YARA Desak Kejari Abdya Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan SPPD Fiktif Dewan

Anggota YARA Abdya Erisman @ist

ACEHTREND.COM, Blangpidie – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (Yara) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat agar merampungkan berkas dan menetapkan tersangka terkait kasus dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas 24 anggota DPRK Abdya.

“Kami minta pihak Kejari secepatnya merampungkan berkas kasus dugaan SPPD fiktif pada sekretariat DPRK Abdya dan menetapkan tersangka dalam kasus tersebut,” ungkap anggota YARA Abdya, Erisman, lewat rilis yang diterima aceHTrend, Selasa (25/6/2019).

Berdasarkan hasil investigasi YARA, proses hukum kasus dugaan korupsi SPPD fiktif yang merugikan negara mencapai Rp1 miliar lebih itu kini sedang ditangani oleh pihak Kejari Abdya dan sudah masuk dalam tahap penyelidikan.

Oleh karena itu, pihaknya mengingatkan agar pihak kejaksaan tidak sembarangan mengeluarkan kebijakan terhadap anggota legislatif yang telah mengembalikan anggaran SPPD tersebut sebelum mengkaji dasar hukumnya.

“Inisiatif pengembalian temuan oleh anggota dewan merupakan itikad baik. Namun perlu kami tegaskan bahwa pihak Kejari Abdya hati-hati dalam mengkaji dasar hukum terutama Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001,” paparnya.

Ia menegaskan, pemberantasan tindak pidana korupsi jangan diasumsikan pada itikad baik yang mengembalikan kerugian keuangan negara sebelum dimulainya penyelidikan dianggap menghapus tindak pidana.

Artinya, kata Erisman, bila unsur-unsur melawan hukum terpenuhi, maka yang bersangkutan (anggota dewan) harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hakim di pengadilan.

“Logikanya begini, seseorang mencuri lalu mengembalikan hasil curian sebelum orang lain tahu, itu tetap tindak pidana. Artinya pengembalian hanya mengurangi pidana, tetapi tidak mengurangi sifat melawan hukum,” jelas advokad muda tersebut.

Erisman menyebutkan, dalam waktu dekat YARA juga akan menyurati Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Aceh untuk menyeimbangi dokumen temuan dugaan SPPD fiktif anggota DPRK Kabupaten Abdya.

“Kami juga melakukan upaya fair trial. Artinya kami dari YARA akan menyurati Kejati Aceh dan Kejaksaan Agung dalam hal ini Badan Pengawasan Kinerja untuk mengawasi proses kasus hukum dugaan SPPD fiktif anggota dewan tersebut,” pungkas Erisman.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK