Upaya Memajukan Sektor Garam Aceh

Ilustrasi petani garam @RMOL Jabar

Oleh Hamdani, SE, M.Si

Kebutuhan garam nasional dari tahun ke tahun semakin meningkat seiring dengan pertambahan penduduk dan perkembangan industri di Indonesia. Produksi garam nasional di tahun 2010 mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu hanya 2% dari kapasitas produksi (1,2 juta ton). Jumlah produksi tersebut hanya sekitar 23.000 ton.

Penurunan jumlah produksi garam tersebut disebabkan karena curah hujan yang tinggi yang dapat mengacaukan siklus produksi garam. Iklim yang tak menentu membuat produksi garam nasional benar-benar anjlok, padahal dalam kondisi normal, musim garam (kemarau) di Indonesia 4,5-5 bulan setiap tahunnya.

Luas tambak garam di Indonesia saat ini mencapai 34 ribu hektare (ha). Namun, yang telah dikelola dengan optimal untuk produksi baru sekitar 20 ribu ha atau 60 persen saja. Potensi itu tersebar di sembilan provinsi, yakni Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Sedangkan untuk Pulau Madura luas lahan garam yang telah dieksploitasi seluas 15.347 ha.

Kekurangan produksi garam dalam negeri untuk memenuhi konsumsi yang terus meningkat telah menjadi isu strategis sejalan dengan upaya pemantapan ketahanan pangan nasional. Kebutuhan garam nasional setiap tahun meningkat rata-rata 2-4 persen. Kebutuhan garam nasional pada tahun 2017 berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah sebesar 3,5 juta ton.

Bahkan data PT Garam (2018) kebutuhan garam nasional mencapai 4,2 juta ton per tahun. Kebutuhan tersebut meliputi garam konsumsi dan garam industri. Kebutuhan garam nasional tersebut ternyata tidak dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri sehingga perlu diimpor.

Dalam upaya mendorong peningkatan kemampuan produksi garam dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan garam nasional, maka pemerintah mulai mencanangkan Program Swasembada Garam Nasional (PSGN). Pencanangan program tersebut tersebut dilakukan dalam rangka implementasi Perpres No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional.

Dalam perpres tersebut disebutkan bahwa industri garam rakyat termasuk ke dalam klaster industri prioritas nasional, yaitu merupakan klaster industri nasional yang memiliki prospek tinggi untuk dikembangkan berdasarkan kemampuannya untuk bersaing di pasar internasional, dan industri yang memiliki ketersediaan faktor-faktor produksi secara cukup dan kompetitif di Indonesia.

Sehingga sasaran yang ingin dicapai dari program Swasembada Garam Nasional adalah sebagai; (1) pemenuhan kebutuhan garam konsumsi, (2) pemenuhan garam industri, (3) meningkatnya daya saing produksi garam rakyat untuk melepas ketergantungan terhadap garam impor, (4) terwujudnya kelembagaan yang mampu memperjuangkan kepentingan petambak garam.

Prospektif Penggaraman Aceh

Provinsi Aceh merupakan daerah yang memiliki garis pantai yang panjang dan luas. Namun produksi garam di Provinsi Aceh belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi dan industri dengan baik dikarenakan teknologi yang belum memadai dan keadaan cuaca yang tidak menentu, meskipun Provinsi Aceh memiliki daerah penghasil garam.

Akibatnya Aceh harus mengimpor garam dari luar untuk memenuhi kebutuhan domestik. Menurut Fakhrul Razi et al. (2016) Aceh mengimpor garam rata-rata 6.581,3 ton/tahun.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh, Pemerintah Aceh melaksanakan program berkenaan dengan ketahanan pangan adalah program Aceh Meugoe dan Aceh Melaout serta Aceh Troe dalam mewujudkan ketersediaan pangan. Salah satunya adalah produksi garam yang menjadikan Provinsi Aceh sebagai sentra garam di wilayah barat Indonesia.

Saat ini sentra garam di Aceh tersebar di 8 kabupaten, 30 kecamatan, 38 mukim, dan 56 Gampong dengan jumlah petani garam sebanyak 1.667 jiwa dengan jumlah produksi mencapai ±12.000 ton per tahun. Umumnya petani garam adalah masyarakat lokal dengan suku asli Aceh dengan tingkat pendidikan lulus sekolah dasar.

Dengan kondisi sumber daya manusia yang tergolong rendah, dapat dipastikan bahwa pola pikir (mind setting) dari masyarakat tersebut sangat sulit dalam manajemen usaha yang dijalankan dalam rangka pengembangan ke depan.

Selain itu juga masyarakat (petani garam) sangat sulit menerima alih teknologi dalam usaha pembuatan garam, bahkan masih banyak menggunakan metode sederhana yaitu dengan cara merebus. Oleh karena itu tidak optimal dalam produksi untuk memenuhi kebutuhan garam industri dan rumah tangga.

Dalam aspek pemasaran garam yang dihasilkan dari proses pemasakan air laut tua dijual melalui pedagang pengumpul dengan harga Rp2.000-Rp3.000/kg. Fluktuasi harga tergantung pada kondisi musim atau cuaca. Pada saat musim hujan, harga garam cenderung naik, begitu juga sebaliknya, pada saat musim kemarau, produksi garam meningkat sehingga menyebabkan harga garam menjadi turun.

Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi yang menyatakan jika penawaran meningkat, maka harga suatu produk turun, dan jika penawaran turun, maka harga akan naik. Kebutuhan garam yang terproyeksi saat ini, masih terbatas pada konsumsi rumah tangga dengan kebutuhan total ±14.400 ton per tahun dari total produksi petambak ±12.000 ton/tahun di mana konsumsi lokal masih minus.

Sedangkan untuk kebutuhan industri belum terdata dengan baik, dan untuk kebutuhan garam industri termasuk Industri Kecil Menengah (IKM) masih menggunakan garam impor atau didatangkan dari daerah lain.

Kebutuhan Garam Industri Kecil Menengah (IKM)

Selain kebutuhan garam untuk konsumsi rumah tangga khususnya garam dapur. Beberapa sektor IKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga membutuhkan garam sebagai bahan produksi produknya. di antara sektor UMKM yang membutuhkan garam adalah industri pangan, pengolahan perikanan khususnya ikan asin, pabrik es, Air Minum Dalam Gelas (AMDK) sebagai bahan pembersih, peternakan, hingga perkebunan seperti untuk garam abu sulfur atau kalium sulfat (K2SO4) yang dimanfaatkan sebagai pupuk.

Jumlah UMKM di Provinsi Aceh pada tahun 2004 sebanyak 29.457 unit. Pada tahun 2005 jumlah UMKM meningkat sebanyak 2 persen menjadi sebanyak 30.046 unit. Peningkatan jumlah UMKM yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2006 yaitu sebanyak 44.975 unit atau sebesar 49,69 persen.

Hal ini tidak terlepas dari banyaknya lembaga asing dan non government organization (NGO) baik lokal maupun internasional yang melakukan program pengembangan ekonomi masyarakat dalam rangka pemulihan, rekonstruksi, dan rehabilitasi pascamusibah gempa dan tsunami.

Peningkatan jumlah UMKM terus terjadi pada tahun-tahun berikutnya sampai tahun 2018 dengan rata-rata pertumbuhan 7,8 persen setiap tahunnya. Jumlah UMKM Provinsi Aceh saat ini tercatat sebanyak 80.471 unit meningkat dari tahun 2016 yang hanya 75.207 unit.

Dengan jumlah UMKM yang demikian besar tentu menjadi peluang bagi pelaku usaha garam untuk memenuhi permintaan. Jika kita mengacu pada permintaan garam oleh industri nasional yang mencapai 60 persen atau setara 3,19 juta ton (neraca garam nasional 2018) dari total permintaan garam, ini artinya tingkat kebutuhan garam industri lebih tinggi dari garam konsumsi.

Mungkin perbedaannya adalah di Provinsi Aceh tidak terdapat industri-industri skala besar yang banyak. Hanya ada beberapa perusahaan saja seperti di kawasan industri Lhokseumawe. Sehingga tingkat permintaan garam industri tidak sebesar secara nasional.

Pun demikian, dari hasil survei yang telah dilakukan oleh tim penyusun Masterplan Kawasan Ekonomi Garam Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh pada bulan April hingga Mei 2019 ditemukan tingkat kebutuhan garam jenis garam industri ternyata juga ada namun untuk skala industri UMKM.

Berdasarkan data sementara yang telah dikumpulkan dari sektor-sektor UMKM yang menggunakan garam dalam kegiatan produksinya antara lain usaha pengolahan ikan asin, industri makanan/pangan, restoran, pabrik es, usaha ice cream, perhotelan, peternakan, dan perkebunan.

Dari sektor-sektor tersebut secara kuantitatif penggunaan garam pada usaha ikan asin, pabrik es, industri makanan tergolong banyak. Misalnya pabrik es dengan kapasitas produksi 30 ton per hari membutuhkan garam 2-6 ton per bulan. Untuk garam pada pabrik es harus memenuhi spesifikasi khusus. Garam jenis ini didatangkan dari luar daerah.

Kelayakan Ekonomi

Sementara dari aspek kelayakan ekonomi menurut Marzuki et al (2014) berdasarkan analisis finansial yang telah dilakukan, dengan menggunakan dua analisis finansial yaitu Net Present Value (NPV) dan analisis rugi laba, dapat dikatakan bahwa usaha garam yang ada di Provinsi Aceh layak dijalankan meski hanya mendapatkan keuntungan yang sangat minim.

Performa produksi garam

Meskipun potensi kebutuhan pasar garam di Aceh dan wilayah pulau Sumatera sangat besar, namun produksi garam di Aceh secara nasional masih sangat kecil. Berdasarkan data KKP baru mencapai 9.136 ton.

Apabila memperhatikan rata-rata konsumsi garam dihitung dari AKG, maka produksi garam di Aceh telah mencukupi kebutuhan dosmestik. Namun bila dihitung dari angka survei konsumsi rumah tangga terhadap garam dapur yang mencapai 14.800 ton per tahun, maka produksi garam di Aceh baru memenuhi sekitar 61,72% garam rumah tangga, dan artinya pemenuhannya ditutupi dari daerah lain.

Potensi pengembangan

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa Aceh memiliki sumber daya alam yang sangat mendukung untuk meningkatkan produksi garam. Dengan potensi geografis dan jumlah lahan yang tersedia masih berpeluang besar untuk mendorong tercapainya swasembada garam bahkan bisa terjadi surplus.

Guna mencapai target pengembangan garam dan produksi garam rakyat. Pemerintah Aceh dan KKP harus menyiapkan anggaran yang memadai untuk melakukan beberapa intervensi program. Misalnya program peremajaan lahan, intensifikasi lahan, diversifikasi garam dan mutu, permodalan usaha, pelatihan SDM, infrastruktur (sarana), tata niaga dan rantai distribusi, dan teknologi.

Berdasarkan pemaparan di atas maka pemerintah perlu mendorong agar industri garam di Provinsi Aceh dapat menjadi salah satu lumbung garam nasional melalui strategi produksi untuk memenuhi kebutuhan garam yang semakin meningkat dari tahun ke tahun baik untuk konsumsi rumah tangga maupun sektor industri UMKM.

Dengan melakukan pemetaan penggaraman Aceh dari hulu sampai hilir secara baik, maka pembangunan industri garam Aceh dapat dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan.

Guna mewujudkan hal tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia telah menetapkan Provinsi Aceh sebagai daerah sasaran pengembangan usaha garam rakyat menuju industri garam dengan skala yang lebih besar.

Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah penyusunan rencana induk (masterplan) dan peta jalan (roadmap) pengembangan kawasan ekonomi garam di Aceh sebagai landasan berpikir dan bahan perencanaan masa akan datang.[]

Penulis adalah Konsultan UMKM dan Dosen Politeknik Kutaraja. E-mail hamdani.aceh@gmail.com.

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK