Akmal Ibrahim dan Komitmen Melanjutkan Pembangunan PKS

ACEHTREND.COM, Blangpidie – Sejak berakhirnya masa kepemimpinan Akmal Ibrahim sebagai bupati Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) periode 2007-2012 lalu, masih tersimpan sebuah harapan yang belum mampu diselesaikan. Harapan itu adalah menghadirkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) secara utuh untuk kemakmuran petani sawit yang ada di Kabupaten Abdya.

PKS yang sudah digagas dan dibangun di Gampong Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot pada periode pertama Akmal Ibrahim memimpin itu, setidaknya menjadi harapan besar sebagai jembatan meningkatkan perekonomian rakyat Abdya.

Kepada awak media, Kamis (27/6/2019), di salah satu warung kopi di Blangpidie, Akmal menceritakan, dulunya saat dirinya memimpin Abdya pada periode pertama banyak tokoh masyarakat Abdya yang menolak pembangunan PKS itu, karena pembangunan PKS tersebut dianggap menguntungkan dirinya pribadi.

“Para tokoh dan dewan waktu itu menolak, hingga saya masuk penjara,” ungkapnya.

Padahal, katanya, petani kelapa sawit di Abdya sangat mengharapkan agar pembangunan PKS itu dilanjutkan supaya harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani dapat dibeli dengan harga mahal.
Akmal menjelaskan, proyek PKS diGampong Lhok Gayo tersebut dibangun oleh pemerintah pada masa kepemimpinan pertama dirinya periode 2007-2012. Proyek tersebut bagian dari anggaran provinsi, sehingga terakreditasikan sebagai aset Pemerintah Aceh.

“Sekarang bagaimana kita melanjutkan pembangunannya, sementara aset itu masih milik provinsi,” jelasnya.

Menurutnya, pihak provinsi kala itu tidak berani menyerahkan aset PKS ke Pemkab Abdya, karena adanya upaya penolakan dari DPR dan sejumlah tokoh masyarakat. Penolakan tersebut terjadi karena mereka menganggap kehadiran pabrik kelapa sawit di Kabupaten Abdya hanya menguntungkan dirinya, lantaran memiliki kebun sawit.

Apalagi, lanjut Akmal, Pemerintah Abdya periode setelah dirinya memimpin tidak pernah menagih ke provinsi agar aset PKS tersebut diserahkan ke Kabupaten Abdya. Padahal, lahan PKS tersebut milik Pemerintah Kabupaten Abdya dan hanya bangunannya saja milik Pemerintah Provinsi Aceh.

Meskipun demikian, kata Akmal, pembangunan PKS tersebut masih ada harapan untuk dilanjutkan kembali oleh pemerintah daerah, apalagi masa jabatan Akmal-Muslizar masih tersisa tiga tahun lagi.   

“Dengan sisa periode kepemimpinan ini kita masih ada harapan untuk melanjutkan pembangunannya. Hanya tinggal proses pemindahaan atas rekomendasi Gubenur Aceh dan persetujan DPRA,” pungkasnya.

Sebelumnya, anggota DPRK Abdya, Yusran dalam laporan pandangan umum anggota dewan Abdya dalam agenda paripurna LKPJ Bupati Abdya atas pelaksanaan APBK 2018 juga mendesak agar pemerintah daerah sesegera mungkin meminta agar Pemerintah Aceh menyerahkan aset PKS ke pemerintah Kabupaten Abdya, agar kelanjutan pembangunan PKS dapat dilaksanakan demi meningkatkan perekonomian masyarakat Abdya.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK