bahwa untuk menjaga barang-barang tersebut sudah kami pindahkan ke gudang Dinas Koperasi dan UKM di Padang Meurante. Sementara masalah pendopo bupati baru akan segera difungsikan sebagai Dinas Pendidikan dan kebudayaan Abdya,” tuturnya.

Akmal menambahkan, pandangan umum anggota DPRK Abdya yang menyebutkan terkait Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang terletak di Gampong Lhok Gayo, Babahrot, pemerintah daerah sangat serius untuk mengoperasionalkan bangunan PKS tersebut. Pemerintah daerah sendiri sudah memohon kepada pemerintah provinsi untuk menghibahkan aset PKS tersebut dua tahun sejak kepemimpinan Akmal-Muslizar MT dilantik sebagai bupati dan wakil bupati Abdya.

“Saat ini proses hibahnya sudah sampai pada tahap akhir, yaitu menunggu rekomendasi gubernur dan persetujuan DPRA,” pungkasnya.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK