Belum Ada Label dan Sertifikasi, Ini Asal-usul Benih Padi IF8 yang Dilarang Distan Aceh Utara

ACEHTREND.COM, Lhoksukon- Benih padi IF8 yang dilarang penggunaannya oleh Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Aceh Utara karena belum ada label dan sertifikasi merupakan benih yang ditemukan oleh petani di Karanganyar, Jawa Tengah pada 2012 lalu.

Para petani itu mendapat bimbingan dan binaan langsung dari dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Alam, Prof. Dwi Andreas Santosa, sekaligus Ketua Asosiasi Bank dan Benih Tani Indonesia (AB2TI) pusat.

Sekretaris Jenderal AB2TI Aceh, Tgk Munirwan, kepada aceHTrend, Sabtu (29/6/2019) menyebutkan, benih padi IF8 (Indonesian Farmer Generasi Ke-8) berasal dari AB2TI pusat yang berkantor di Bogor.

“Di tahun 2016, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Aceh (LPMA) melakukan survei lahan persawahan di Kecamatan Nisam dalam rangka perkembangan ekonomi petani, kemudian mereka mengambil sampel tanah dan segala macam di lahan persawahan untuk dilakukan penelitian tentang pertanian yang saat itu merosot sekali,” jelasnya.

Hasil penelitian menyebutkan bila di Kecamatan Nisam cocok dikembangkan benih padi IF8. Pada tahun 2017 akhir LPMA membagikan benih IF8 untuk sembilan gampong di Kecamatan Nisam, termasuk Gampong Meunasah Rayeuk. Benih itu dibagikan melalui program Pemerintah Aceh.

Pihaknya lantas membudidayakan benih tersebut. Dalam perjalanannya Tgk Munirwan mendapat mandat dari AB2TI pusat dan di-SK-kan menjadi pengurus AB2TI Aceh Utara sebagai pengawas untuk padi tersebut.

“Saat itu saya baru menjabat sebagai geuchik, karena visi dan misi saya dalam mengelola Dana Desa untuk pemberdayaan bukan hanya pembangunan fisik, maka itu saya gabungkan program LPMA itu digabungkan dengan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG),” katanya.

Dia menambahkan, setiap perkembangan padi itu dirinya memberi informasi ke AB2TI pusat, memasuki massa panen raya perdana, pihaknya mendapat kabar jika Presiden RI Joko Widodo akan melakukan panen perdana, namun tiba-tiba pihak dari kepresidenan memberitahukan bahwa presiden tidak bisa hadir dikarenakan masih ada tugas kerja saat itu di Papua.

Namun, karena terlanjur padi memasuki masa panen, petani pun tidak bisa menunggu jadwal presiden. “Jika ditunggu nanti padi akan busuk, maka digantilah yang hadir itu Pak Hanan, Kadis Pertanian Aceh, dan sejumlah pejabat di Aceh Utara,” katanya.

Dengan hasil panen sangat memuaskan, kemudian Munirwan menjadikan benih padi IF 8 itu sebagai produk unggulan desanya dan memasukkan ke dalam Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Setiap petani yang menggunakan benih itu bisa membayarnya setelah massa panen dengan harga yang standar.

Dia menjelaskan pihaknya mengembangkan benih itu setelah mendapat izin dari AB2TI Pusat dengan menjual kepada kelompok petani, tidak di kios-kios. Kelebihan benih itu, tahan di tanah kering dan hasil panennya melimpah mencapai 11,6 ton per hektare.

Sesuai aturan Kementerian Pertanian RI, benih yang diproduksi dalam skala terbatas tidak perlu dilepas Kementerian Pertanian RI. Namun dilarang dijual secara komersial. Hanya bisa dijual untuk komunitas petani

Sementara itu, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Utara melarang penggunaan bibit padi IF8 di kabupaten itu pasalnya, benih itu belum memiliki label dan sertifikat.

Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Kabupaten Aceh Utara, Abdul Jalil, saat ditemui aceHTrend di ruang kerjanya, Kamis (27/6/2019) mengatakan bila Dinas Pertanian Aceh juga sudah mengeluarkan surat edaran penggunaan bibit padi tersebut di seluruh Aceh.

Sedangkan di Kabupaten Aceh Utara telah dikeluarkan larangan penyaluran bibit tersebut dengan surat nomor: 521/885/2019 perihal Penyaluran Benih Tanpa Label, diteken Plt. Kepala Distan Aceh Utara, Mukhtar tertanggal 19 Juni 2019. Surat ini, kata Abdul Jalil menindaklanjuti surat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Nomor: 510.796/IX tanggal 15 Mei 2019 perihal Penyaluran Benih Tanpa Label.

“Surat itu ditujukan kepada Koordinator Pengawasan Beni Tanaman Pangan (PBT), Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), dan Mantri Tani di wilayah Aceh Utara,” terang Abdul.

“Ada sebagian petani di beberapa kecamatan sudah menggunakan bibit padi IF8, itu ada salah satu lembaga yang mengembangkan jenis padi IF8 tersebut tanpa berkoordinasi dengan kami (dinas),” katanya.

Temuan mereka di lapangan, sambung Abdul Jalil, bibit itu dimasukkan dalam kemasan plastik dengan menempel merk di luar kemasan tersebut, lalu diperjualbelikan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMD) di sejumlah kecamatan.

Dia menyebutkan, petani dan BUMD boleh menggunakan bibit yang sudah bersertifikat. “Soal merk apa saja boleh, banyak sekali bibit yang bersertifikat di Aceh ini,” pungkasnya.[]

Editor : Ihan Nurdin

KOMENTAR FACEBOOK