Tak Punya Saksi di Semua TPS, BW Tetap Yakin Kecurangan TSM

ACEHTREND.COM, Jakarta- Ketua tim hukum Prabowo-Sandiaga Uno dalam sengketa perselisihan hasil pilpres, Bambang Widjodjanto (BW), mengakui bahwa pihaknya tidak memiliki saksi di seluruh tempat pemungutan suara (TPS). Meski demikian, dia tetap yakin kecurangan secara terstruktur, masif dan sistematis (TSM) terjadi dalam Pilpres 2019.

“Tidak, tidak, kita tidak punya saksi di (semua) TPS pasti, ” ujar BW di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (27/6).

Hal itu diungkapkannya mengomentari alat bukti berupa rekaman video yang disebut MK tidak memperkuat dalil permohonan Prabowo-Sandiaga Uno. BW menegaskan, video itu diambil oleh masyarakat dan sudah diberi keterangan singkat.

Dia pun mengungkapkan jika semua video yang disampaikan ke MK sebagai alat bukti telah melalui tahapan validasi sederhana. “Tetapi kan mahkamah meminta secara detail yang ada pengaruhnya dengan perolehan suara (pilpres). Tetapi setidaknya ini adalah bentuk citizen journalism. Jadi ada perbedaan cara pandang yang diajukan masyarakat dan diminta mahkamah kebenarannya itu,” lanjut BW.

Meski demikian, BW tetap mengapresiasi MK yang mau meneliti semua video tersebut. “Tapi kalau mau diapresiasi itu hampir seluruh video yang diberikan dari masyarakat kepada kami itu dikomentari oleh mahkamah.Itu menarik,” tambahnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan gugatan hasil Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dengan putusan ini, pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin tetap memenangkan Pilpres 2019.

“Mengadili, menyatakan, dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan: menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan dalam sidang gugatan hasil Pilpres di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019).

Dalam konklusi, MK berkesimpulan, berwenang untuk mengadili permohonan a quo. Pemohon disebut memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

Sumber: Republika dam detik.com.

KOMENTAR FACEBOOK